HeadlineBerita

Koordinasikan Pengembangan Wilayah dan Percepatan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau, Menko Luhut Minta Semua Pihak Kompak dan Terintegrasi

Dibaca: 105 Oleh Kamis, 2 September 2021September 6th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 09 03 at 11.59.17
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-552/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2021

Marves – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis (02-09-2021). Rapat yang dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia ini turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo.

“Kepulauan Riau punya banyak potensi sebagai Provinsi yang letaknya sangat strategis,” buka Menko Luhut. Dalam agendanya, ada delapan pokok bahasan utama yaitu KEK Galang Batang dan KI Bintan Inti International Estate, infrastruktur jalan dan jembatan, Pemenuhan kebutuhan air baku, penataan kawasan pulau penyengat Tanjungpinang, Pelabuhan Samudera Teluk Buton, Pelabuhan Logistik Terpadu Teluk Durian, Anambas, Pelabuhan Malarko Karimun, Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, dan kelayakan Jembatan Bintan. Seluruh agenda pembangunan ini diharapkan mampu dilakukan secara maksimal oleh seluruh Kementerian Lembaga terkait.

“Dengan koordinasi yang baik bersama gubernur, sejatinya banyak sebaran fasilitas yang tengah dibangun,” ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kesempatan yang sama. Menteri Budi juga menyampaikan bahwa World Bank akan mendanai pembangunan Pelabuhan Samudera di Buton. Melanjutkan, Menko Luhut juga menegaskan bagaimana Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki satu pelabuhan ekspor yang terpusat sehingga pelabuhan besar sisanya bersifat domestik. Hal ini diamini pula oleh Menhub Budi, “Kita harus mampu bersaing dengan Singapura demi meningkatkan ekonomi dalam negeri,” tegasnya.

Baca juga:  Menyiapkan Pariwisata Berkualitas, Menko Luhut Lakukan Kunjungan Kerja ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur

Selain itu, Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono juga mendukung adanya pembangunan pelabuhan ekspor terpusat dan diadakannya kampung nelayan terpadu di Utara Natuna. “Berbagai budidaya yang ada nantinya mampu langsung masuk menjadi pasar ekspor, seperti ikan napoleon maupun ikan kerapu,” ungkapnya. Ia juga akan menekankan konservasi di Natuna, Lingga, Batam, dan Bintan, khususnya untuk sektor terumbu karang, padang lamun, dan perikanan.

Dalam konteks pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ada di Provinsi Kepri, Menteri Arifin Tasrif menjelaskan transmisi gas bumi dan ketersediaan listrik. Menko Luhut menekankan adanya pemenuhan gas bumi dalam negeri sebelum di ekspor keluar, “Kalau bisa penuhi semua kebutuhan kita dulu, agar semua berasal dari dalam negeri,” ungkapnya. Selain itu, Menurut Menteri Arifin Kepri juga memiliki potensi pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) yaitu surya 7.7 GW, dan arus laut hingga 6,0 GW. Menko Luhut menyarankan adanya studi terkait dan pengembangan tindak lanjut mengenai hal tersebut. Berbagai sumber energi dan mineral lainnya di Provinsi Kepri sangat perlu untuk dikawal dan didukung oleh semua pihak.

Baca juga:  Indonesia Gandeng Akademisi AS Untuk Tangani Sampah Plastik Laut

Kemudian, dalam bidang pariwisata, menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanusudibjo, pengembangan Kepri sebagai tempat wisata terus didorong dengan adanya pengembangan infrastruktur. “Akan ada pengembangan desa wisata terpadu yang menitikberatkan pada budaya bahari,” ungkapnya. Wamenparekraf juga menerangkan potensi provinsi yang begitu besar dalam sektor pariwisata nantinya diprediksi mampu memulihkan perekonomian pasca pandemi.

Selain itu, pada kesempatan tersebut berbagai pembangunan infrastruktur baik untuk pemenuhan air bersih, batas negara, perumahan, jalan besar dan lainnya disampaikan oleh Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian. “Berbagai pembangunan ini terus dikerahkan demi pemerataan yang ada di provinsi ini,” tegasnya.

Melanjutkan, Menteri Perindustrian yang diwakili oleh Eko Cahyanto dari Ditjen KPAII Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) menjelaskan wilayah perindustrian di provinsi ini dibagi per tema, “Kami juga sudah sudah melakukan kerjasama dengan unido terkait kajian mengarahkan terciptanya industri renewable energy, zero waste, dan pemanfaatan circular economy demi mendukung percepatan dan mendukung daya lingkungan disana,” tegasnya.

Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri juga memberikan progress terkait 4 dari 7 kabupaten/kota telah melakukan peninjauan tata ruang wilayah provinsi, “Kedepannya harus ditingkatkan hingga mencakup seluruh daerah demi mempermudah proyek strategis yang ada,” tegasnya.

Baca juga:  Menko Marves Meeting dengan Dubes Ethiopia Admasu Tsegaye

Setuju dengan seluruh masukan dan saran yang diberikan Pemerintah Pusat, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan pula persoalan esensial yang berada di ranah air bersih. “Kami akan terus bekerja sama dengan PUPR, ada juga rencana memanfaatkan teknologi untuk mengubah air laut menjadi air layak bersih, yang juga membuka peluang ekspor nantinya,” tegasnya. Ia begitu mengapresiasi usaha tiap-tiap K/L terkait dalam pembangunan provinsi ini, dan akan terus mengawalnya dengan maksimal.

Menutup agenda, Menko Luhut menuturkan beberapa pesan penting kepada seluruh peserta rapat yakni perlunya Pelayanan Terpadu masyarakat dijalankan dengan maksimal, serta perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi khususnya terkait perizinan investasi. “Lakukan semua sesuai dengan peraturan yang berlaku, jangan sampai kita mempersulit orang lain dan negeri kita sendiri, penetapan tarif juga harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tegasnya. Diharapkan, pembangunan di Kepulauan Riau mampu terus direalisasikan sesuai dengan rencana yang ada dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel