BeritaFoto

Kemenko Marves Susun Draft Perjanjian Kerjasama Terkait Vessel Declaration System Bersama K/L Terkait

Dibaca: 16 Oleh Kamis, 22 April 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Susun Draft Perjanjian Kerjasama Terkait Vessel Declaration System Bersama K/L Terkait
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-267/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Marves – Bogor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan penyusunan draft perjanjian kerjasama terkait aplikasi akses data Vessel Declaration System atau data yachters. Penyusunan draft perjanjian kerja sama ini diperlukan, karena memampukan kementerian dan lembaga terkait lainnya menggunakan sistem ini sebagai akses untuk melihat informasi tentang kapal asing yang masuk dan keluar Indonesia yang nantinya membantu kementerian dan lembaga terkait dalam membuat sebuah kebijakan di sektor kemaritiman. Memimpin pembahasan ini, yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut Kemenko Marves Okto Irianto.

“Pembahasan mengenai draft perjanjian kerja sama ini penting untuk dilakukan, karena sejak awal sudah bermanfaat untuk mendata kapal asing berupa yacht yang keluar dan masuk Indonesia. Sekarang, kita ingin kembangkan lagi agar sistem ini mampu diakses oleh kementerian dan lembaga terkait lainnya selain Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai,” kata Staf Ahli Menteri Okto Irianto dalam rapat konsinyering bersama kementerian dan lembaga terkait (22-04-2021).

Baca juga:  Menko Luhut Memberikan Keynote Speech Dalam Acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pemprov DKI Jakarta Dan Jawa Barat Dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional

Perlu diketahui bahwa aplikasi akses data Vessel Declaration System atau data yachters sudah dikelola oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kemudian pengelolaannya kembali dipindahkan ke Kemenkeu melalui Dirjen Bea Cukai. Sistem ini masuk kedalam Perpres Nomor 105 Tahun 2015 yang sejak awal bertujuan untuk memudahkan kapal wisata asing berupa yacht untuk berkunjung wisata.

Pembahasan draf ini dibahas bersama Kemenkeu, Kemenko Marves, Kemenlu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), TNI, dan POLRI. Hadir secara langsung, Direktur Teknis Kepabeanan Chairul menjelaskan bahwa Vessel Declaration System ini bisa diberikan aksesnya kepada pihak di luar Kemenkeu.

“Aksesnya bisa diberikan melalui user pass, kemudian yang bisa diakses berupa informasi kapal, karang, rute, dan hal lain yang disebutkan,” kata Direktur Teknis Kepabeanan Chairul.

Draft perjanjian kerja sama yang telah dibahas bersama selanjutnya akan didistribusikan kepada semua peserta konsinyering secara formal dan informal. Draft ini akan disampaikan juga kepada Biro Hukum Kemenkeu dan Biro Hukum Kementerian/Lembaga terkait, TNI, Polri dan Bakamla untuk dapat dilihat dan direvisi jika diperlukan.

Baca juga:  Menko Luhut Menerima Kunjungan Dubes Colombia untuk RI di Kantor Maritim

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel