FotoBerita DeputiDeputi 5

Kemenko Marves Koordinasikan Pengembangan Agrowisata Tamansuruh Banyuwangi

Dibaca: 26 Oleh Jumat, 21 Mei 2021Mei 22nd, 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Koordinasikan Pengembangan Agrowisata Tamansuruh Banyuwangi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-330/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves – Banyuwangi, Untuk mendukung  pengembangan pariwisata Banyuwangi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Kosmas Harefa melakukan kunjungan ke Agrowisata Tamansuruh pada Jumat (21-5-21).

“Perlu dibuatkan skala prioritas pembangunan di Agrowisata Tamansuruh sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, selain itu perlu juga menyelaraskan konsep desain konsultan dengan realisasi yang akan dilaksanakan”, jelas asdep Kosmas.

Diapun melanjutkan, Kementerian PUPR masih melakukan finalisasi pada _Detail Engineering Design_ (DED) pada Agrowisata Tamansuruh. Pasalnya,  terdapat revisi alokasi anggaran dari Rp 48 miliar menjadi Rp 34 miliar. Dengan kondisi itu, Asdep Kosmas meminta agar ada koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk penyesuaian prioritas pembangunan di Agrowisata Tamansuruh.

Pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan akomodasi di kawasan lindung atau taman nasional.

Menyinggung soal dominasi wisatawan yang berkunjung ke sekitar wilayah Tamansuruh, khususnya Pantai Plengkung (G-Land), Asdep Kosmas menyebut pangsa pasar yang saat ini berkunjung ke pantai Plengkung (G-Land) didominasi oleh wisatawan mancanegara (surfer). “Mereka menginginkan sarana prasarana yang bersifat alami. Jadi perlu adanya persamaan persepsi tentang sarpras _high end_ atau kelas atas”, jelasnya.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat Koordinasi dengan PT. KAI

Lebih lanjut asdep Kosmas menjelaskan pembangunan toilet juga harus dikoordinasikan dengan taman nasional dan para pemegang ijin Pengusahaan wisata agar terintegrasi dengan tema yang sudah dibangun untuk memberikan _image_ yang baik bagi pengunjung.

Kemudian dalam pengembangan destinasi, Pulau Merah sudah dilakukan pelebaran jalan untuk mendukung aksesibilitas masuk ke destinasi wisata. “Selain itu, Pemkab Banyuwangi telah bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) dan arsitek Yori Antar untuk mendesain pengembangan kawasan dan akan dilaksanakan bersama sejumlah BUMN yang telah disepakati”, papar asdep Kosmas.

Pada tahun 2020 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah memasang sarana dan prasarana untuk mendukung program CHSE (_Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability_) di lokasi wisata seperti penyediaan tempat mencuci tangan, portable toilet, sumur bor, tandon air, hingga toilet container. Adapun lokasi wisata tersebut antara lain Grand Watu Dodol, Agrowisata Tamansuruh, Pulau Merah.

Perhutani yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan menyaratkan Pemkab Banyuwangi untuk memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan berperan sebagai pengelola dan pembina dari pengembangan pariwisata di Pulau Merah.

Baca juga:  Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta Segera Tetapkan Rekomendasi 13 Pulau Lain

Dalam pembahasan selanjutnya terkait pembangunan menara juri untuk kegiatan _World Surf League_ WSL. Desain sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR, namun Pemkab Banyuwangi masih perlu melengkapi _readiness criteria_.

“Pemkab Banyuwangi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar dapat melakukan koordinasi lebih lanjut untuk membahas dasar hukum pembangunan menara juri _World Surf League_ (WSL). Diharapkan pada 27 Mei 2021 sudah ada keputusannya”, ungkap Asdep Kosmas.

Berdasarkan surat dari _World Surf League_ (WSL) pada 9 Desember 2020, even _World Surf League_ 2021 telah dibatalkan, diharapkan bisa dilaksanakan pada 2022.

Didasari atas rencana penyelenggaraan _event World Surf League_ (WSL), pemerintah menginisiasi pembangunan _glamour camping_ (Glamping) di taman nasional Alas Purwo sebagai fasilitas pendukung, mengingat saat ini di kawasan tersebut belum memiliki fasilitas akomodasi yang memadai.

Asdep Kosmas menambahkan tiap unit _glamour camping_ (Glamping) membutuhkan lahan seluas 100 m2 dengan biaya sekitar Rp100jt. Diusulkan pembangunan akomodasi _glamping_ dapat dilaksanakan di kawasan Agrowisata Tamansuruh  dan taman nasional Alas Purwo.

Baca juga:  Dukung Pencapaian Kinerja yang Maksimal, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Lakukan Rapat Pemantauan dan Evaluasi

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel