BeritaFotoBerita DeputiDeputi 2Siaran Pers

Kemenko Marves Melaksanakan Monitoring & Evaluasi Terhadap Progres Izin Edar Produk Pangan Olahan Berbahan Dasar Ikan

Dibaca: 62 Oleh Sabtu, 11 Desember 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 12 11 at 07.24.28
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-794/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2021

Marves-Palembang, Dalam rangka memperkuat hilirisasi industri perikanan melalui integrasi dan sinergisitas regulasi izin edar produk pangan olahan berbahan dasar ikan dan dukungan jaminan kemudahan usaha bagi pelaku usaha UMKM/IKM, Kemenko Marves melalui Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim melaksanakan monev secara langsung yang berlokasi di Pempek Pak Raden dengan mengundang pihak BPOM, BBPOM Palembang, Dinas Perindustrian Prov.Sumsel dan Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang melalui mekanisme hybrid meeting, pada Hari Jumat, (10-12-2021).

Tujuan dilaksanakannya monev ini adalah sebagai tindaklanjut dari upaya sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kemenko Marves, dimana ada sebanyak 147 pelaku usaha/UMKM/IKM produk pangan olahan berbahan dasar ikan (Pempek) di wilayah Palembang yg tergabung dalam ASPPEK telah terbit sebanyak 7 izin edar dan masih Kemenko Marves kembali hadir untuk berdiskusi dan mengidentifikasi kembali hal-hal yang mungkin menjadi kendala terbitnya izin edar pelaku usaha/UMKM/IKM lainnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang, Perwakilan ASPPEK secara tatap muka dan bergabung secara daring pejabat Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM dan Direktorat Standarisasi Pangan Olahan.
Dalam sambutannya, Asdep Amalyos menyatakan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk membantu para pelaku usaha/UMKM/IKM terutama yang bergerak dalam makanan khas Palembang agar dapat mengembangkan usahanya. “Pada intinya kami ingin menguatkan koordinasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait dengan perizinan tanpa mengabaikan hal penting yang menjadi tanggungjawab BPOM selaku badan pengawas obat dan makanan,” tuturnya. Menurutnya, pengusaha memiliki kewajiban terhadap produk yang mereka hasilkan karena untuk tahap produk makanan dalam kemasan, makanan beku, serta yang masa awetnya melebihi 7 hari ada aturan yang mengharuskan para pelaku usaha/UMKM/IKM dapat memenuhi syarat tersebut.

Baca juga:  Kemenko Maritim Melalui Pokja Area Manajemen Perubahan Segera Tindaklanjuti Pelaksanaan RB

“Kami memiliki kewajiban apa yang kami mulai harus kami selesaikan, ada beberapa hal yang harus kami dorong untuk keluarnya izin edar, kami sangat concern terutama disaat pandemi seperti ini karena sektor ini (UMKM) yang pertumbuhannya masih cukup positif dan memunculkan pelaku usaha baru,” sambungnya. Namun demikian, beliau juga meminta dukungan Balai Besar POM Palembang.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan, Izin edar menjadi sangat penting, hal ini untuk memudahkan proses pemasaran. “Saya juga mengharapkan kepada pelaku usaha untuk bisa bersabar dalam memproses izin dan melengkapi kekurangan administrasi karena hal ini menjadi penting ini untuk menjaga kualitas produk yang kita jual kepasaran,” ujarnya. Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah pusat agar tetap dapat mendukung agar semua dapat berjalan dengan baik.

Adapun Ketua (Asosiasi Pempek Palembang) ASPPEK menyatakan, pedagang pempek yang tidak mau mengurus perizinan namun sebetulnya mereka butuh perizinan tersebut sehingga perlu adanya relaksasi perizinan yang sudah dijalankan oleh BPOM. Lebih jauh, diapun mengatakan bahwa didalam ASPPEK sendiri selama 2021 terdapat 18 pedagang pempek yang mengajukan perizinan. Dari jumlah tersebut, ada 8 yang sudah keluar izinnya. Untuk diketahui bahwa dalam keanggotaan ASPPEK terdapat 187 anggota yang 70 persennya dari anggota menjual Frozen Food karena kondisi dan permintaan pasar, untuk frozen food sendiri jika waktu simpan mencapai 7 hari maka dibutuhkan izin dari BPOM. “Oleh karenanya kami butuh izin edar tersebut, alangkah baiknya kedepannya kita berkoordinasi lagi agar memudahkan proses pengurusan izin ini,” ujar Yenni

Baca juga:  Kemenko Maritim Adakan Rapat Sosialisasi Gerakan Budaya Bersih dan Senyum (GBBS)

Perwakilan BPOM Provinsi Sumatera Selatan Nora, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghambat pelaku usaha untuk lebih berkembang, hanya saja pengawalan terkait dengan keamanan mutu produk tetap harus dijaga. “Jangan sampai kita mengeluarkan rekomendasi namun “sarana” tidak tahu menahu tentang bagaimana cara produksi pangan yang dibuat, maka demikian keamanan pangan harus kita jaga dari hulu sehingga memastikan masyarakat yang mengkonsumsi aman dari zat yang berbahaya,” pungkasnya.

Oleh karenanya BPOM tidak bisa bekerja sendiri sehingga mereka harus berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan.

Diakhir penyampaian, Asdep Amalyos menyampaikan pengurusan izin itu diawal terlihat sulit, namun dibalik itu semua ada kemudahan. “Kami akan mendukung pengurusan izin dengan selalu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait didalamnya,” pungkasnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel