Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Kerja Bersama Menjaga Kelestarian Danau Toba

keramba_jaring_apung

Maritim – Jakarta, “Tidak ada pariwisata di kawasan Toba tanpa Danau Toba” Ditegaskan Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin (14 September 2018). “Semangat ini menjadi dasar untuk menjaga kualitas air Danau Toba.”

Sebelumnya, temuan hasil penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada bulan Juli 2018 menunjukkan air Danau Toba mengalami penurunan kualitas dibandingkan  beberapa dekade sebelumnya. Beberapa faktor lain yang menyebabkan kualitas air Danau Toba turun adalah pembuangan limbah domestik, limbah peternakan, pestisida dan kegiatan aquaculture berupa keramba jaring apung (KJA).

Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling mempengaruhi turunnya kualitas air adalah dampak dari KJA yang sudah melampaui batas.  Dilaporkan pada bulan Agustus 2018 ratusan ton ikan dalam keramba mati karena kekurangan oksigen. Ditengarai, perubahan meterorologis tertentu di permukaan danau, menyebabkan up welling dimana amoniak dari kotoran dan sisa pakan ikan naik, sehingga oksigen berkurang menyebabkan kematian ikan.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata Kemenko Maritim Rahman Hidayat dalam wawancara di Jakarta (14 September 2018) mengatakan masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kualitas air Danau Toba. “Sudah ada beberapa studi dan kebijakan yang dilakukan (dalam dua tahun terakhir ini) untuk mengatasi kualitas air Danau Toba yang buruk”. Asdep Rahman menambahkan, “Nah, kualitas air buruk disini, artinya tidak memenuhi kualitas air oligotropik (kualitas air yang layak dikonsumsi). Sehingga tidak memenuhi standar kualitas air pada suatu destinasi utama pariwisata.”

Beberapa dekade lalu, Danau Toba memiliki kualitas air yang sangat baik, sayangnya dirusak oleh perbuatan manusia yang melakukan eksploitasi melebihi daya dukung lingkungannya. Mengembalikan Kualitas air agar layak konsumsi dan perbaikan lingkungan sekitar Danau Toba menjadi kerja bersama pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Demi mengatasi masalah ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bergerak cepat dengan menginisiasi rapat koordinasi pada tanggal 7 September 2018. Rakor ini membahas masalah Keramba Jaring Apung (KJA), program penghijauan hingga membahas agropolitan  untuk  Danau Toba.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Luhut ini, dihadiri oleh Kepala LIPI, Bupati Toba Samosir, Bupati Samosir, Bupati Simalungun, Bupati Pakpak Barat, Bupati Humbang Hasundutan, Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir, Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Wakil Bupati Karo, Rektor IT Del, Direktur Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Ketua Kelompok Ahli Dewan Pengarah Badan Otorita Danau Toba, Kepala Pusat Limnologi LIPI, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Dairi, perwakilan World Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, PT Jasa Tirta beserta jajaran pejabat Kemenko Kemaritiman.

Semua program pembangunan di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman selalu dikerjakan dan berpijak pada hasil penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian dari World Bank, LIPI, dan Jasa Tirta agar menjadi pijakan bagi kita bersama dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan di Kawasan Danau Toba, ditegaskan Menko Luhut dalam rakor tersebut.

“KJA Harus dikurangi”

Deputi Ridwan menekankan, KJA harus dikurangi sesuai dengan daya dukung perairan berdasarkan kajian ilmiah, meskipun akibatnya, harus ada program alih profesi bagi para pelaku usaha yang sebelumnya bekerja di KJA. Komitmen untuk kerja bersama menjaga kelestarian danau kaldera terluas di dunia ini juga ditegaskan oleh para Para Bupati dan Ketua DPRD. Bupati-bupati dan Ketua DPRD sepakat untuk mengurangi jumlah Keramba Jaring Apung [KJA] di perairan Danau Toba berdasarkan hasil kajian Bank Dunia dan LIPI, ditambah masukan dari Perum Jasa Tirta dan para peserta rapat.

Pengurangan KJA di Danau Toba akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2018 dan 2019. Ditargetkan untuk mencapai level oligotropik, yang akan diteliti kembali oleh LIPI untuk target waktu pencapaian yang ideal. Pengurangan KJA dipastikan akan mengurangi polusi air Danau Toba dan meningkatkan kualitas air danau. LIPI menjelaskan maksimal jumlah keramba yang diperbolehkan hanya 1.925 petak. Asdep Rahman menjelaskan bahwa harapannya perbaikan kualitas air bisa tercapai dalam  waktu 2-3 tahun mendatang. “Caranya, dengan menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambil. Antara lain pengurangan KJA secara bertahap”. Asdep Rahman, mengakui mengembalikan kelestarian Danau Toba agar dapat terus dinikmati oleh anak cucu secara berkelanjutan bukannya tanpa kendala. Implementasi kesepakatan yang sudah ada belum secepat yang diharapkan, disebabkan oleh banyak faktor. “Implementasinya lambat karena , masih belum solidnya data luasan atau jumlah KJA dan pembudidaya ikan. Masih belum solid juga data dan informasi terkait rencana konversi jenis usaha pembudidaya ikan yang terkena dampak pengurangan KJA. Serta terbatasnya lahan untuk konversi usaha dan anggaran yang dimiliki masing-masing pemda” imbuhnya.

Penghijauan lingkungan Danau Toba akan didukung dengan program kultur jaringan dari LIPI. Penelitian akan dilakukan terkait pohon yang cocok tumbuh di Kawasan Danau Toba untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan melibatkan akademisi dan mahasiswa salah satu kampus yang mendukung kegiatan ini adalah IT Del.

Sementara sebagai daerah pegunungan yang sejuk dan subur, potensi Kawasan Danau Toba sebagai agropolitan tidak luput dari pembahasan rakor. Kabupaten Humbang Hasundutan telah menanam jagung di lahan seluas 11.000 Ha. Kemenko Kemaritiman telah mempelajari bahwa banyak potensi yang dapat dikembangkan di Tapanuli Utara, Pakpak Bharat dan Dairi. Komoditas potensial seperti kopi juga tumbuh dengan baik di kabupaten-kabupaten sekitar Danau Toba. Kopi Sidikalang, Kopi Lintong telah memiliki penggemar fanatic diseluruh dunia.

Menko Bidang Kemaritiman menyarankan para Bupati untuk mengembangkan cold storage (untuk hasil pertanian) seperti yang sudah dikembangkan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Tidak hanya itu, Menko Luhut juga meminta para Bupati agar membuat business plan agropolitan dengan berkonsultasi dengan Prof. Togar dari IT Del. Mengembangkan pertanian biasa menjadi kota agropolitan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang besar di masing-masing daerah.

Kerja bersama menjaga kelestarian Danau Toba masih akan dilanjutkan. Kemenko Kemaritiman telah mengagendakan pembahasan lanjutan pada bulan Oktober mendatang. Rakor lanjutan ini akan mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan nasionbal/BAPPENAS, Gubernur Sumatera Utara, LIPI, World Bank, para Bupati dan Ketua DPRD di Kawasan Danau Toba, PT Jasa Tirta, unsur Muspida (Kapolres, Dandim) di Kawasan Danau Toba, PT Inalum, dan Bajera.***

Foto oleh Arie Prasetyo

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Siaran Pers Berita Deputi Foto
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kerja Bersama Menjaga Kelestarian Danau Toba