FotoBerita DeputiDeputi 1

Kemenko Marves Tekankan Indonesia akan Perangi Kegiatan Penangkapan Ikan Ilegal dan Lindungi Pelaut Serta ABK

Dibaca: 40 Oleh Rabu, 24 Februari 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Tekankan Indonesia akan Perangi Kegiatan Penangkapan Ikan Ilegal dan Lindungi Pelaut Serta ABK
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-123/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

Marves – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sebagai pemrakarsa bersama Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) menyelenggarakan Regional Peer Learning Webinar bertema “Building on Commitments to Combat IUU Fishing and to Provide Human Rights Protection in the Capture Fishery Sector” secara virtual, Rabu (24-02-2021).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Basilio Dias Araujo mengatakan kegiatan ini dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian Lembaga (K/L) terkait dan negara-negara Asia Tenggara yang berasal dari pemerintah dan non-pemerintah dengan kepentingan yang sama, yaitu perangi penangkapan ikan ilegal atau dikenal dengan Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUUF) melalui kerja sama regional dan penguatan kapasitas nasional untuk meminimalkan kerugian ekonomi dan dampak multi-efek akibat IUUF serta kegiatan ilegal yang terkait di sektor perikanan tangkap tersebut.

IUUF tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan beberapa negara Kawasan Asia Pasifik mengakui bahwa IUU Fishing menjadi musuh yang harus diberantas demi usaha perikanan berkelanjutan.

Baca juga:  Dukung Peningkatan Produksi Udang Nasional, Kemenko Marves Siapkan Industri Kincir Air dan Pompa Air Buatan Anak Bangsa

“Kita sudah petakan kesalahan pelaku perikanan tangkap illegal dan kegiatan illegal di sektor perikanan ini, ternyata sangat bervariasi, dari transfer tanpa ijin, dokumen palsu, tangkap ikan dengan gears terlarang, gunakan bahan peledak, ABK tidak di-sijil (diberi sertifikat) dan pelanggaran keimigrasian juga tenaga kerja asing yang tidak punya izin kerja,” kata Deputi Basilio sebagai pembicara utama dalam Webinar ini.

Basilio menjelaskan bahwa tak dimungkiri masih ada beberapa pekerjaan rumah atau PR terkait permasalahan mendasar dalam penanganan illegal fishing baik di dalam negeri maupun regional. Permasalahan tersebut antara lain ketidakpastian/ketidakjelasan hukum, birokrasi perijinan yang semrawut, pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada, inkonsistensi penerapan berbagai aturan terkait, diskriminasi pelaksanaan hukuman bagi kapal-kapal asing yang melanggar.

Kemudian adanya persekongkolan yang terindikasi korup antara pengusaha lokal, pengusaha asing, dan pihak peradilan yang berakibat pada berlarut-larutnya proses peradilan terhadap pelanggarnya itu sendiri.

“Kita perlu samakan pemahaman dan definisi yang jelas terkait pelindungan pelaut dan ABK di tingkat nasional kita, sehingga ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional menjadi penting. ke depannya, kita dapat turunkan menjadi landasan hukum bagi para Penegak Hukum dan Hakim Perikanan untuk putuskan persoalan hukum terkait Illegal Fishing,” ujar Basilio menjelaskan.

Baca juga:  Menko Luhut Memimpin Vidcon Rakor Marina Boom Banyuwangi.

Sementara itu, Chair of Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)- suatu Lembaga think-tank pemerhati isu-isu HAM, Marzuki Darusman mengatakan bahwa berbagai persoalan IUU Fishing yang terjadi dan dihadapi sejumlah negara saat ini perlu diselesaikan secara holistik. Sedangkan perwakilan dari beberapa negara ASEAN sepakat untuk lebih efektifkan mekanisme ASEAN dan memenuhi berbagai komitmen regional dalam konteks pelindungan pelaut dan ABK serta implementasi HAM.

Basilio juga menyebutkan kerugian negara akibat kegiatan perikanan tangkap ilegal di perairan Indonesia mencapai USD$4 miliar per tahun atau setara dengan Rp56,13 triliun rupiah. Sementara estimasi kerugian praktik illegal, IUU fishing mencapai USD$15,5 miliar sampai USD$36,4 miliar dari 11-26 juta ton ikan yang ditangkap. “Khusus di wilayah Samudera Pasifik, mencapai 4-7 juta ton per tahun dengan nilai USD$ 4,3 miliar hingga USD$ 8,3 miliar,” ungkapnya. Pada Webinar Regional, sambung Deputi Basilio, selain membahas potensi kerja sama negara-negara yang dirugikan para pelaku perikanan tangkap illegal, Indonesia juga menyampaikan pesan yang jelas bahwa pemerintah sangat serius dalam tangani berbagai kasus IUUF dan pelanggaran HAM di sektor maritim, terutama kehadiran negara di sektor perikanan tangkap makin tegas.

Baca juga:  Bahas Pengelolaan Sumber Daya Mineral Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional, Pemerintah Gelar Dialog Dengan Berbagai Stakeholder

Pada masa mendatang, Kemenko Marves terus mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan terutama perikanan tangkap yang bertanggung jawab terhadap aspek HAM berdasarkan the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the 2030 Agenda .

“Ini dipandang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan implementasi agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 terutama Agenda #14 dan pengejawantahan dari Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dengan mengoptimalkan sumber daya kemaritiman secara berkelanjutan, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal dan terwujudnya keamanan dan ketahanan kelautan yang tangguh,” pungkasnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel