FotoBerita DeputiDeputi 1

Kemenko Marves Terus Dorong Tindak Lanjut Penyusunan SOP Pertukaran Data dan Informasi sebagai Panduan Bersama Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut

Dibaca: 9 Oleh Selasa, 2 Februari 2021Februari 23rd, 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Terus Dorong Tindak Lanjut Penyusunan SOP Pertukaran Data dan Informasi sebagai Panduan Bersama Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS 

No.SP-65/HUM/ROKOM /SET.MARVES/II/2021

Marves, Tanggerang –Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus dorong dan upayakan penegakan hukum laut di Indonesia. Untuk itu, telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut secara luring dan daring pada 1-2 Februari 2021.

“Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, akan dibahas kembali tujuh draf SOP terkait penegakan hukum di laut serta  satu SOP tentang pertukaran data dan informasi,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio D. Araujo. SOP yang telah dirumuskan oleh tim ahli dari UNODC ini akan disusun kerangka aturannya sebagai aturan payung sebagai dasar pelaksanaan yang ada.

Melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, ketujuh SOP yang ada terdiri dari SOP Kejahatan Pembuangan Limbah Pencemaran Lingkungan atau Limbah Berbahaya, Kejahatan Perdagangan Benda Cagar Budaya Bawah Air, Penyelundupan Ammonium Nitrat dan Potassium, Penambangan Timah Lepas Pantai Ilegal, Ekspor Ilegal Merkuri, Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, serta Pergerakan Ilegal Hasil Pertanian dan Kehutanan.

Baca juga:  Menko Luhut Saat Menjadi Pembicara Pada Acara The Straits Times Global Outlook Forum 2020

“Akan dilakukan uji coba SOP-SOP terkait keamanan laut, adapun pelaksanaannya akan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada,” lanjut Deputi Basilio. Ia juga menambahkan bahwa terkait pertukaran data dan informasi, akan dibangun mekanisme API (Application Programming Interface), yang merupakan mekanisme kolaborasi berbagi data dan informasi antar K/L. Penggunaan mekanisme ini akan memudahkan tiap K/L untuk bertukar data dan informasi tanpa harus mengunduh data besar terlebih dahulu.

Dalam penyelenggaraannya, diskusi didukung oleh UNODC, dimana ketujuh SOP yang ada akan dibedah satu persatu dengan tiap K/L yang terlibat. Biro Hukum, Kemenko Marves juga turut memberikan masukan terkait legalisasi untuk memayungi pelaksanaan SOP.

Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka penegakan hukum di laut yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019, pertemuan yang telah melibatkan 8 K/L terdiri dari Kemenko Marves, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kealutan dan Perikanan, Polri, Basarnas, Bakamla, dan Lapan namun pada perkembangannya, penyusunan SOP perlu melibatkan K/L lain seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, TNI AL, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan Agung untuk mendukung penegakan hukum di laut.

Baca juga:  Pemerintah Optimalkan Cold Supply Chain dalam Peningkatan Produk KP Indonesia

Dalam pertemuan ini, telah disepakati sebuah MoU yang mendapati 22 data dari masing-masing K/L untuk dibagikan. Data-data ini akan disambungkan melalui API Gateaway agar masing-masing K/L dapat mengakses seluruh data yang ada. Tiap diharapkan akan mempersiapkan tim yang bertanggung jawab agar masing-masing data K/L tersedia (termasuk pembaruan) dan dapat diakses oleh seluruh K/L yang ada. “Kemenko Marves akan memfasilitasi pertemuan penyusunan peraturan payung, pertemuan Tim IT dari masing-masing K/L untuk pembahasan API Gateway, dan pertemuan untuk membahas pelibatan K/L yang belum terikat dalam Kesepakatan Bersama,” tegas Deputi Basilio.

Setelah SOP selesai dan disempurnakan oleh tim UNODC, draf yang ada akan didistribusikan Kembali ke K/L untuk disempurnakan. Setelah itu, akan dilaksanakan uji coba dengan metode table ground exercise. Diharapkan, pertemuan ini dapat menjadi ajang bagi para stakeholder untuk berkolaborasi dengan maksimal, demi terwujudnya penegakan hukum di laut Indonesia.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel