Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Kunjungan Yacht Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal

fgd_yacht

Maritim – Banten, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion tentang Pelayanan Kepabeanan, Keimigrasian, Karantina dan Kepelabuhanan terhadap Kedatangan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia, Banten (22/3). TNI AL, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Karantina, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) turut hadir dalam pembahasan ini. FGD dibuka oleh Wakil Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Bahari Kementerian Pariwisata Asep D. Mohammad.

Asep memaparkan bahwa pada tahun 2018 telah teragendakan 5 kegiatan yacht dalam rangkaian Wonderful Sail to Indonesia. Wonderful Sail to Indonesia akan melewati 15 provinsi dan singgah di 53 destinasi wisata. Asisten Deputi Jasa Pariwisata Okto Irianto menambahkan “Secara keseluruhan Sail ini akan mengarungi 5000km jadi bisa dikatakan yacht rally terbesar di dunia”.

Lima yacht rally tersebut adalah Sail Anambas-Natuna, Sail Kalimantan Barat, Sail Back to Down Under, Sail Indonesia (Bawean) dan Wonderful Sail to Indonesia. 5 kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung dari bulan Mei sampai dengan November.

“Kunjungan yacht ke berbagai pulau di Indonesia ini harus bisa mendorong ekonomi lokal”, kata Asep, “Saat yacht ini sandar, wisatawan kita dorong untuk menikmati kuliner lokal dengan bahan baku lokal, agar warga langsung dapat menerima manfaat dari pariwisata. Demikian pula di entry point kita siapkan money changer agar wisatawan dapat menukar uang lebih cepat, untuk mempermudah transaksi.” Asep juga menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu juga didorong untuk mengembangkan internet sampai ke pulau-pulau karena di masa depan masyarakat kian terbiasa bertransaksi tanpa tunai akan membutuhkan internet dalam bertransaksi. “Yacht ini bagian dari pariwisata bahari yang bisa mendorong ekonomi, karena para yachters umumnya berjiwa avonturir jadi menggemari hal-hal baru dan eksotik, karakter ini bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ekonomi lokal”.

Pelayanan Kepabeanan, Keimigrasian, Karantina dan Kepelabuhanan atau lebih sering disingkat CIQP (Customs, Immigrations, Quarantine, Ports) membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pariwisata bahari khususnya terkait kedatangan yacht asing di Indonesia. Sektor keamanan menjadi perhatian, demikian pula masalah keselamatan para yachters yang diingatkan oleh peserta FGD dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP-sebelumnya Basarnas) yang memberikan masukan bahwa yacht harus bisa terdeteksi pada system komunikasi BNPP agar mudah terlacak bila membutuhkan bantuan pada keadaan darurat atau bencana.

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman Kemenko Maritim Okto Irianto menegaskan bahwa CIQP harus tetap menjalankan fungsinya dengan baik. CIQP tetap memiliki kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi terkait keamanan. “Yang kita relaksasi adalah kemudahan izin masuknya, tapi peraturan harus tetap ditegakkan, penegakkan hukum apalagi terkait keamanan negara tetap menjadi perhatian”.

Investasi Swasta untuk Mengembangkan Marina di Indonesia

Pada tahun 2017 tercatat pada log yachters.co.id Indonesia dikunjungi 130 kapal yacht yang telah terdaftar dalam kegiatan sail. Sementara kapal-kapal yacht yang berlayar ke Indonesia secara individu (diluar agenda sail) mencapai 2000 kapal. Kapal-kapal ini membutuhkan marina untuk bersandar, sementara telah ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), bahwa Ditjen Hubla tidak melakukan pembangunan marina, padahal pada tahun 2018 dengan adanya 5 agenda sail ditargetkan setidaknya 150 yacht akan berlayar ke Indonesia ditambah pelayaran secara individu bisa jauh lebih banyak lagi.

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman Okto Irianto pada kesempatan ini menyampaikan bahwa sampai saat ini Indonesia baru memiliki 7 full scale marina. “Bayangkan Indonesia seluas ini, dengan pulau-pulau yang sangat cantik baru memiliki 7 full scale marina. Padahal idealnya tiap 200km seharusnya ada marina. Dengan potensi wisata bahari seperti ini, investasi pembangunan marina sangat bisa dikembangkan”. Asdep Okto mengatakan saat ini sudah ada investor dari Australia mengembangkan marina di Lombok, “Investor ini juga telah punya komitmen untuk membangun satu marina lagi. Saya pikir swasta memang perlu lebih banyak didorong untuk mengembangkan marina di Indonesia”. Pungkasnya. *

 

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Program Suar Kemaritiman Foto Siaran Pers Narasi Tunggal
Sort by
Suar Kemaritiman Edisi 14 – 16 Juli 2018
2018-07-16 17:27
Biro Informasi dan Hukum

1

Kunjungan Menko Luhut ke PT PAL
2018-07-16 15:10
Biro Informasi dan Hukum

1

Menko Luhut “Perang Dagang Adalah Peluang”
2018-07-16 15:00
Biro Informasi dan Hukum

1

Menko Luhut Tinjau Dermaga Porsea di Balige
2018-07-13 13:07
Biro Informasi dan Hukum

1

Menko Luhut: “Danau Toba Kini Mempunyai Galangan Kapal”
2018-07-13 12:57
Biro Informasi dan Hukum

1

Menko Luhut Meeting Bersama David Bohigian
2018-07-12 19:00
Biro Informasi dan Hukum

1

Rapat Koordinasi Mengenai Solid Waste
2018-07-12 18:30
Biro Informasi dan Hukum

1

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kunjungan Yacht Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal