FotoBerita DeputiDeputi 1

Kemenko Marves Lakukan Percepatan Penyusunan Regulasi Nasional Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional

Dibaca: 41 Oleh Rabu, 16 Juni 2021Juni 18th, 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Lakukan Percepatan Penyusunan Regulasi Nasional Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-369/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VI/2021 

Marves – Bandung, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi terus mendorong dan mempercepat peningkatan peran aktif Indonesia di KDLI. Upaya percepatan peran Indonesia tersebut dilakukan salah satunya melalui pelaksanaan lokakarya nasional untuk mengidentifikasi masukan para pakar, pelaku kebijakan, dan pemangku kepentingan terhadap proses penyusunan rancangan regulasi nasional yang sementara disiapkan Pemerintah. 

Pelaksanaan Lokakarya Nasional percepatan penyusunan regulasi nasional peran aktif Indonesia di KDLI dilaksanakan Rabu (16-06-2021) dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Direktur Jenderal Minerba yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Program Minerba dan Kepala Bidang Geologi, Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono turut memberikan sambutan dan arahan terkait urgensi dan relevansi penyusunan regulasi nasional bagi kepentingan Indonesia. 

Kawasan Dasar Laut Internasional adalah Kawasan dasar laut yang terluar wilayah yurisdiksi nasional negara. Pada Kawasan dasar laut dalam ini terdapat kandungan mineral strategis yang penting guna memenuhi kebutuhan mineral dan logam guna menyokong kemajuan teknologi, termasuk transisi menuju ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan.  

Mandat pengelolaan Kawasan Dasar Laut yang melingkupi 54 % dari total luas dasar laut dunia ini diserahkan kepada badan internasional yang disebut Otoritas Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority) atau disingkat ISA. Lembaga internasional ini dibentuk sebagai mandat Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982). Dan bertugas menjaga, mengelola, memanfaatkan, dan melindungi sumber daya mineral di dasar laut internasional untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. 

Dalam sambutan pembukaan dan arahan kepada peserta lokakarya, Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo menekankan strategisnya peran aktif Indonesia di KDLI dalam hubungannya dengan pengelolaan mineral strategis bagi kepentingan nasional. Sebagai negara pihak UNCLOS 1982, dan anggota ISA yang zona maritimnya berbatasan dengan KDLI, Indonesia berada pada posisi yang strategis untuk mengelola dan memanfaatkan mineral di KDLI. Lebih lanjut juga disampaikan bahwa posisi Indonesia di area global sebagai produsen mineral dan emerging economies juga menempatkan Indonesia pada posisi yang unik untuk menjaga daya saing dan mendapat benefit langsung dari pengelolaan mineral. Namun demikian, bila tidak mempersiapkan diri dengan fondasi hukum dan kebijakan yang tepat, Indonesia juga rentan terhadap akibat negatif persaingan penguasaan mineral dan energi strategis di tingkat global. 

“Posisi strategis dan keunggulan kompetitif Indonesia tersebut harus terus dijaga dengan usaha meningkatkan nilai tambah dan menjaga ketersediaan mineral strategis sebagai salah satu tuas ungkit daya saing nasional di tengah makin berkurangnya cadangan mineral dari daratan,” sebut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo dalam sambutan pembukaan dan arahannya kepada peserta.

Tahun 2045 dinilai sebagai tahun yang sangat kritikal bagi Indonesia dalam menjaga daya saing dan posisi strategis dalam mengelola mineral strategis mengingat estimasi konservatif yang memperkirakan cadangan mineral strategis terbukti Indonesia (proven mineral reserves) akan “habis” apabila tidak ada penemuan deposit baru. Karena itulah, keterlibatan Indonesia dalam pengelolaan mineral di Kawasan Dasar Laut Internasional menjadi sangat penting dan strategis bagi kepentingan nasional. 

Senada dengan Deputi Basilio, Direktur Pembinaan Program Minerba Sunindyo Herdadi, menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam pengelolaan KDLI dan pentingnya penyusunan regulasi nasional melalui pelaksanaan lokakarya nasional. Lebih lanjut, Plt. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Sora Lokita juga menegaskan bahwa “Lokakarya ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong kebijakan nasional terkait hak dan kewajiban Indonesia dalam berperan aktif memanfaatkan sekaligus menjaga Kawasan Dasar Laut Internasional sebagai negara pihak UNCLOS 1982.” 

Guna memberi masukan komprehensif terhadap proses penyusunan regulasi nasional dan perspektif kepentingan Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional, lokakarya nasional yang dihadiri pemangku kepentingan dari Pemerintah, Swasta, dan Akademisi serta mahasiswa ini menghadirkan para pakar hukum laut dan pelaku sejarah pembentukan ISA yakni Prof. Hasjim Djalal dan Prof. Etty Roesmayati Agoes. Selain kedua pendekar hukum laut tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman yang merupakan mantan Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri turut memberikan pandangan terkait aspek tanggung jawab dalam hukum internasional dan legislasi nasional berbagai negara. Dari kalangan kampus dan Lembaga penelitian, wakil dekan fakultas hukum Universitas Padjadjaran, Achmad Gusman Catur Siswandi Ph.D dan Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI, Dr. Nugroho Hananto juga hadir sebagai narasumber dan memberikan perspektif teknis terkait elemen kunci dalam penyusunan regulasi nasional serta pengembangan kapasitas riset dan teknologi kelautan ke depan. 

Prof. Hasjim Djalal, yang merupakan Presiden pertama Majelis ISA menekankan pentingnya Indonesia untuk kembali berperan secara aktif di ISA dan menggunakan haknya melakukan pengelolaan mineral di KDLI. “Terdapat kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia untuk mengelola mineral di KDLI,” seru Prof. Hasjim. Sebagai negara berkembang, dan negara pihak UNCLOS 1982, Indonesia memang dapat mengakses area yang dicadangkan bagi negara berkembang untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi mineralnya. 

Prof. Etty Agoes menekankan bahwa hak Indonesia sebagai negara pihak UNCLOS 1982 harus selalu berpedoman pada prinsip Warisan Bersama Umat Manusia yang merupakan pilar pembentukan ISA dan pengelolaan mineral di KDLI. Dalam paparannya, Prof. Etty menekankan pentingnya telaah cermat terkait hak dan kewajiban Indonesia. Catatan pentingnya kewajiban Indonesia sebagai subjek hukum internasional juga disampaikan Dr. Achmad Gusman. Akademisi Universitas Padjadjaran ini mengusulkan agar pertimbangan regulasi nasional tidak hanya menggarisbawahi aspek hak dan kepentingan Indonesia namun juga menyertakan secara seimbang kewajiban Indonesia dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Ini penting untuk memenuhi tanggung jawab Indonesia terhadap masa depan.

Indonesia terbukti merupakan negara yang berproyeksi ke masa depan dan mendorong perubahan positif bagi tata laksana kelautan yang lebih adil bagi negara yang baru merdeka dan berkembang (newly independence and developing states). Diakuinya prinsip negara kepulauan sebagai prinsip hukum internasional dan terbukanya pengelolaan ruang laut di antara pulau-pulau negara kepulauan yang kini dinikmati banyak negara menunjukkan penting dan strategisnya perjuangan Indonesia. 

Dalam kaitan dengan perjuangan meneguhkan prinsip negara kepulauan dan kepentingan nasional di masa depan, Deputi Basilio mengajak seluruh peserta yang hadir secara daring dan luring untuk memanjatkan doa terbaik atas berpulangnya Prof. Mochtar Kusumaatmadja, yang merupakan konseptor Deklarasi Juanda dan sosok dibalik lahirnya prinsip negara kepulauan. 

“Inspirasi dan perjuangan serta sikap untuk melihat jauh ke depan yang ditunjukkan pendekar-pendekar Hukum Laut kita hendaknya menjadi inspirasi dan cambuk semangat bagi kita semua dalam membangun kebijakan nasional yang komprehensif untuk meningkatkan peran aktif Indonesia dalam pengelolaan mineral di KDLI,” pungkas Deputi Basilio.

Biro Komunikasi

Baca juga:  Sehat Berawal dari Piring Makanku

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel