BeritaDeputi 6Siaran Pers

Langkah Pemerintah untuk Implementasi UUCK di Sumbar

Dibaca: 5 Oleh Sabtu, 1 Mei 2021Tidak ada komentar
Langkah Pemerintah untuk Implementasi UUCK di Sumbar
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-291/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Langkah Pemerintah untuk Implementasi UUCK di SumbarMarves – Padang, Guna mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah melakukan Rapat Koordinasi terkait implementasi UUCK serta pemantauan perkembangan penanaman modal di Padang, Sumatera Barat, Jum’at (30-4-2021). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan berusaha agar arus masuk investasi terus meningkat.

Rakor yang berlangsung secara tatap muka dan virtual ini dipimpin oleh Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi, Ferry Akbar Pasaribu dan diikuti secara virtual oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto. Hadir pula secara virtual Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Dendy Apriandi. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah juga menyempatkan diri untuk menyampaikan pandangan umum mengenai potensi investasi di Provinsi Sumbar.

Menurut Asdep Ferry dalam paparannya, akibat pandemi Covid-19 ini perekonomian Indonesia pada Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3 persen. “Jadi ekonomi kita tumbuh riilnya itu hanya 2 persen. Padahal agar Indonesia bisa maju kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal sebesar 5 persen per tahunnya,” kata Asdep Ferry.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Asdep Ferry mengatakan implementasi UUCK merupakan upaya untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terdapat 245 bidang usaha prioritas yang didorong oleh Pemerintah dengan diberikan insentif fiskal, ataupun non fiskal. Tidak hanya itu terdapat sektor UMKM juga yang mendapat dukungan dari Pemerintah untuk mendapatkan akses jaminan kredit dan pelatihan peningkatan kapasitas.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Video Conference Rapat Koordinasi Stimulus BBI 2021 untuk Sektor Pariwisata dan Ekonomi

“Terkait hal ini, saya melihat peluang dari Sumatera Barat bisa bermain di UMKM di bawah Perpres Nomor 10 ini. Sumatera Barat memiliki potensi SDM yang luar biasa di bidang kewirausahaannya, tidak perlu diragukan lagi,” tutur Asdep Ferry.

Tidak hanya itu Asdep Ferry juga melihat peluang pada Sektor Pariwisata yaitu di Kepulauan Mentawai. Melihat potensi yang besar tersebut, Asdep Ferry mengatakan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu kontributor utama dalam perubahan ekonomi di Indonesia.

Untuk itu menurut Asdep Ferry perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong kemudahan berusaha itu sendiri.

Senada dengan Asdep Ferry, Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Dendy Apriandi dalam paparannya mengatakan harus ada strategi untuk perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia. Ditekankan bahwa dibutuhkan komitmen yang kuat di antara K/L di Pusat dan Daerah. Selain itu diperlukan pula upaya diseminasi kebijakan secara terus-menerus di Pusat dan Daerah kepada pelaku usaha, K/L, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Baca juga:  Teater Radio “DAPUNTA” Episode: Columbus 2017

Untuk memberikan kemudahan berusaha, UUCK mengadopsi rezim investasi berbasis risiko (Risk Based Approach). Dengan demikian pengurusan administrasi investasi didasarkan pada tingkat risikonya, yaitu investasi berisiko rendah, menengah dan tinggi.

“Kategori Rendah, hanya memerlukan Nomor Izin Berusaha (NIB) saja sebagai dasar legalitas untuk memulai usaha. Kategori menengah, memerlukan NIB dan Sertifikat Standar. Kategori Tinggi memerlukan NIB dan izin”, jelas Dendy.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanana Terpada Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Maswar Dedi menyampaikan gambaran investasi di Sumatera Barat. Dedi mengatakan realisasi investasi dalam negeri maupun asing di Provinsi Sumbar sepanjang tahun 2020 melebihi target yaitu 4,914 Triliun Rupiah (108,61%). “Realisasi PMDN 2020 yang terbesar di Kabupaten Padang Pariaman, mencapai Rp1,1 triliun lebih”, jelasnya.

Untuk itu dirinya berharap dengan adanya UUCK akan bisa mempermudah investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumbar.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah juga menyempatkan diri untuk hadir guna menunjukkan dukungannya terhadap inisiatif Kemenko Marves ini. Gubernur Mahyeldi menegaskan Sumbar memang membutuhkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Baca juga:  Pelantikan Eselon II, III, dan IV Lingkup Kemenko Marves

Dirinya juga mengatakan kesiapan Provinsi Sumatera Barat untuk mempermudah investasi yang masuk ke Sumbar. “Intinya kami siap untuk mempermudah investasi. Terimakasih sudah datang ke Sumbar, kami bisa mendapatkan masukan terkait investasi”, katanya.

Sebelum Rakor diselenggarakan, Asdep Ferry juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Mahyeldi bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat. Selain itu dilakukan pula kunjungan lapangan pada Proyek Investasi di bidang pengolahan CPO oleh P.T. Padang Raya Cakrawala (PRC) di Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Asdep Ferry menyarankan agar Dinas DPM PTSP Sumbar mendorong PRC untuk meningkatkan investasinya di Sumbar. Untuk itu Asdep Ferry menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan dengan investor yang berpotensi untuk melakukan investasi bekerjasama dengan PRC dan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam bentuk joint venture.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel