ArtikelPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Kuatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Agen Perubahan

Dibaca: 377 Oleh Selasa, 10 Maret 2020Juli 23rd, 2020Tidak ada komentar
Kuatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Agen Perubahan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

(SP-57/HUM/ROKOM/MARVES/VI/2020)

Marves—Bekasi, Dalam rangka penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana kerja individu para agen perubahan tahun 2019 pada hari Selasa-Rabu (10-11 Maret 2020) di Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, untuk percepatan pelaksanaan RB akan dilakukan penyusunan rencana kerja individu dan tim Agen Perubahan lingkup Kemenko Marves Tahun 2020.

Sekretaris Kementerian Koordinator Agung Kuswandono dalam sambutannya mengingatkan kepada para agen perubahan bahwa teamwork adalah bagian yang tak terpisahkan dalam melakukan pekerjaan apalagi diposisi saat ini di mana Kemenko Marves tengah mengalami perubahan yang sangat besar.

“SOTK kita berubah, SDM berubah, anggarannya berubah, sehingga perkerjaan kita pun berubah. Mulai sekarang  ubah mindset dan tingkatkan integritas kita semua karena fungsi dari  agen perubahan yaitu menjadi katalis,” kata Sesmenko Agung.

Kepala Biro Hukum Budi Purwanto menyampaikan bahwa penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi dari Kemenko Marves telah diterima. Hasilnya naik dari tahun sebelumnya. Karo Budi mengingatkan bahwa untuk mencapai semua itu Biro Hukum tidak bisa bekerja sendiri, tapi kontribusi dari seluruh unit kerja untuk meningkatkan kinerja dari Kemenko Marves dan salah satu alat untuk meningkatkan kinerja kita adalah melalui agen perubahan.

“Jika kita ingin punya birokrasi yang profesional, negara maju, kita perlu inovasi dan ASN berinovasi yang menjadi agen perubahan diharapkan membuat birokrasi menjadi lebih optimal. ASN merupakan kunci utama dalam pergerak birokrasi agar menjadi birokrasi yang profesional dan untuk mencapai itu semua kita harus melakukan terobosan atau inovasi,” kata Karo Budi.

Sesmenko Agung mengingatkan bahwa agen perubahan harus membawa perubahan yang lebih baik dan menjadi katalis yang positif untuk instansi atau unit kerja masing-masing. Hal-hal yang dasar harus dipahami terlebihi dahulu untuk mengawali perubahan dan tidak hanya berhenti di zona nyaman saja. Biasakan selalu berpikir untuk apa saja yang bisa kita kerjakan, sekaligus bisa menata diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baru karena kita tidak akan diam ditempat,” tambah Sesmenko Agung.

Baca juga:  Tingkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kemenko Marves Selenggarakan Workshop Peningkatan Kapabilitas Pembawa Acara

Selain itu, terkait nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Marves tahun 2019, Sesmenko Agung menyampaikan harus terus ada perbaikan untuk mencapai nilai terbaik. Dalam perbaikan kegiatan terdapat lima hal ada yang harus diikuti dan dikerjakan. Pertama, terkait perbaikan regulasi. Kedua, terkait organisasi dan kontribusi masing-masing unit kerja. Ketiga adalah sumber daya manusia yang mengerjakan kegiatan. Keempat, sarana prasarana untuk menunjang kegiatan dan kelima yaitu harus ada anggaran yang bisa dimanfaatkan bisa dipertanggungjawabkan.

“Apapun kegiatan ini yang paling penting adalah komitmen dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini nantinya akan disampaikan ke para deputi sebagai pejabat eselon I, kemudian ditularkan ke jenjang struktural di bawahnya hingga ke stafnya. Sehingga implementasinya merata di seluruh kantor Kemenko Marves,” kata Sesmenko Agung.

Analis Kebijakan Madya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Desmarwita, mengapresiasi kenaikan nilai reformasi birokrasi Kemenko Marves dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang naik cukup tinggi jika dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya. Ia mengatakan bahwa sebagai lembaga yang baru ini adalah hal yang bagus dan ini ada percepatan dari awal untuk mencapai target selanjutnya di tahun 2020.

Desmarwita menyampaikan prinsip dalam membangun agen perubahan dan prinsip pembangunan reformasi birokrasi itu yang pertama, meneruskan dan meningkatkan langkah-langkah yang sudah baik dan dari KemenPANRB yang dilihat adalah rencana kerja dan tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian kedua, menterjemahkan prioritas utama pemerintah baru dilanjutkan dengan memperkaya dengan isu-isu strategis lalu baru memperbaiki dan menyempurnakan strategi implementasi mengoperasionalkan reformasi birokrasi.

Baca juga:  Permudah Transaksi, Pemerintah Ubah Cash ke KKP

“Saat ini yang perlu kita perbaiki sebetulnya sudah diusahakan melalui agen perubahan nanti dan kita akan membuat roadmap yang baru. Kita lihat di setiap area itu ada bobotnya masing-masing, maka kita cari bobot yang tertinggi untuk kita capai, seperti area pengawasan belum ada zona integritas, maka kita akan tingkatkan zona integritas. Dibagian SDM kita harus membangun manajemen talenta dan pola karir. Untuk pelayanan publik paling tidak kita memiliki pelayanan publik yang terdigitalisasi dan inovatif. Semua ini tidak menjadi masalah jika semuanya berusaha semua harus terlibat dan ini juga terkait dengan komitmen pimpinan setiap instansi,” kata Desmarwita.

Terkait perbaikan dan guna meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Marves di tahun 2020, Inspektur Ajum Muchtar menyampaikan usaha saat ini fokus paa implementasi Reformasi Birokrasi. Apalagi dengan adanya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah di mana penilaian saat ini diwajibkan secara mandiri kepada setiap unit kerja Eselon I di masing-masing instansi pemerintah.

“Sebelumnya ibu Desmarwita sudah memberikan petunjuk untuk setiap pokja terkait unsur-unsur yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penilaian reformasi birokrasi kita. Sebelumnya kita mengumpulkan evidence untuk satu instansi dan saat ini kita perlu menyiapkan bukti kinerja untuk per unit kerja Eselon I. Sehingga perlu diketahui terkait apa saja yang dinilai dimasing-masing unit kerja dan perlu menjadi perhatian kita bersama,” kata Inspektur Ajum.

Sebagai usaha untuk mencapai target tersebut, Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi, Iwa Gemino menyampaikan bahwa saat ini semangat dan antusias dari setiap unit kerja di Kemenko Marves sangat luar biasa dan tinggi untuk mendukung perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves.

Baca juga:  Mahasiswa UNPAD Membahas Poros Maritim Dunia Bersama Kemenko Kemaritiman

“Tugas kami di Bagian Ortala dan Reformasi Birokrasi ini salah satunya adalah memberikan pendampingan dan motivasi bagi para agen perubahan dan jangan sampai ada berada di zona nyaman utamanya terkait reformasi birokrasi ini dan harus selalu punya inovasi dalam rangka peningkatan kinerja, ” kata Kabag Iwa.

Selain itu, dalam rangka perbaikan implementasi untuk penguatan reformasi birokrasi di tahun 2020, ada lima program strategis yang tengah dilaksanakan. Pertama, melakukan pendampingan dan pengusulan unit kerja Zona Integritas (ZI) ke Kementerian PANRB untuk memperoleh predikat “Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”

Kedua adalah terkait pembayaran tunjangan kinerja pegawai berbasis pada capaian kinerja masing-masing pegawai. Untuk hal ini, peran kami di bagian Ortala & RB memberikan dukungan dan koordinasi ke unit kerja terkait agar melakukan langkah-langkah mulai dari penyiapan regulasinya, penyiapan system dan sosialisasi serta diimplementasikan. Pembayaran tunjangan kinerja sesuai capaian kinerja pegawai bisa dengan mengacu pada SKP yang sudah dibangun oleh BKN. menerapkan pembayaran tunjangan kinerja

Ketiga, pada area penataan SDM, dengan melakukan penerapan manajemen talenta, pengembangan pola karir pegawai dan perbaikan sistem informasi pegawai (ASN) yang terintegrasi dalam rangka pelayanan kepada pegawai.

Keempat, terkait pelayanan publik, targetnya Kemenko Marves akan memiliki Media Center sebagai Pusat Informasi di mana nanti para stakeholder (K/L) dan masyarakat melalui pengelolaan PPID secara terintegrasi. Selanjutnya melakukan pemeliharaan dan peningkatan pemberian informasi kepada publi melalui media sosial (medsos).

Kelima, melakukan penerapan e-Government melalui pengintegrasian sistem informasi/aplikasi yang ada di Kemenko Marves.

 

Biro Perencanaan dan Informasi

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel