ArtikelBeritaBerita DeputiDeputi 5Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Laksanakan Arahan Presiden, Deputi Parekraf Kemenko Marves Adakan Rakor

Dibaca: 57 Oleh Kamis, 18 Maret 2021Maret 19th, 2021Tidak ada komentar
Laksanakan Arahan Presiden, Deputi Parekraf Kemenko Marves Adakan Rakor
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-174/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

Marves-Bogor, Menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk penyederhanaan birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) adakan Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Jabatan Fungsional dan Penguatan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Bogor, Jawa Barat (18-03-2021).

“Sebagaimana kita ketahui dalam berbagai kesempatan, Presiden RI mengatakan untuk memangkas eselonisasi dalam rangka menciptakan birokrasi yang ramping, lincah, efektif, efisien, maka menjadi kewajiban kami tentunya sebagai pengelola Kepegawaian di Deputi Parekraf Kemenko Marves untuk melakukan internalisasi,” ucap Sekretaris Deputi (Sesdep) Parekraf Kemenko Marves, Rustam Efendi, dalam sambutannya sekaligus membuka Rakor tersebut.

Menurut Sesdep Rustam, pihaknya berkewajiban untuk memberikan pemahaman terkait dengan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional agar para pegawai lingkup Deputi Parekraf Kemenko Marves dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya, serta dengan memiliki pemahaman teknis dalam pengumpulan angka kredit maupun peningkatan jenjang karir.

Baca juga:  Temui Miss Grand Indonesia, Menko Luhut: Jangan Hanya Penting Saja, Tapi Baik.

Terkait dengan pemahaman dan penerapan jabatan fungsional, Analis Kebijakan Muda selaku Subkoordinator Standarisasi Jabatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB), Didit Kurniawan, menyampaikan, “Untuk memahami mengenai peralihan dan penerapan jabatan fungsional ini, Bapak dan Ibu di Kemenko Marves perlu juga terlebih dahulu memahani dasar hukum tiap jabatan fungsionalnya,” jelasnya.

Menurut Didit, dalam upaya penyederhanaan birokrasi ini telah dilakukan revisi pada sejumlah peraturan dan regulasi terkait.

“Banyak jabatan-jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing lembaga ini belum menaungi tugas dan fungsi mereka dalam bentuk jabatan fungsional,” tambah Analis Kebijakan Muda, Didit Kurniawan.

Dirinya menambahkan penataan birokrasi untuk menyesuaikan antara Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi ASN di Kemenko Marves dapat dilakukan paralel dengan proses penyetaraan kelas jabatan sehingga penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Pada kesempatan tersebut, para peserta Rakor akan diberikan sosialisasi pemahaman dan penerapan jabatan fungsional dalam peningkatan kinerja pegawai yang terdapat dalam lingkup Deputi Parekraf Kemenko Marves. Sejumlah jabatan fungsional tersebut diantaranya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Analis Perencanaan, dan Jabatan Fungsional Arsiparis.

Baca juga:  Kemenko Marves Survey Lahan untuk Herbal Center di Pollung Provinsi Sumatera Utara

 

Penguatan Reformasi Birokrasi
“Dalam kesempatan ini kita akan melakukan penandatanganan Piagam Komitmen Bersama pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” jelas Sesdep Rustam.

Menurutnya penguatan reformasi birokrasi dapat menjadi kesempatan yang baik bagi Deputi Parekraf Kemenko Marves sebagai organisasi yang baru terbentuk.

“Kita memiliki komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi hingga jajaran terendah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bebas dari KKN, serta menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik,” tegas Sesdep Rustam.

Sebagai informasi, penyelenggaraan Rakor tersebut dilaksanakan secara hybrid. Terkait dengan penyelenggaraan secara tatap muka langsung dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat yaitu dengan menjaga jarak dan para peserta mengenakan masker sepanjang berjalannya Rakor.

 

 

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel