FotoBerita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Sosialisasikan  Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Dalam Pengadaan Instansi Pemerintah

Dibaca: 30 Oleh Senin, 1 Maret 2021Tidak ada komentar
Konsep Otomatis
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-137/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

Marves – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun/Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Industri Maritim dan Transportasi Firdausi Manti (Bibil) di Tangerang Selatan pada Hari Jumat (26-2-2021).

“Kita telah melaksanakan sebuah FGD pada hari Jumat (26-2-2021) di Tangerang Selatan untuk membahas Dukungan Peningkatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) sebagai Kendaraan Dinas dan Operasional Pemerintahan,” ujar Asdep Bibil di Jakarta pada Hari Senin (1-3-2021). FGD ini merupakan
bentuk dukungan peningkatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) sebagai Kendaraan Dinas dan Operasional Pemerintahan. “FGD ini dilaksanakan sebagai wujud sosialisasi terkait katalog elektronik sektoral Kementerian Perhubungan dan katalog elektronik Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN sehingga apabila ingin melakukan pengadaan dapat mengunakan fasilitas katalog elektronik (e-katalog) yang sudah tersedia,” ungkapnya.

Acara yang turut mengundang para kepala biro umum dari 7 kementerian/lembaga (K/L) dibawah koordinasi Kemenko Marves serta pemerintah daerah (Pemda) seluruh Indonesia ini bertujuan untuk mengajak K/L/Pemda untuk menggunakan KBL BB sebagai kendaraan dinas dan operasional.

Baca juga:  Menko Luhut Menghadiri Seminar International Suistainable Tourism and Water Quality In Lake Toba

“Pengadaan KBL BB oleh pemerintah ini akan menjadi pasar inisial agar industri KBL BB dapat berkembang, juga meningkatkan antusiasme masyarakat untuk menggunakan KBL BB,” harap Asdep Bibil. Dengan begitu, akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan mewujudkan target Paris Agreement dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030.

Oleh karena itu, dilakukan kesiapan lebih lanjut mengenai program KBL BB. Beberapa kesiapan yang dimaksud, diantaranya: peningkatan akses ke e-katalog inovasi. Untuk meningkatkan transaksi pembelian KBL BB, Muhammad Amin, Koordinator Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) menyampaikan bahwa mulai tanggal 3 Februari 2021, akses ke katalog inovasi sudah diberikan untuk 149.565 akun pejabat pembuat komitmen (PPK) seluruh K/L/Pemda dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Kedua, guna mendukung percepatan program KBL BB, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. M. Risal Wasal, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa pengujian mencakup pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, dengan tambahan uji suara khusus untuk mobil, unjuk kerja baterai, alat pengisian ulang, pengujian kemampuan perlindungan sentuh listrik, keselamatan fungsional, dan emisi hidrogen untuk baterai dengan cairan pengisi.

Baca juga:  Indonesia – Prancis Rintis Kerja Sama Ciptakan SDM Kemaritiman Profesional

Ketiga, terkait penerbitan regulasi dan pengadaan kendaraan dinas dan operasional, LPPBMN Kemenhub telah meluncurkan katalog untuk penyewaan kendaraan listrik. “Saat ini tersedia tiga tipe mobil dengan merek Hyundai yaitu Kona EV Signature, Ioniq EV Signature dan Ioniq EV Prime,” ungkap Harno Trimadi, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Perhubungan.

Keempat, Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyampaikan bahwa sedang dilakukan penyederhanaan proses bisnis agar penyedia layanan dan calon pengguna KBL BB memperoleh kemudahan pendaftaran yang dapat dilakukan kapan saja.

Kelima, pemerintah provinsi agar menyesuaikan besaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di daerahnya masing-masing dengan batas atas 10 persen. “Ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 yang ditetapkan pada 4 Januari 2021 dan diundangkan pada 12 Januari 2021,” ungkap Siti Chomzah, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah II, Kementerian Dalam Negeri pada kesempatan yang sama.

Baca juga:  Kemenko Marves Siapkan Rencana Integrasi Tata Ruang Laut dan Darat pada Tahun 2021

Keenam, telah diberikan stimulus percepatan penggunaan KBL BB oleh PT PLN. Mulai dari pemberian insentif biaya tambah daya yang jauh lebih murah untuk home charging; pembebasan rekening minimum selama 2 (dua) tahun pertama bagi pemilik instalasi listrik privat untuk angkutan umum, badan usaha stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), dan badan usaha stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU); peningkatan jumlah SPKLU; dan lain-lain

Menutup acara, Asdep Bibil mengimbau agar para produsen, penyedia layanan, dan infrastruktur pendukung KBL BB juga mempersiapkan ketersediaan produknya, serta mulai mendaftarkannya pada e-katalog LKPP.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel