FotoBerita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Koordinasikan Dukungan Infrastruktur Dasar dan Rekayasa Pantai Pelabuhan Perikanan Untia

Dibaca: 24 Oleh Senin, 7 Juni 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Koordinasikan Dukungan Infrastruktur Dasar dan Rekayasa Pantai Pelabuhan Perikanan Untia
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-356/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves – Jakarta, “Kami ke sana ingin mengumpulkan data dan informasi serta potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelabuhan Perikanan Untia,” ujar Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA), Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Tranportasi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rahman Hidayat pada Senin (07-06-2021). Hal ini disampaikannya saat melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan dalam rangka dukungan Infrastruktur dasar dan rekayasa pantai ke Pelabuhan Perikanan Untia pada Kamis (03-06-2021).

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan perintis yang berada di bawah koordinasi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Sebelumnya pada 26 November 2016, pelabuhan tersebut telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Pemerintah pusat dan daerah pun telah mendukung sisi tata ruang Pelabuhan Perikanan Untia, yang telah dialokasikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar. Pelabuhan Perikanan (PP) Untia juga dimuat dalam Rancangan Perpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar) dengan alokasi ruang perairan lebih dari dua ribu hektar, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034.

Pelabuhan perikanan seluas 38 hektar ini terletak cukup strategis. Lokasinya dekat dengan Makassar New Port (MNP), Bandara Hassanuddin, pusat industri Makassar, dan jalan tol yang merupakan akses utama kota Makassar. Kepala Pelabuhan Perikanan Untia Asriadi dalam paparannya menjelaskan bahwa didukung letaknya yang strategis, Pelabuhan Perikanan Untia memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi pemerintahan, yaitu untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Selain itu, pelabuhan ini juga memiliki fungsi usaha, seperti untuk penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Saat ini, Pelabuhan Perikanan Untia memiliki kapasitas tampung mencapai 100 unit kapal dengan ukuran kapal mencapai 30 gross ton (GT).

Baca juga:  Menko Luhut meresmikan Sail Moyo Tambora 2018 di Sumbawa

Lebih lanjut, Kepala Pelabuhan Asriadi mengungkapkan bahwa yang masih menjadi kendala saat ini adalah rendahnya ketaatan berpangkalan bagi kapal perikanan, “Masih banyak kapal perikanan yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan umum atau di sungai yang bukan merupakan pelabuhan yang ditetapkan.” Selain itu, ia mengatakan adanya kendala akses jalan bagi kendaraan pengangkut (kontainer) dari pelabuhan umum menuju PP Untia dan sebaliknya, karena jalan masuk yang sempit dan berliku, sehingga perlu dibangun jalan khusus yg memadai.

Infrastruktur dasar berupa jalan akses merupakan faktor penting untuk meningkatkan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Untia. Saat ini, jalan keluar-masuk pelabuhan masih kurang ideal untuk dilewati truk kontainer karena ukurannya yang kecil. Oleh karena itu, diusulkan pembangunan jalan pendukung yang menghubungkan pelabuhan dengan jalan tol melalui jalur kawasan permukiman Summarecon sejauh kurang lebih 3 kilometer dan lebar jalan 50 meter. Saat tinjauan ke lapangan, pihak pengembang Summarecon menyatakan bahwa status lahan telah dibebaskan. “Kami akan koordinasikan langkah percepatan sebagai dukungan pembangunan infrastruktur jalan akses ini,” ungkap Asdep Rahman.

Baca juga:  Menko Marves Luhut Melakukan Vidcon Meeting Bersama Kepala BNPB,Pangdam Jaya Dan Kapolda Metro

Sejauh ini, dari total lahan seluas 38 hektar tersebut, 10 hektar diantaranya sudah dimanfaatkan dan sisanya masih berpotensi untuk dibangun kawasan industri perikanan. Namun dalam kunjungannya, Asdep Rahman menyarankan untuk meningkatkan luas lahan sebanyak 100 hektar untuk mendukungnya menjadi sentra perikanan di Sulawesi Selatan.
Mengenai hal tersebut, Asdep Rahman menyarankan bahwa pengembangannya perlu mengedepankan prinsip gotong-royong. “Semuanya tidak harus menjadi tanggung jawab pengelola pelabuhan, namun melibatkan stakeholders, agar pengelola Pelabuhan Perikanan Untia dapat fokus kepada peningkatan kualitas pelayanan,” tegasnya. Ia menyebutkan, persoalan jalan akses dan manajemen air besih dapat diurus oleh Kementerian atau Dinas Pekerjaan Umum, pasokan aliran listrik dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan bahan bakar minyak menjadi tanggung jawab PT Pertamina.

Selain tentang pembagian tugas dan wewenang, Asdep Rahman juga membahas tentang aktivitas perikanan yang juga terjadi di Pelabuhan Paotere yang ia nilai tidak efektif. Menurutnya, lebih baik dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Untia saja, sedangkan Pelabuhan Paotere hanya melayani arus kapal penumpang atau pelayaran rakyat.

Baca juga:  Forum Negara AIS Luncurkan Blue Startup, Awal dari Ekosistem Bisnis Internasional

Kepala Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Ansuard menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki program yang mendukung perikanan di Pelabuhan Perikanan Untia, salah satunya adalah program kampung nelayan yang dapat menampung 150 kepala keluarga khusus nelayan pindahan dari pulau terdekat.

Sayangnya, menurut Ketua Kelompok Nelayan Putra Bandeng Haji Haerudin, salah satu alasan nelayan lebih memilih bersandar di Pelabuhan Paotere adalah ombak atau gelombang di pelabuhan yang tinggi dan mengancam keselamatan nelayan. Breakwater pun perlu ditambah untuk mengatasi hal tersebut. Untuk saat ini, solusinya adalah dengan tetap memanfaatkan kedua pelabuhan hingga Pelabuhan Perikanan Untia siap digunakan.

Sebagai informasi, pada kesempatan kunjungan kerja tersebut, Asdep Rahman juga menghadiri Rapat Koodinasi Lanjutan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bertempat di Kantor Makassar New Port. Rapat koordinasi membahas permasalahan dan solusi pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare, serta kemajuan pembangunan Jalan Tol Akses Makassar New Port dan Dermaga Lantamal VI Makassar.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel