FotoBerita DeputiDeputi 2

Kemenko Marves Menerima DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bahas Rancangan Perda untuk Perseroda Pelabuhan Kepulauan Riau

Dibaca: 9 Oleh Selasa, 20 April 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Menerima DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bahas Rancangan Perda untuk Perseroda Pelabuhan Kepulauan Riau
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-263/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Marves – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menerima kunjungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini adalah untuk melakukan konsultasi mengenai rancangan peraturan daerah untuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pelabuhan Kepulauan Riau. Kunjungan ini diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin.

“Beberapa kali kami sudah bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau untuk membicarakan berbagai hal, terutama di bidang investasi pada sektor maritim. Kali ini akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman dari DPRD Kepulauan Riau untuk bisa berdiskusi terkait rancangan peraturan daerah yang nanti mampu mendukung proyek investasi di berbagai Pelabuhan Kepulauan Riau,” ujar Deputi Safri saat bertemu dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau (20-04-2021).

Perlu diketahui bahwa berbagai pengembangan di sektor kemaritiman memang sedang dikerjakan bersama pemerintah pusat dan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sektor yang dikembangkan rata-rata ada di sektor kemaritiman. Dalam pertemuan dengan DPRD ini salah satu sektor pengembangan yang dibahas adalah jasa labuh jangkar yang nantinya mampu menjadi pendongkrak pemasukan daerah dan berhubungan dengan adanya peraturan daerah mengenai Perseroda Pelabuhan Kepulauan Riau.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 10 Juli 2018

“Rancangan perda mengenai Perseroda ini perlu kami konsultasikan ke Kemenko Marves, karena nantinya ini mampu membantu percepatan dari berbagai proyek di sektor kemaritiman di Kepulauan Riau. Nantinya melalui perda ini, diharapkan proyek seperti labuh jangkar mampu membawa manfaat bagi perusahaan daerah yang mengelola pelabuhan di Kepulauan Riau,” ujar Irwansyah anggota dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Ketua Pansus untuk pembahasan rancangan perda ini.

Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim selalu siap untuk mendukung peraturan daerah yang akan dibuat, asalkan terus untuk dikawal.

“Rancangan peraturan daerah ini akan kami dukung dan di tingkat pusat kami juga sedang merumuskan berbagai rencana pengembangan di Kepulauan Riau. Nantinya diharapkan peraturan dari pusat dapat mendukung rancangan perda Provinsi Kepulauan Riau lebih optimal,” ujar Deputi Safri.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel