FotoBerita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Tindaklanjuti Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat

Dibaca: 21 Oleh Minggu, 21 Februari 2021Februari 23rd, 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Tindaklanjuti Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-109/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

Marves-Jakarta, Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (16-02-2021) lalu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia Kalake bertemu dengan Gubernur Jawa Barat untuk membahas tindak lanjut rencana pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat pada Jumat (19-02-2021).

“Kunjungan kami adalah untuk melaksanakan arahan Pak Menko pada rapat koordinasi yang telah dilaksanakan awal minggu ini, khususnya untuk membahas pengembangan wilayah, percepatan pembangunan infrastruktur dan rancangan Perpres tentang Jawa Barat yang sempat dibahas dalam rapat kemarin,” jelas Deputi Ayodhia, yang didampingi oleh Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Wilayah, Asdep Infrastruktur Dasar, Asdep Infrastruktur Konektivitas, Kepala Biro Perencanaan, dan Kepala Biro Hukum.

Mengutip arahan Menko Luhut pada rakor sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa dari segi kompleksitas, penduduk Jawa Barat itu adalah seperlima Indonesia. “Kalau kendala di Jawa Barat bisa dibereskan dengan pemahaman tersebut, maka itu sama dengan menyelesaikan 20 persen masalah di republik ini,” ungkapnya. Gubernur Ridwan lantas melanjutkan bahwa ia ingin pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat didukung dengan Perpres sebagaimana yang telah dimiliki oleh provinsi lainnya.

Kemudian, dia berharap agar swasembada ekonomi di Jawa Barat dapat didukung dengan anggaran khusus oleh pemerintah pusat. Hal ini terkait dengan empat bidang ekonomi yang menurutnya tahan disrupsi, yakni pendidikan, kesehatan, pangan, dan digital.

Harapan Gubernur Jawa Barat ini pun sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan menyiasati anggaran tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang kini difokuskan untuk penyelesaian pandemi Covid-19. Investasi dari investor domestik maupun asing dapat berpartisipasi melalui pendanaan seperti Sovereign Wealth Fund (SWF), Infrastructure Fund, Maritime Fund, dan fund lainnya (yang memiliki tujuan tertentu), ataupun skema blended finance untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di Indonesia.

Baca juga:  Jadi Pusat Wisata di Kawasan Asean, Pemerintah Minta Masyarakat Ikut Kembangkan Danau Toba

“Untuk mengatasi pengangguran, terutama di masa pandemi Covid-19, perbaikan ekonomi paling mudah adalah melalui sektor pangan. Kami ingin mengajak pengangguran kota untuk back to basic, seperti kembali bertani, beternak, atau bertambak, dalam program petani milenial,” pungkas Gubernur Ridwan. Ia menjelaskan bahwa terdapat banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan yang sesungguhnya dapat membantu menyelesaikan masalah di sektor pangan.

Pemerintah Provinsi Jabar telah mengusulkan lima pembangunan infastruktur, salah satunya pengembangan kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati yang akan menjadi Kawasan Metropolitan REBANA yang direncanakan menjadi upaya pencegahan terjadinya penyebaran industri yang tidak terkendali, seperti yang terjadi di Bodebek-Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwarkarta). Deputi Ayodhia menambahkan, kiranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dapat menyiapkan Kawasan Industri andalan untuk ditawarkan kepada investor asing, mengingat Pemerintah Indonesia sudah menyepakati kerja sama kawasan industri kembar dengan negara sahabat. Hal ini sejalan pula dengan salah satu dari 7 sektor Opportunities for West Java yang mengincar relokasi investasi asing.

Dengan REBANA, yang meliputi Kabupaten Subang, Sumedang, Majalengka, Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, dan Kuningan, Gubernur Ridwan yakin angka pengangguran dapat diturunkan menjadi 2 persen. Hal ini mungkin terjadi karena akan ada tambahan empat juta lapangan pekerjaan baru.

Baca juga:  Menko Luhut Meeting dengan CEO Bank Taishin Int'l Taiwan, Mr. Joseph Jao

Peresmian operasional perdana Pelabuhan Patimban oleh Presiden RI pada bulan Desember 2020 lalu, khususnya _car terminal_ dengan ekspor perdana kendaraan mobil ke Brunei Darussalam, akan mengembangkan ekspor otomotif Indonesia ke pasar global. Dengan lokasi yang strategis di antara kawasan industri Bekapur dan Bandara Kertajati, Patimban akan menjadi kunci penghubung antarkawasan. Penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu akan menjadi akses penting sebagai penghubung antar kawasan. Pengembangan Patimban Maritime City berfungsi mendukung super corridor pantai utara jawa.

Pembangunan segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) di Jabar Selatan juga menjadi salah satu usulan. Jalan ini akan meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong ,dan Kerta Rahayu.

Di Jabar Selatan, pariwisata dan perikanan adalah dua unggulan utama. Sebelum ada konsep tersebut, terdapat 70 persen tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja ke luar negeri. Setelah terbukanya akses, perempuan dapat mendirikan warung, homestay, dan bisnis lainnya hingga jumlah TKW berkurang menjadi 30 persen.

Perairan di wilayah tersebut, jelas Gubernur Ridwan, memiliki arus yang deras dan lobster senang tinggal di sana. “Tetapi justru negara lain yang dinobatkan sebagai pemilik the best lobster in the world,” keluhnya. Selain itu, dia juga berharap agar Maritime Fund dapat digunakan tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga pengembangan sektor kelautan dan perikanan itu sendiri, seperti pengadaan kapal nelayan dengan gross ton (GT) yang besar, pengembangan lobster, dan program budidaya lainnya yang melibatkan masyarakat setempat.

Baca juga:  Menko Luhut B. Pandjaitan Memimpin Rapat Internal Staff di Kantor Maritim.

Selain usulan-usulan yang disampaikan oleh Gubernur Ridwan, Deputi Ayodhia juga menekankan tentang pentingnya penyediaan transportasi yang terintegrasi di Jawa Barat, terutama transportasi publik. Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai diharapkan pula dapat dikembangkan di Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, disinggung pula adanya gap yang cukup signifikan dalam penerimaan dana alokasi umum (DAU) yang ditetapkan berdasarkan jumlah daerah, berakibat pada timpangnya DAU yang diterima Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lain yang luas wilayahnya sama tetapi jumlah penduduknya lebih sedikit. “Saya ingin menyejahterakan rakyat saya oleh keadilan fiskal yang selama ini terkendala oleh dukungan dana infrastruktur,” sebut Gubernur Ridwan. Gubernur Jabar berharap ada “penyeimbang” berupa kompensasi ke jalan atau infrastruktur lain, maupun berupa anggaran yang dapat diterima pada tahun 2022-2024.

Pertemuan dilanjutkan dengan pembahasan teknis usulan Perpres tentang Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat, yang diharapkan dapat mengundang lebih banyak investor dan meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Jabar. Penyertaan berbagai kawasan di Jawa Barat menjadi penting supaya dapat menjadi rujukan untuk pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur yang merata di Jabar.

Kedua pihak sepakat untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jabar untuk menyelesaikan Perpres ini. Deputi Ayodhia juga mengarahkan agar ada kelompok kerja lain yang  tersebut membahas isu pengembangan wilayah dan percepatan infrastruktur lainnya, termasuk proyek strategis maupun major project yang memerlukan perhatian dari pemerintah pusat.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel