Berita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Tinjau Pemanfaatan Air Sungai Ake Sake dan Pengendalian Banjir Sungai Kobe, di Weda Maluku Utara

Dibaca: 113 Oleh Selasa, 29 Juni 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Tinjau Pemanfaatan Air Sungai Ake Sake dan Pengendalian Banjir Sungai Kobe, di Weda Maluku Utara
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-394/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VI/2021

 

Marves – Jakarta. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, yang diwakili Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air (IDPSDA) Rahman Hidayat melakukan kunjungan lapangan meninjau Pemanfaatan Air Sungai Ake Sake dan Pengendalian Banjir Sungai Kobe, di Weda Maluku Utara. Kunjungan ini dilakukan pada Rabu (23-6-2021) menindaklanjuti Rakor Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Maluku Utara dan Kunjungan Lapangan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (22-6-2021). “kami melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan dalam rangka dukungan infrastruktur Sumber Daya Air untuk Kawasan Industri pada Proyek Strategis Nasional dan juga major project” kata Asdep Rahman

Diketahui, Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan kawasan industri terpadu pengolahan logam berat yang terletak di Lelilef, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Perusahaan ini diresmikan pada 31 Agustus 2018 dan merupakan salah satu dari sembilan Kawasan Industri proyek prioritas Nasional yang tertuang dalam Perpres 108/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, Kawasan ini juga merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bebi Hendrawibawa mengatakan ada beberapa permasalahan atau isu yang menjadi perhatiannya antara lain: Rekayasa aliran sungai Ake Sake dan pemanfaatan/pengusahaan air sungai Ake Sake oleh PT. IWIP sedang memproses izin, kemudian mengenai penanganan dan pengendalian banjir yang terjadi akibat luapan air Sungai Kobe. “izin pemanfaatan air sungai Kobe ini sudah ada” Jelasnya melalui sambungan Telepon. Lebih detail, Bebi menjelaskan bahwa terkait penggunaan air di Sungai Kobe secara persyaratan memang sudah lengkap. “Tapi untuk izin pengalihan alur sungainya masih belum” Katanya.

Baca juga:  Sesmenko Agus Purwoto menghadiri Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) "Pengelolaan Potensi Maritim di wilayah perbatasan Sebatik dengan Malaysia"

Tim Rekomtek menyampaikan bahwa perlu ada modifikasi atau penyesuaian supaya memenuhi kaidah-kaidah teknis. “Penyebab meluapnya air Sungai Kobe karena alurnya yang dekat dengan pemukiman masyarakat (alur berbelok) sehingga jika terjadi debit air yang tinggi maka sungai tersebut meluap, ditambah onggokan sampah disepanjang alur sungai tersebut menyebabkan penyempitan alur sungai”. Jelas perwakilan BWS Maluku Utara Abu Bakar Bahmid yang turut mendampingi di lapangan bersama Tim Rekomtek.

Sementara itu Perwakilan PT. IWIP Yopi menjelaskan kronologi izin pengambilan/ pemanfaatan Air Sungai Kobe dan Sungai Ake Sake untuk kegiatan Industri sebagai berikut: Tanggal 11 Desember 2019 Balai Wilayah Sungai Maluku Utara telah mengeluarkan surat Nomor: PW.03.03/BWS-MU/218 tentang Surat Teguran dan Pemberiktahuan Mekanisme Permohonan Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai kepada PT IWIP; Tanggal 5 Februari 2021 dilakukan Rapat Pembahasan Usulan Rekomendasi Teknis Pengalihan Alur Sungai Ake Sake PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP); 10 Februari 2021 Tim Rekomendasi Teknis BWS Maluku Utara melakukan Kunjungan Lapangan terkait Pengalihan ALur Sungai PT. IWIP; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 500/KPTS/M/2021 tanggal 26 April 2021 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park Untuk Operasional Kawasan Industri di Sungai Kobe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.” Izin Pengusahaan Sumber Daya Air telah kami terima tertanggal 26 April 2021”. Jelas Yopi

Baca juga:  Kunjungan Koordinasi Peningkatan Pengawasan Kawasan Hutan secara virtual di Kawasan Taman Nasional Bali Barat.

Asdep Rahman mengatakan bahwa rekayasa aliran sungai ini cukup menjadi catatan, namun yang menjadi perhatian utama adalah izin pemanfaatan air sungai Ake Sake oleh PT. IWIP. ” Persyaratan penyesuaian izin yang diminta Tim Rekomtek harus segera diselesaikan”. Tegas Rahman. Adapun rekayasa aliran sungai Ake Sake yang mengakibatkan banjir di dalam Kawasan PT IWIP, tentu ini harus diselesaikan oleh pihak PT IWIP. Lebih lanjut Asdep Rahman mengatakan untuk pengendalian banjir sungai Kobe BWS Maluku Utara agar segera melakukan tindakan penanganan banjir supaya tidak merusak konstruksi jalan serta berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara. “tindakannya harus segera, ini khan sesama Kementerian PUPR”. Pungkas Rahman

Jalan Akses Terdampak Banjir dan Status Jalan Nasional dalam Kawasan IWIP

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, BPJN Maluku Utara Joone Sesisi Margareth Manus menyatakan pihaknya turut melaksanakan program untuk dukungan kawasan industri yang termasuk Proyek Strategis Nasional.”di sini kami mendukung akses jalan dari dan menuju kawasan industry tersebut, diantaranya Preservasi Ruas Jalan Weda – Sagea” Jelas Seisi.

Baca juga:  Kemenko Marves Dukung Penguatan Dalam Sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Peluncuran Sistem Keterunutan Indikasi Geografis

Berdasarkan pantauan di lapangan akses menuju kawasan industry weda terdapat beberapa titik yang rusak akibat dampak luapan air sungai, termasuk Sungai Kobe, kurang lebih sekitar 6.7 Km. “Perbaikan jalan ini sudah kami tindaklanjuti, kontrak sampai Desember 2021 dan target operasional di Tahun 2022” Urai Seisi.

Asdep Rahman Hidayat menekankan kembali koordinasi antara Satker BPJN dan BWS, “selain melakukan preservasi jalan tersebut, perlu diperhatikan atau dibangun drainase sepanjang jalur tersebut sehingga air tidak menggenangi badan jalan dan merusak”. Jelas Asdep Rahman.

Lebih lanjut, Asdep Rahman menyatakan terkait dengan Aset BPJN Maluku Utara yaitu Jalan Nasional yang ada di dalam Kawasan IWIP perlu percepatan pengalihan asset karena kondisi sekarang Jalan Nasional tersebut sudah tidak digunakan namun masih berada dalam kawasan IWIP. “urusan pengalihan asset ini harus segera diselesaikan”Pungkasnya.

 

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel