BeritaFotoPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Kemenko Marves Lakukan Terobosan dan Inovasi untuk Tingkatkan Reformasi Birokrasi

Oleh 11 Mar 2020 Maret 12th, 2020 Tidak ada komentar
Kemenko Marves Lakukan Terobosan dan Inovasi untuk Tingkatkan Reformasi Birokrasi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bekasi, Kementerian Koordiantor Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah melakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokasi (RB) dengan menyusun rencana kerja individu dan tim Agen Perubahan di lingkup Kemenko Marves tahun 2020.

Kepala Biro Hukum Kemenko Marves Budi Purwanto mengatakan, dalam penyusunan rencana kerja ini pihaknya ingin belajar dari pengalaman Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki rekam jejak baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Karo Budi menjelaskan, meski hasil penilaian pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi pada Kemenko Marves tahun 2019 naik dari tahun sebelumnya, pihaknya ingin terus meningkatkan pelaksanaan RB dengan belajar kepada BPOM.

“Siang ini materinya menyusun rencana kerja untuk 2020. Hari ini kita gali lebih dalam apa tujuan, apa yang melatarbelakangi BPOM, yang dalam waktu 5 tahun bisa menaikkan nilai RB dari 57 langsung menjadi 80. Coba belajar ke BPOM,” kata Karo Hukum Budi Purwanto saat memberi arahan dalam acara pemantauan dan evaluasi rencana kerja individu para agen perubahan (agent of change) tahun 2020, Selasa-Rabu (10-12 Maret 2020) di Bekasi, Jawa Barat.

Karo Budi menekankan agar perubahan cepat yang terjadi saat ini disikapi dengan baik oleh birokrat di lingkungan Kemenko Marves. Dia mendorong agar jajarannya melakukan berbagai terobosan dan inovasi seperti menghilangkan pola pikir lama, mengubah cara kerja linier, monoton, dan di zona nyaman. “Sebenarnya RB ini untuk perubahan. Kita ingin punya birokrasi yang profesional. Negara maju, birokrasinya hebat, perlu inovasi dan ASN berinovasi diharapkan mendapatkan birokrasi yang optimal. Kita sebagian dari ASN merupakan kunci utama penggerak birokrasi agar menjadi birokrasi yang profesional agar negara kita maju, sehingga kita punya birokrasi hebat.  Untuk mencapai itu semua kita harus melakukan terobosan dan inovasi,” kata Karo Budi.

Baca juga:  Putusan Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Senada dengan Karo Budi, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi Kemenko Marves Arif Rahman, mengatakan inovasi adalah kunci mutlak dalam melaksanakan RB. Selain itu, lanjut Karo Arif, penerapan norma-norma RB yang terdiri dari 8 area perubahan juga bisa mempercepat proses reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves.

“Dari 8 area perubahan itu, kalau diskalakan barangkali tingkat kesungguhan kita dalam  mengaplikasikan norma-norma RB itu mungkin baru sekitar 50% dan belum top speed semua untuk mencoba memaksimalkan upaya RB kita ini. Sebetulnya kita bisa dan yakin untuk menerapkan semua norma-norma RB dalam keseharian kita dalam pekerjaan sehari-hari di kantor,” kata Karo Arif.

Karo Arif mendorong agar ke depan Kemenko Marves fokus pada tiga area perubahan, di antaranya penguatan sumber daya manusia, perubahan kemasan hingga perbaikan pelayanan publik.
“Tiga perubahan ini harus kita dorong karena merupakan kunci menaikkan RB ke depan,” ujar Karo Arif.

Kepala Biro Umum Kemenko Marves Tito Setiawan, mengatakan keterlibatan dan keteladanan beperilaku para ASN juga merupakan elemen penting dalam pelaksanaan RB. Dia menekankan agar setiap birokrat di lingkungan Kemenko Marves bisa menjadi teladan bagi sesama birokrat. “Terkait dengan keteladanan mungkin kita jangan terlalu berharap dulu, kok orang lain jadi teladan. Lebih penting kita masing-masing bisa jadi teladan. Kita semua menjadi teladan bagi yang lain,” ungkap Karo Tito.

Baca juga:  Infografis Destinasi Prioritas Danau Toba

Dalam kesempatan itu Karo Tito menyinggung pentingnya dokumentasi dalam setiap kegiatan di lingkungan Kemenko Marves. Karo Tito mengakui selama ini sejumlah kegiatan di Kemenko Marves belum terdokumentasi dengan baik.
“Kelemahan kita selama ini di masalah dokumentasi, dokumentasi evidence. Kalau sudah ada evidencenya kita bisa expose. Selama ini kita kegiatan sudah dilakukan banyak, tapi kita evidencenya lupa, sering seperti itu. Makanya saya sering bicara, tolong semuanya didokumentasikan, kegiatan apapun didokumentasikan karena yang dinilai evidencenya,” kata Karo Tito.

Kemudian menurut Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Iwa Gemino esensi reformasi birokrasi itu adalah setiap unit kerja mampu mengerjakan tugas fungsinya untuk menghasilkan output yang mendukung kinerja organisasi, selalu berinovasi, dan berorientasi hasil. “Pelaksanaan RB bukan merupakan proyek, namun RB itu hadir untuk menyelesaikan akar permasalahan yang ada dalam setiap organisasi,” jelas Kabag Iwa.

Lebih lanjut Kabag Iwa mengatakan “Melalui agen perubahan yang rata-rata millenial ini, kita berharap muncul ide-ide kreatif dan terobosan dalam meningkatkan pelayanan, baik itu internal maupun pelayanan ke eksternal, “tambahnya.

Baca juga:  Akhir November 2018, RI-Jerman Adakan Pertemuan Bilateral Kemaritiman

Sementara itu, Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Zulaimah mengatakan, pelaksanaan RB di lingkungan lembaganya terus digulirkan meski lembaganya telah memperoleh nilai yang baik. Sebab, kata Zulaimah, BPOM telah menjadikan RB sebagai sebuah kebutuhan intansi yang diimplementasikan langsung melalui unit kerja di lingkungan BPOM.

Ada sejumlah langkah yang dilakukan dalam penerapan RB pada seluruh unit kerja BPOM. Zulaimah mengatakan, di antara yang dilakukan yakni memberikan bimbingan komprehensif dan internalisasi berbagai kebijakan terkait dengan penguatan RB yang meliputi: pendefinisian kinerja yang akan diraih, menetapkan prosedur kerja, mengelola SDM aparatur,  mendesain mekanisme pengawasan internal berbasis risiko, hingga teknis pelaksanaan dan monev RB untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik.

Tak berhenti di situ, dalam pelaksanaan RB, BPOM juga mendorong setiap unit kerja agar aktif mempromosikan berbagai perubahan hasil dari RB kepada masyarakat. Zulaimah mengatakan, BPOM juga terus berupaya mengembangkan inovasi yang mampu mendorong perubahan dan pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.
“Sebagai evaluasi, penilaian internal juga dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap pelaksanaan RB dari seluruh unit kerja. Penilaian tersebut dilakukan atas komitmen dari seluruh pimpinan lembaga,” kata Zulaimah.

Biro Perencanaan dan Informasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel