FotoBerita DeputiDeputi 5

Kemenko Marves Koordinasikan Dukungan Perlindungan HAKI Pada DPSP Borobudur

Dibaca: 6 Oleh Jumat, 23 April 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Koordinasikan Dukungan Perlindungan HAKI Pada DPSP Borobudur
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-271/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2022

Marves-Semarang, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) turut menjadi elemen krusial dalam pengembangan ekonomi kreatif. HAKI berperan dalam hal perlindungan produk atau karya, serta mendatangkan manfaat ekonomi seperti royalti dan jaminan memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Asisten Deputi Bidang Hak Kekayaan Intelektual menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Perlindungan HAKI di Semarang, pada Rabu dan Kamis (21-22 April 2021). Rakor ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwsata dan Ekonomi Kretif, Odo Manuhutu.

“Data menunjukkan bahwa kesadaran pelaku UMKM atas hak kekayaan intelektual masih rendah. Menurut survey Kompas pada Juli 2020, dari 64,1 juta UMKM, baru 10.632 buah yang mengurus merek dagang,” jelas Kepala Bidang Standarisasi Produksi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Baihaki.

Banyak produk-produk usaha yang dimiliki oleh UMKM yang dijual tanpa merek, akhirnya produk tersebut diperjualbelikan kembali dengan menggunakan merek dagang dan jasa oleh pihak ketiga. UMKM dirugikan karena tidak mendapatkan nilai tambah dari produk dan jasa yang mereka perjualbelikan.

Baca juga:  Menko Luhut : Perubahan dan Kemajuan Besar Sedang Terjadi Di Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Robinson Sinaga, mengatakan bahwa setiap usaha kreatif itu harus memiliki HAKI.

“Ini tugas pemerintah untuk memfasiltasinya. Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual telah melakukan kegiatan ini dan diharapkan dari pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama”, ujarnya.

Lebih lanjut Robinson mengatakan namun kesadaran masyarakat untuk memiliki HAKI masih rendah ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat akan HAKI itu sendiri masih sangat rendah, faktor biaya, dan penegakan hukum.

Padahal, dikatakan Kepala Bidang Standarisasi Produksi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Baihaki, Kepemilikan HAKI ini sangat penting bagi pelaku usaha, missal bagi usaha besar, kepemilikan dan pemanfaatan HKI, terutama Hak Merek, menjadi salah satu prioritas utama perusahaan.

“Jadi umumnya mereka mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar untuk membangun Merek/brand perusahaan dan mengenalkan merek produk mereka kepada konsumen,” jelasnya.

Rakor ini juga membahas tentang penyelesaian sengketa HAKI. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Kombes Pol Anom Wibowo dalam paparannya menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia tidak terlepas dari penilaian dan pengawasan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional.
“Contohnya, setiap tahun kami mendapat penilaian industri dari kamar dagang Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun ini, mereka menilai bahwa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia belum berjalan maksimal,” jelas Kombes Pol Anom.

Baca juga:  Rapat internal dipimpin Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan

Menurut Kombes Pol Anom, secara global, tentu ini berpengaruh besar terhadap iklim investasi di Indonesia. Sebab perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang dipandang dunia global belum terlalu baik akan menjadikan calon investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia.
Terkait ruang lingkup perlindungan Kekayaan Intelektual, menurutnya ada Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang KHUP yang juga meliputi UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 13/2016 tentang Paten, UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang.

“Jika ada masalah pemilik merek melakukan gugatan, penyelesaian sengketanya bisa melalui gugatan tata niaga dan laporan pidana,” pungkas Kombes Pol Anom.

Menutup acara, Penasehat Khusus Menko Bidang Komunikasi, Ezki Tri Rezeki mengatakan perlunya upaya sosialisasi yang lebih terkait HAKI ini karena HAKI menurutnya salah satu yang membuat Indonesia bisa berjaya bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri.

Baca juga:  Menko Luhut Menerima President CIECC di Kantor Maritim

“Sosialisasi HAKI ini memang perlu digaungkan kembali, karena selama ini sosialisasinya agak kurang. Jadi banyak produk-produk UMKM yang belum terdaftar, misalnya kopi, teh dan lain-lain. Padahal produk tersebut bagus-bagus. Ini menjadi PR kita bersama,” pungkas Ezki

Rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan perwakilan para pemilik merek.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel