FotoBerita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Koordinasikan Rencana Pembangunan WLP Muara Sungai Cisadane

Dibaca: 10 Oleh Selasa, 4 Mei 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Koordinasikan Rencana Pembangunan WLP Muara Sungai Cisadane
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-298/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves – Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Rencana Pembangunan Waduk Lepas Pantai (WLP) di Muara Sungai Cisadane pada Jumat (30-04-2021). Rakor Teknis ini dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (IDPSDA) Kemenko Marves Rahman Hidayat.

Asdep Rahman mengatakan, adapun Rakor Teknis ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dukungan infrastruktur sumber daya air dan penanganan banjir di Pesisir Jakarta sebagai bagian dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) serta percepatan implementasi Major Project RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024 nomor 27, yaitu Pengamanan Pesisir 5 (lima) Perkotaan Pantura Jawa, dalam hal ini DKI Jakarta atau kawasan Jabodetabek.

“Pada kesempatan ini kami meminta Bappenas dapat menyampaikan Konsep Waduk Lepas Pantai (WLP) yang tengah disusun, dilanjutkan diskusi dan tanggapan dari pihak-pihak terkait,” kata Asdep Rahman dalam rakor yang diadakan secara daring tersebut.

Menanggapi Asdep Rahman, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Abdul Malik Sadat menyampaikan bahwa menjawab Isu utama Jabodetabek dalam pembangunan PTPIN di antaranya penyediaan air baku dan pengendalian banjir, pihaknya (Bappenas) menyusun konsep WLP yang merupakan hasil kerjasama dengan 7 (tujuh) perguruan tinggi, yaitu ITB, UGM, UNDIP, IPB, ITS, UNHAS, dan UI.

Direktur Abdul menyebutkan bahwa WLP akan menjadi solusi holistik Teluk Jakarta, di antaranya yang pertama sebagai solusi Banjir dan Rob melalui sistem polder (Danau air banjir, pompa, saluran transversal, kanal); kedua: solusi keterbatasan Air Baku, melalui pembangunan Danau air baku; ketiga: Solusi pencemaran air melalui isolasi dan pengolahan limbah di hilir; serta yang keempat menjadi solusi untuk mendapatkan lahan baru melalui konsep penurunan muka air WLP pada (-5 m).

Baca juga:  Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Di Berbagai Wilayah Terus Menunjukkan Progress.

“Konsep WLP itu sendiri akan mengakomodasi: Potensi energi terbarukan (Air, Angin, Surya) Pelestarian dan perluasan ekosistem bakau; Pengembangan infrastruktur publik (Tanjung Priok, pelabuhan nelayan, Bandara, sarana transportasi darat & air); Keberadaan PLTGU dan jaringan kabel-pipa bawah laut. Adapun komponen WLP meliputi: Tanggul Lepas Pantai (TLP), Danau Air Baku Tawar, Danau Air Banjir, Saluran Transversal, serta Kanal Nelayan dan kolam Pelabuhan dalam = – 20,0 m pada kawasan Tanjung Priok,” urai Direktur Abdul.

Sementara itu, lanjut Direktur Abdul, Kementerian PUPR membentuk PMU yang didukung para ahli dari Indonesia, Belanda, dan Korea menyusun konsep Integrated Flood Safety Project (IFSP). Kedua rencana ini bakal dijadikan alternatif dalam pembangunan PTPIN.

Sebagaimana diketahui, kebutuhan air baku dengan sumber dari Bendungan Karian dan Jatiluhur 2 diperkirakan belum mampu secara signifikan memenuhi kebutuhan air baku area Jabodetabek dalam rangka mengurangi pemanfaatan berlebihan air tanah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya land subsidence di area pesisir pantai utara Jawa. Defisit air di Jabodetabek yang terjadi cenderung akan terus meningkat dari hasil simulasi dan prediksi untuk tahun-tahun kedepannya. Perkiraan pada tahun 2024 kebutuhan air perpipaan aglomerasi Jabodetabek sebesar 52,96 m3/detik dan prediksi PAB terbangun sebesar 30,89 m3/s sehingga akan terjadi defisit 22,07 m3/detik meskipun telah disokong dari pembangunan SPAM Karian dan SPAM Jatiluhur 2.

Baca juga:  Lampu Tenaga Matahari Solusi Penerangan Daerah Terpencil

“Penanganan dengan coastal reservoir sebagai water storage dapat menjadi salah satu solusi hal tersebut,” jelas Direktur Abdul.

Ia mengungkapkan tindaklanjut yang akan dilakukan oleh pihak Bappenas telah tertuang dalam roadmap 2020-2021, yakni Kajian Pra-Feasibility Study WLP Cisadane, yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Universitas. Kajian ini meliputi: (i) Pra-FS Waduk Lepas Pantai Sebagai Penyedia Air Bersih & Pengendalian Banjir Pada S.Cisadane; (ii) Pra-FS Desain Struktur dan Finansial Rencana Pengembangan WLP di Sungai Cisadane; serta (iii) Pra-FS Pengolahan Air Sungai Cisadane. Selain itu, juga dilakukan kajian dari BPPT berupa Kliring Teknologi Tanggul Laut untuk mendukung Program NCICD/PTPIN.

Setelah paparan dari Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas tersebut, dilanjutkan tanggapan dan masukan dari pihak-pihak yang hadir dalam rakor teknis ini, di antaranya perwakilan dari BBWS Ciliwung Cisadane, Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappeda Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, serta perwakilan Ahli bidang Sumber Daya Air.

“Kesimpulan yang diperoleh dari rakor ini, antara lain: diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya melakukan verifikasi data kepemilikan dan kondisi lahan serta kesesuaian alokasi rencana tata ruang dengan rencana lokasi pembangunan Waduk Lepas Pantai muara Cisadane,” urai Asdep Rahman.

Baca juga:  Ayo Dukung Tim Indonesia Berlaga di Asian Para Games 2018

Asdep Rahman berharap Bappenas dapat melanjutkan kajian lebih jauh dalam 3 bulan ke depan mengenai rencana pembangunan WLP di Muara Cisadane ini sebagai pilot project PTPIN yang merupakan amanat Major Project Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur yang telah disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan, alokasi ruang pada kawasan tersebut adalah Zona Bandar Udara (U12). Adapun ruang darat agar mengacu ketentuan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, yang disusun Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Merujuk kepada Undang-undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020) tata ruang darat dan laut harus terintegrasi. Termasuk pula, integrasi tata ruang Provinsi, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Banten.

“Kami mendukung Bappenas melanjutkan studinya, dengan basis data peta tata ruang yang telah diintegrasikan,” jelas Asdep Rahman.

Selanjutnya, terkait rencana skema pembiayaan, Asdep Rahman menyarankan perlunya dilakukan penjajakan dan diskusi lebih jauh dengan pihak yang berminat dalam rangka Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) rencana pembangunan WLP di Muara Cisadane.

“Kami akan melakukan survei bersama dengan pihak-pihak terkait ke lokasi rencana pembangunan WLP Muara Cisadane untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi area saat ini,” pungkas Asdep Rahman.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel