FotoBerita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Tindak Lanjuti Upaya Penolakan Produk Ekspor Oleh GACC

Dibaca: 650 Oleh Rabu, 17 November 2021November 19th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 11 17 at 1.16.24 PM 1
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-734/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves, Jakarta – Sekretariat Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama/High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI-RRT mengadakan diskusi tentang kasus penolakan produk ekspor perikanan oleh General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) pada Selasa (16-11-2021). Diskusi tersebut dipimpin oleh Sekjen HDCM Ayodhia G.L. Kalake yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan dihadiri oleh Wasekjen I HDCM dan Mekanisme Kerja Sama RI-RRT sekaligus Penasehat Khusus Menko Marves, Jona W. Putri, kementerian/lembaga terkait, serta pelaku usaha.

Terkait temuan pihak GACC–General Administration of Customs China (Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok) mengenai jejak Covid-19 dalam produk perikanan maupun kemasan produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Tiongkok, diadakan diskusi tentang kasus tersebut untuk mencari penanganan terpadu dan solusi untuk mengatasi hal tersebut.

“Berdasarkan berita laporan dari KBRI Beijing bahwa sejak September 2020 hingga Oktober 2021, pihak GACC sudah mencatat 56 kasus temuan jejak kontaminasi COVID-19 yang dialami oleh 34 perusahaan. Dari seluruh perusahaan yang dilaporkan, sampai saat ini mayoritas perusahaan yang mengalami penangguhan deklarasi impor ke Tiongkok,” kata Sekjen HDCM, Ayodhia G. L. Kalake pada pembukaan acara, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Video Conference Bersama dengan Tesla Energy Stabilisator Group

​​Melalui diskusi tentang kasus penolakan produk ekspor perikanan oleh GACC, banyak pelaku usaha menyampaikan pengalaman terkait kasus penolakan produk perikanan yang ditolak oleh GACC. Sebelumnya, banyak perusahaan Unit Pengelolaan Ikan (UPI) yang telah di suspend secara internal oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM KKP). Sri Anggoro, selaku Kepala Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus, Pusat Pengendalian Mutu, BKIPM, KKP, menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sistem dan mutu dari produk dalam negeri agar kedepannya proses ekspor produk perikanan ke Tiongkok dapat berjalan dengan lancar.

Sekjen HDCM Indonesia, Ayodhia, pun bertekad untuk terus mendorong penyebaran laboratorium untuk pengujian produk perikanan agar tidak harus selalu diuji di pulau Jawa, melainkan bisa tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Terlebih lagi dengan program Presiden Joko Widodo, untuk menjadikan Ambon sebagai Lumbung Ikan Nasional, sense of urgency pun semakin timbul untuk bisa mendorong agar UPI di daerah tengah dan timur Indonesia bisa beroperasi dengan lebih efisien.

Baca juga:  Deputi Bidang SDM,Iptek dan Budaya Maritim Menghadiri Seminar Nasional PPSPK II di Ternate

Menambahkan Sekjen Ayodhia, Penasehat Khusus Menko Marves sekaligus Wasekjen II HDCM RI-RRT Jona W. Putri menambahkan bahwa untuk siapapun yang lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman perusahaan perikanan, jika memang masih ada pegawai yang belum divaksinasi, dapat dikoordinasikan dengan Kemenkes. Demikian juga dengan kebutuhan PCR.

Elizani Nadia Sumampouw, Koordinator Wilayah I Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri, juga turut hadir secara daring untuk mewakili Direktur Asia Timur dan Pasifik yang juga menjabat sebagai Wasekjen II HDCM RI-RRT. Nadia menyampaikan berbagai perkembangan mengenai hubungan dagang antara Indonesia dan Tiongkok, di mana jumlah perdagangan di antara keduanya dari Januari–September 2021 sendiri sudah mencapai 75,87 Miliyar USD. Jumlah tersebut sudah melebihi total perdagangan RI-RRT di tahun 2020.

Atase Perdagangan KBRI Beijing, Marina Novira Anggraini, menyampaikan pada kesempatan ini bahwa Indonesia mengalami surplus dari hasil perdagangan dengan Tiongkok. Beberapa contoh produk Indonesia yang mengalami kenaikan signifikan adalah kopi dan atau teh. Marina juga menjelaskan adanya perkembangan kasus penemuan jejak Covid-19 di produk perikanan hasil ekspor Indonesia menjadi 58 kasus per tanggal 10 November 2021. Dijelaskan juga oleh Marina, “Peraturan sanitasi, teknis, dan standardisasi yang diterapkan pemerintah Tiongkok sangat rumit, banyak, dan dinamis.” Sebelumnya Sri Anggoro, selaku Kepala Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus, Pusat Pengendalian Mutu, BKIPM, KKP, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan dari Atase Perdagangan KBRI Beijing dalam penanganan kasus tersebut.

Baca juga:  Menko Luhut Hiking dengan Menlu Cina di Desa Sigapiton, Sumatera Utara

Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, R. Fadjar Donny Tjahjadi, juga hadir untuk mendukung terlaksananya diskusi ini. Fadjar menyampaikan paparan mengenai prosedur ekspor produk kelautan dan perikanan dari Indonesia ke Tiongkok. Fadjar mengatakan bahwa fungsi salah satunya (dari Direktorat Jenderal Bea Cukai) juga untuk mendukung ekspor. Direktorat Kepabeanan siap untuk mendukung para pahlawan devisa (para pelaku usaha ekspor) dengan memberi kebebasan biaya untuk produk perikanan yang di re-import karena dikembalikan oleh pihak GACC.”

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel