Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta Segera Tetapkan Rekomendasi 13 Pulau Lain

safri13

Maritim – Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta (KBRJ) memutuskan tiga jenis pelanggaran yang terjadi pada kegiatan reklamasi di perairan utara Jakarta. Yakni pelanggaran berat, sedang dan ringan.

Di mana klasifikasi pelanggaran berat, adalah kegiatan reklamasi akan beresiko menganggu infrastruktur strategis dan tidak meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam jangka panjang serta tidak mengikuti aspek teknis reklamasi.

Sementara itu, klasifikasi pelanggaran sedang, adalah kegiatan reklamasi yang yang tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan dan tidak mengikuti aspek teknis reklamasi, dan klasifikasi pelanggaran ringan, adalah kegiatan reklamasi tidak mengikuti aspek administrasi dari jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Klasifikasi ketiga pelanggaran ini berdasarkan aspek lingkungan hidup (UU No.32/2009), aspek teknis reklamasi (PP No.5/2010), aspek sosial ekonomi masyarakat perikanan (UU No.7/2016; PP No.61/2009), aspek kebijakan (peraturan perundangan terkait perencanaan spasial).

Selain itu, klasifikasi juga didasarkan pada pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dan instalasi nasional strategis (pelabuhan, PLTU/PLTGU, kabel bawah laut dan pipa gas bawah laut), serta aspek perijinan lainnya.

Deputi Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Safri Burhanuddin yang juga anggota KBRJ menyampaikan setiap Kementerian mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang yang dimiliki, sehingga tidak diperlukan Keppres, kecuali dianggap ada hal yang luar biasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, KBRJ telah melakukan serangkaian pertemuan pembahasan hingga pengecekan lapangan dari pengembangan pulau reklamasi pantai utara Jakarta, dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas.

Empat pulau reklamasi yang sudah dan sedang berjalan di Perairan Jakarta Utara, diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri bahwa pembangunan reklamasi di Pulau G termasuk kategori pelanggaran berat dan aktifitas reklamasi harus diberhentikan tetap.

Posisi Pulau G terletak di kawasan terlarang yang berjarak radius 500 meter dari jalur pipa gas laut dan menimbulkan ‘resilience operational’ bagi PLTU Muara Karang sebagai infrastruktur strategis nasional. Selain itu posisi Pulau G memiliki potensi konflik dengan nelayan Muara Angke.

“Kedua, pembangunan reklamasi di Pulau C, D dan N termasuk kategori pelanggaran sedang, dapat dilanjutkan, dengan beberapa persyaratan dan penyesuaian,” sambung dia dalam keterangan yang diterima Maritim.go.id, Minggu (17/7).

Tim KBRJ pada saat ini masih akan bertugas tiga bulan ke depan dalam melakukan finalisasi, sinkronisasi dan membenahi tumpang tindih kebijakan. Di samping itu akan dilakukan harmonisasi regulasi serta masalah teknis dalam penajaman rekomendasi untuk 13 pulau reklamasi lainnya.

(Arp/Sp)

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Siaran Pers Berita Deputi Reformasi Birokrasi Artikel Foto
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta Segera Tetapkan Rekomendasi 13 Pulau Lain