Berita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Susun Dokumen Kamus Kompetensi Teknis Jabatan

Dibaca: 17 Oleh Rabu, 7 April 2021April 9th, 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Susun Dokumen Kamus Kompetensi Teknis Jabatan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Siaran Pers

No.SP-232/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Marves — Jakarta, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi gelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menyusun Dokumen Kamus Kompetensi Teknis bagi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pada Hari Selasa (6-4-2021) di Jakarta.

Rakor yang dilaksanakan secara hybrid ini bertujuan untuk memperkuat program reformasi birokrasi sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (SKJ ASN).

Rakor dibuka oleh Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Rahman Hidayat yang kemudian dipimpin oleh Asdep Industri Maritim dan Transportasi, Firdausi Manti dan Kepala Bagian Adminstrasi Umum, Romi Firman mewakili Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Lukijanto dalam sambutan tertulisnya berharap agar dengan diadakannya rakor terkait SKJ ini mampu menyerap informasi lebih lengkap, baik secara bottom-up maupun top-down mengenai standar kompetensi jabatan di lingkup Deputi 3. Selain itu, ia juga ingin rapat ini mampu memperkuat jati diri insan Kemenko Marves dalam melaksanakan tusi Sikondal.

Baca juga:  Larangan Mudik Untuk Mencegah Penyebaran Virus Covid 19

“Sesuai Permenpan RB Nomor 38/2017, setiap instansi pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil harus menyusun SKJ ASN,” ujar Asdep Rahman Hidayat soal tujuan Rakor saat membuka rakor. Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan rekomendasi yang belum diselesaikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman pada saat itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2016 dan 2017. “Kemenko Bidang Kemaritiman dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan pola karir pegawai agar menyusun dan menetapkan SKJ,” sebut Asdep Rahman.

Hadir dalam rapat, Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, Reformasi Birokrasi Kemenko Marves, serta kementerian teknis yang diwakili oleh para koordinator bidang sumber daya manusia, di antaranya Organisasi dan Tata Laksana dari Kementerian PANRB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menyambung, Asdep Firdausi mengatakan bahwa tugas utama Kemenko Marves yang utama adalah sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian. “Yang membedakan tugas antardeputi adalah tanggung jawab dalam penyelesaian isu dan permasalahan program prioritas nasional yang dikoordinasikan,” ungkapnya.

Baca juga:  Pemerintah Terus Mendorong Percepatan Aksesibilitas Energi di Daerah Terdepan Indonesia.

Lebih lanjut, Asdep Firdausi mengatakan, dokumen kamus kompetensi ini merupakan dokumen awal dalam penyusunan SKJ. “Kamus kompetensi merupakan kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi, dan level kompetensi, serta indikator perilaku. Kamus kompetensi itu sendiri terdiri atas Kamus Kompetensi Manajerial, Kamus Kompetensi Sosial Kultural, dan Kamus Kompetensi Teknis,” bebernya detil.

Sementara itu, Kamus Kompetensi Manajerial dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural bagi JPT, Jabatan Administrasi (JA), dan Jabatan Fungsional (JF) telah disusun dan ditetapkan oleh Menteri PANRB melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN.

Di sisi lain, untuk Kamus Kompetensi Teknis disusun oleh setiap kementerian/lembaga (K/L) sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dan ditetapkan oleh setiap Pejabat Pembina Kepegawaian K/L setelah Kamus Kompetensi Teknis tersebut mendapatkan persetujuan Menteri PANRB.

Penetapan SKJ di Kemenko Marves untuk saat ini diprioritaskan bagi JPT, baik madya maupun pratama dan/atau jabatan eselon III dan eselon IV yang masih ada dan sifatnya hanya berlaku lokal di Kemenko Marves. Mekanisme dan prosedur penetapannya mengacu pada ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Menteri PANRB.

Baca juga:  Pelabuhan Patimban Siap Beroperasi Desember 2020.

Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves, Iwa Gemino menyampaikan bahwa sejak Januari 2021, Biro Hukum telah menyiapkan draft kompetensi teknis, melakukan koordinasi dan fasilitasi serta pembahasan dengan perwakilan unit kerja untuk penyusunan kamus kompetensi teknis. Selain itu, telah dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Nomor 22/S Tahun 2021.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel