FotoInformasiPenguatan Implementasi Reformasi BirokrasiPublikasi

Lakukan Inovasi Penguatan Pelayanan Hukum, Biro Hukum Gelar Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan antar 7 Kementerian/Lembaga

Dibaca: 270 Oleh Jumat, 23 Oktober 2020Tidak ada komentar
Lakukan Inovasi Penguatan Pelayanan Hukum, Biro Hukum Gelar Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan antar 7 Kementerian/Lembaga
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves -Yogyakarta, Sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi dalam penataan regulasi dan reformasi hukum, Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan antar Kementerian/Lembaga dalam Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Yogyakarta, 22-23 Oktober 2020.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Koordinator, Agung Kuswandono berharap rapat koordinasi ini dapat melahirkan suatu ide, gagasan, maupun inovasi baru untuk dapat diimplementasikan di masing-masing Kementerian Lembaga terkait.

“Yang paling utama dapat memperkokoh jalinan koordinasi untuk membentuk produk hukum peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dan membawa manfaat kepada masyarakat luas”, tambah Agung Kuswandono.

Rapat koordinasi ini, lanjut Agung dapat menguatkan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penyederhanaan regulasi sekaligus menguatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam reformasi hukum di bidang kemaritiman dan investasi.

Dalam laporannya, Kepala Biro Hukum, Budi Purwanto menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk menjembatani tantangan di 7 Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, rapat ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Hukum dan HAM selain juga perwakilan Biro Hukum di 7 Kementerian/Lembaga.

Baca juga:  Hadiri FGD Konsorium Riset Migas Kelautan " Menko Luhut memberikan Keynote Speech nya di depan Mahasiswa/i UI

“Untuk pertama kalinya, forum seperti ini dilakukan dan harapannya bisa mengakselerasi proses penyusunan regulasi dan mencapai pemahaman bersama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan”, ujar Kepala Biro Hukum Budi Purwanto dalam sambutannya.

Hadir sebagai narasumber Staf Khusus Menko Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet; Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara, perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM; juga pejabat di Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan BKPM.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kementerian Koordinator juga melaunching website terbaru Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Website ini yang telah terintegrasi dengan 7 Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves ini diharapkan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap dokumentasi dan informasi hukum.

Acara ini juga diisi dengan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Kemenko Marves dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kemenko Marves yang dilakukan secara digital yang memiliki fungsi sama dengan tanda tangan analog di atas kertas. Penandatanganan ini dilakukan antara Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves dengan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN yang disaksikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dan Sekretaris Utama BSSN.

Baca juga:  Menko Luhut menjadi Keynote Speech Joint Seminar with UN Environment TLFF

Untuk semakin memeriahkan acara, kegiatan rapat koordinasi juga dikonsepkan dengan  memadukan kesenian kebudayaan mulai dari pakaian adat, tari, dan jamuan makan malam yang nakan disemarakan dengan musik keroncong. Selain itu, acara ini juga akan diisi dengan pengenalan destinasi-destinasi pariwisata di Yogyakarta kepada seluruh peserta.

Di akhir, dirumuskan kesimpulan rapat koordinasi diantaranya perlunya pertemuan khusus dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM dengan 7 Kementerian/ Lembaga untuk mereduksi dan menyelesaikan kendala terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Sumber Foto: BSSN

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel