FotoBerita DeputiDeputi 3Siaran Pers

Kemenko Marves Tinjau Lahan PTPN VIII di Subang yang Diusulkan Jadi Tanah Objek Reforma Agraria

Dibaca: 313 Oleh Sabtu, 11 Desember 2021Desember 12th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 12 12 at 07.20.49
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-797/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2021

Marves—Subang, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi melakukan kunjungan ke Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Hari Sabtu (11-12-2021). Secara khusus, Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Djoko Hartoyo meninjau Desa Talagasari, kecamatan Serangpanjang. Tujuannya, untuk meninjau secara langsung lahan PTPN VIII yang diusulkan oleh Bupati Subang menjadi TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria).

Sebelum bertolak ke lokasi, Asdep Djoko Hartoyo bersama dengan Asdep Penataan Ruang dan Pertanahan, Kemenko Perekonomian Dodi Slamet Riyadi bertemu dengan Bupati Subang Ruhimat beserta jajarannya di pendopo Kabupaten Subang. Pada kesempatan itu, dia mengatakan kesiapannya untuk memfasilitasi permintaan bupati tersebut. “Kami bersama akan membantu menyelesaikan karena ini sudah jadi isu nasional. Apabila diperlukan kami akan membawa isu ini hingga ke level presiden dan mengadakan ratas khusus mengenai isu pertanahan,” ujarnya kepada Bupati.

Menanggapi pernyataan Asdep Djoko, Bupati Ruhimat menyatakan rasa terima kasihnya. Kemudian secara detil dia menjelaskan mengenai latar belakang pihaknya meminta lahan BUMN yang tidak produktif dan telah habis masa HGU (Hak Guna Usaha) untuk dijadikan obyek TORA. “Banyak warga kami yang masih miskin, tidak punya lahan untuk tinggal bahkan banyak juga yang masih tinggal di bantaran sungai sehingga kami ingin menyediakan tanah pemukiman bagi mereka. Sementara itu, ada potensi tanah-tanah HGU seperti yang dikuasai oleh PTPN, Perhutani maupun RNI demikian banyak di Kabupaten Subang,” katanya.

Baca juga:  Menko Marves Memimpin Vidcon Rakor Penerapan Teknologi RDF

Selain ingin menjadikan lahan non produktif tersebut menjadi lahan pemukiman warga miskin, Bupati Subang itu juga ingin tanah-tanah tersebut menjadi sawah. “Kami ingin cetak sawah untuk mempertahankan Subang sebagai lumbung padi nasional,” tegasnya. Namun demikian, kendati dia ingin mengalihfungsikan tanah BUMN yang tidak produktif tersebut menjadi sawah, dia mengaku mendukung upaya pemerintah pusat untuk mendorong investasi yang berupa kawasan industri, manufaktur atau pariwisata di kabupaten yang dipimpinnya.

Senada dengan Asdep Djoko, Asdep Dodi menegaskan komitmennya untuk membantu usulan Bupati Subang untuk mengalihkan hak pengelolaan tanah milik BUMN yang telah habis HGUnya ke warga miskin. “Kami akan bantu. Di Kemenko Ekon juga sedang disusun Rancangan Perpres mengenai Reforma Agraria,” tuturnya. Namun, dia mengingatkan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam menentukan lahan beserta luasan yang akan direkomendasikan untuk dialihkan hak pengelolaannya.
“Kita harus hati-hati agar jangan sampai ada masyarakat baru menempati lahan langsung diberikan haknya. Nanti akan ada tim penelitinya,” jelasnya. Usai pemetaan spasial dan pengecekan aset lahan BUMN yang tercatat di Kemenkeu, bila tidak ada masalah, Asdep Dodi mengatakan akan berkoordinasi dengan ATR BPN untuk menerbitkan izin pemanfaatan lahannya.

Baca juga:  Sambut Kongres Budaya Nasional, Kemenko Kemaritiman Selenggarakan Dialog Budaya Maritim

Usai melakukan pertemuan di pendopo sekaligus kantor Bupati Subang tersebut, rombongan melakukan kunjungan ke Desa Talagasari. Didampingi oleh Camat Serangpanjang Indri Tandia, Asdep Djoko dan Asdep Dodi melihat ke lahan milik PTPN VIII yang ditempati oleh 36 Kepala Keluarga (KK). “Lahan ini dulu bekas bedeng (perumahan) eks pekerja perkebunan teh PTPN VIII sekarang ditempati oleh keturunan mereka,” jelasnya.

Menyambung, pada kesempatan yang sama, Kepala Dusun Talagasari Obang Sobari membeberkan bahwa para warga yang ada di Kawasan itu telah tinggal selama hampir 40 tahunan. “Mereka rata-rata miskin sehingga tidak punya biaya untuk membeli lahan perumahan, jadi mereka membangun di lahan milik PTPN VIII yang sudah tidak dipakai lagi,” ungkapnya.

Merespon pernyataan Obang, Asdep Djoko mengatakan akan segera menggelar rapat koordinasi teknis guna membahas tindak lanjut kunjungan lapangan itu. “Kami akan segera mengundang kementerian dan Lembaga terkait untuk mencari solusi dari permasalahan ini,” tutupnya.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel