Berita DeputiDeputi 4Siaran Pers

Komitmen Kuat Indonesia dan Republik Korea Terus Dicanangkan Demi Menjaga Iklim Bumi

Dibaca: 22 Oleh Rabu, 3 November 2021November 8th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 11 08 at 8.19.42 AM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-695/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves — Glasgow, Indonesia dan Republik Korea merupakan dua negara pesisir yang memiliki banyak cadangan karbon biru. Sayangnya, berbagai aktivitas manusia yang ada terus menggerus cadangan ini. Berbagai upaya strategis terus dilakukan di negara masing-masing, dan demi menambah wawasan yang ada, Indonesia dan Republik Korea bersama-sama berdiskusi lebih lanjut dalam Korean Pavilion Policy Dialogue to Strengthen Blue Carbon’s contribution to the NDCs di COP26 pada Rabu, (3-11-2021).

“Kemarin Indonesia dan Republik Korea telah bertemu di Paviliun Indonesia untuk membicarakan tentang arus utama karbon biru demi ketahanan pesisir, di Paviliun Korea kali ini, kita akan melanjutkan keseriusan kita dengan membahas kebijakan pengelolaan karbon biru pesisir dan berbagi pengalaman bersama,” buka Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti. Menurutnya, kerjasama Indonesia dan Republik Korea harus terus diperkuat khususnya demi meraih emisi nol dari karbon biru.

Dalam menjalankan amanat Perjanjian Paris khususnya dalam menjalankan, mengkomunikasikan, dan menjaga NDCnya setiap negara wajib untuk mensimulasikan strategi terkait, “Setiap negara tentu memiliki tanggung jawabnya masing-masing, sesuai kemampuan yang ada dan mempertimbangkan keadaan negara masing-masing,” imbuh Deputi Nani.

Baca juga:  Menko Marves Didampingi Menhub Budi Karya Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan HST Jakarta-Bandung

Sayangnya, kondisi saat ini menunjukan total jumlah NDC berbagai negara belum memenuhi syarat dalam menjaga pemanasan global bahkan tidak melebihi 2 derajat celcius. Menurut Deputi Nani, mitigasi yang lebih ambisius sangat diperlukan demi mencapai target yang ada. Di sisi lain, Indonesia telah meningkatkan target NDC yang ada, dimana komitmen mengurangi emisi hingga 41% akan dilaksanakan dengan adanya dukungan yang cukup dari dunia internasional.

“Komitmen ini telah didukung dengan penguatan usaha adaptasi melalui program lahan basah seperti mangrove dan gambut, kami juga menyiapkan program yang menguatkan daerah pesisir seperti pelaksanaan adaptasi berbasis ekosistem, pengelolaan terpadu ekosistem mangrove dan pengendalian pencemaran laut,” tegas Deputi Nani.

Berbagai aksi ini terus dikomunikasikan kepada pihak UNFCCC, dan usaha-usaha ini akan mampu menjadikan Indonesia untuk mencapai puncak emisi gas rumah kacanya pada tahun 2030, khususnya melalui sektor FOLU dan dengan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dalam manajemen mangrove, Indonesia yang dikaruniai dengan total 20% area mangrove di dunia, berbagai upaya terus dilakukan demi menjaga kelestariannya. Telah diluncurkan Peta Mangrove Nasional yang digunakan untuk memetakan secara berkala area kritis mangrove berdasarkan berbagai kriteria, “Indikator target rehabilitasi mangrove didasarkan pada tingkat kerapatan dan potensi habitat mangrove dengan 3 pendekatan yaitu Memulihkan, Meningkatkan dan Mempertahankan,” jelas Deputi Nani. Tentunya, peta ini mampu menjadi referensi bagi berbagai rencana perancangan berbagai peraturan kedepannya demi efektifnya manajemen mangrove yang ada.

Baca juga:  Evaluasi Pelaksanaan MoU Penguatan Kapasitas Masyarakat Toba, Kemenko Kemaritiman Undang Tiga Universitas

“Regulasi Nilai Ekonomi Karbon memberikan pula potensi nilai karbon biru dapat diatur dengan seksama demi generasi kedepannya, “Kemampuan mangrove untuk menyerap karbon 4 kali lipat dari hutan tropis, dengan demikian target rehablitasi mangrove 600.000 Ha ini dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2024,” tegas Deputi Nani.

Potensi ekonomi yang begitu besar ini merupakan aksi yang menguntungkan semua pihak. Tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar, “Dibutuhkan sekiranya 1,65 miliar USD untuk melakukan rehabilitasi mangrove ini, tetapi kami mempercayai berbagai dampak baik yang akan tercipta kedepannya, demi generasi penerus bangsa,” pesan Deputi Nani.

Rehabilitasi ini telah masuk ke berbagai program pemerintah, bahkan masuk ke dalam RPJMN 2020-2024. Program nasional, Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung masyarakat kita dari pandemi, dan juga untuk program restorasi mangrove, “Kami juga mendapatkan dukungan dari sektor swasta dan asosiasi melalui program CSR dan penandatanganan MoU negara-negara dan mitra strategis,” tegasnya kembali.

Keseriusan bangsa ini juga dituangkan dalam berbagai spektrum, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, “Mulai dari kami, para akademisi, hingga pihak internasional,” tambah Deputi Nani. Penegakan hukum, sosialisasi ke masyarakat, penelitian dan pengembangan, pengembangan komunitas, menjadi berbagai solusi dan inovasi bagi bangsa ini demi menjalankan konsistensinya demi iklim bumi yang lebih baik.

Baca juga:  Kemenko Marves Adakan Pertemuan dengan Provinsi Jawa Barat Terkait Green Infrastructure Initiative

“Kami membuka lebar seluruh pintu kerjasama yang kolaboratif dari Republik Korea dalam menuntaskan tujuan kami dalam sektor mangrove ini. Penelitian karbon biru, pusat pengembangan mangrove dan berbagai produk mangrove, dapat sama-sama memberikan kita kekuatan untuk maju bersama,” tegasnya.

Dengan segala rasa syukur, Deputi Nani mengungkapkan kesenangannya dalam diskusi baik yang telah dijalankan oleh kedua negara dalam acara ini. Diharapkan kedepannya, kerjasama ini akan berlanjut hingga ke implementasi aksi nyata demi bumi yang lebih indah di masa yang akan datang.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel