FotoBerita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Koordinasikan Rencana Pembangunan Bendung Gerak dan Inland Waterway Kanal Cikarang – Bekasi – Laut (CBL)

Dibaca: 20 Oleh Selasa, 4 Mei 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Koordinasikan Rencana Pembangunan Bendung Gerak dan Inland Waterway Kanal Cikarang – Bekasi – Laut (CBL)
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-297/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves – Jakarta, Untuk mengoordinasikan dukungan infrastruktur sumber daya air dan penanganan banjir serta percepatan implementasi Major Project RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024, Deputi Bidang Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur menggelar Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan Bendung Gerak dan Inland Waterway Kanal Cikarang – Bekasi – Laut (CBL) yang dilaksanakan pada Jumat (30-04-2021) secara daring.

“Sebagai salah satu dukungan infrastruktur pengendalian banjir, perlu dilakukan penyelarasan antara rencana pembangunan Bendung Gerak dengan rencana pembangunan inland waterway Cikarang – Bandung – Laut” terang Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (IDPSDA) Rahman Hidayat selaku pemimpin rapat. Upaya penyelarasan ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh tim dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi ke lokasi Bendung Gerak Kanal CBL pada Awal April lalu (08-04-2021).

Pembangunan Bendung Gerak CBL merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pengendalian banjir di daerah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya, serta mempersiapkan rencana pemanfaatan Kanal CBL sebagai inland waterway yang termasuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

“Normalisasi sungai dalam rangka pengendalian banjir ini merupakan bagian tugas kami dalam mengawal implementasi major project RPJMN, yaitu Pengamanan Pesisir 5 (lima) Perkotaan Pantura Jawa, dalam hal ini DKI Jakarta atau kawasan Jabodetabek,” ungkap Asdep Rahmat.

Namun demikian, rencana pembangunan bendung gerak ini berpotensi memicu permasalahan terkait dengan rencana pembangunan atau tugas fungsi lain, yaitu kanal CBL. “Untuk itu, kami ingin mendengar rencana dari masing-masing pihak yang bertanggungjawab dan selanjutnya dapat diselaraskan,”lanjut Asdep Rahman.

Baca juga:  Menko Luhut Tapping Bersama Metro TV

Terdapat dua kementerian yang terlibat dalam proyek ini, yaitu Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane serta Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Kementerian PUPR bertugas untuk yang bertugas untuk melakukan normalisasi Kanal CBL hingga mampu menampung kapasitas debit pada Q 100, membangun Gendung Gerak pada km 20 inland waterway CBL, serta membangun drop structure pada 5 muara kali yang bermuara ke inland waterway CBL. Sementara Kementerian Perhubungan bertugas untuk menyusun FS dan OBC KPBU pembangunan inland waterway CBL serta pelebaran Kanal CBL sehingga kanal memenuhi kriteria sebagai inland waterway.

Dalam kesempatan itu, Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursalam menambahkan bahwa pada 12 April 2021, Kepala BPTJ sudah nyampaikan surat kepada Sekjen Kemenhub perihal permintaan reevaluasi kelayakan inland waterway CBL sebagai PSN. Evaluasi daftar PSN yang menjadi tanggung jawab Kemenhub biasa dilakukan pada pertengahan bulan Mei pada setiap tahunnya.

“Kami berharap hasil studi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi apakah proyek tersebut masuk layak dipertahankan sebagai Proyek Strategis Nasional,” ujar Direktur Edi.

Selanjutnya, Senior Vice Presiden (SVP) Manajemen Proyek Strategis PT. Pelindo II Wahyu Pradityo menyampaikan bahwa hasil studi yang telah dilakukan PT. Pelindo II menunjukkan bahwa target pengguna jasa inland waterway CBL adalah kawasan industri yang berada di Bekasi dan Cikarang Timur. Namun, dikarenakan saat ini tengah dibangun Tol Cibitung – Cilincing maka dimungkinkan bahwa potensi pasar inland waterway CBL akan berkurang drastis.
“Penurunan ini dikarenakan sebagian pelaku industri diperkirakan akan menggunakan jalan tol untuk membawa logistik menuju Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkap SVP Wahyu.

Baca juga:  Listrik, Cahaya Harapan Petambak Udang Bratasena

Dari hasil studi yang telah dilakukan oleh BPTJ dan PT. Pelindo II, maka perlu dilakukan evaluasi apakah inland waterway CBL masih layak dipertahankan sebagai PSN, sehingga perlu dipertimbangkan untuk menghapus dari daftar PSN. Pembangunan CBL cenderung kurang layak dilihat dari pertimbangan biaya AP yang terlalu tinggi dan telah adanya pembangunan Tol Cibitung – Cilincing.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Ciliwung Cisadane Andri R Wibowo menguraikan bahwa berdasarkan kondisi kanal CBL yang ada saat ini dan rencana pemanfaatan kanal sebagai waterway, perlu dilakukan normalisasi kanal untuk kebutuhan waterway sepanjang 18,6 km dengan elevasi dasar rencana -4,5 m dan lebar dasar kanal 55 m.

“Untuk menjaga keseimbangan agradasi dan degradasi disepanjang Kali CBL serta menjaga laju intrusi air laut kearah hulu, maka perlu dibangun bangunan struktur yang multifungsi (Bendung Gerak) pada km 20,535 dengan titik 0 dari garis pantai,” terang Andri.

Lebih lanjut, Kabid Andri mengatakan bahwa Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sekitar 100 milyar rupiah. Rinciannya, 50 milyar rupiah untuk kegiatan pembangunan Bendung Gerak dan 50 milyar rupiah untuk pengendalian banjir. “Tahapan kegiatan ini telah memasuki tahap persiapan pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Baca juga:  Menko Luhut Kunjungi Kantor PT. Gepsi Surabaya

Kemudian, Plt. Kasubdit Prasarana Transportasi kemenhub Toni Tauladan menyampaikan bahwa hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh BPTJ pada tahun 2019 menunjukkan bahwa WACC ( Weighted Average Cost of Capital ) pembangunan inland waterway CBL adalah sebesar 9,8 persen. Guna membuat proyek ini menjadi layak secara ekonomi maka dibutuhkan pemberian Availability Payment (AP) sebesar 1,67 trilliun per tahun selama 10 tahun agar nilai IRR proyek mencapai 11 persen.

“Dari sisi anggaran, Kementerian Perhubungan akan keberatan dengan pemberian AP yang sangat besar,” ungkap Kasubdit Toni.

Lebih lanjut, Kasubdit Toni membeberkan bahwa Proyek Inland Waterways CBL dapat layak (IRR 11,00% > WACC 9,88%) dengan beberapa kondisi, yaitu apabila seluruh dukungan pemangku kepentingan dilakukan secara tepat waktu, relokasi utilitas termasuk dalam lingkup KPBU (pilihan ini memiliki risiko tinggi sehingga mempengaruhi perhitungan VfM), dan besaran AP yang perlu dibayar adalah ±1,668 T / tahun (pilihan alternatif ke-2).

Sebagai Penutup, Asdep Rahman menyampaikan bahwa hasil pembahasan rakor teknis ini akan ditindaklanjuti dengan rapat pada tingkat Eselon I untuk membahas dan memutuskan kelanjutan dari rencana pembangunan inland waterway CBL dan revisi daftar PSN. Keputusan tersebut nantinya akan menjadi dasar Kementerian PUPR untuk mempertimbangkan kelanjutan pembangunan Bendung Gerak CBL sebagai bagian dari infrastruktur pengandalian banjir Kali CBL. “Rakor tingkat Eselon I nanti yang akan memutuskan,” pungkas Asdep Rahman.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel