ArtikelBerita Deputi

Latih Verifikasi Pulau, Kemenko Kemaritiman Selenggarakan Bimbingan Teknis

Dibaca: 146 Oleh Jumat, 26 Oktober 2018Oktober 29th, 2018Tidak ada komentar
Latih Verifikasi Pulau, Kemenko Kemaritiman Selenggarakan Bimbingan Teknis
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim—Jakarta, Untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi, khususnya pulau-pulau kecil terluar yang terletak di provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga serta pulau kecil terluar yang masih memerlukan verifikasi, Kemenko Bidang Kemaritiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Toponimi pada tanggal 25-26 Oktober 2018 di Jakarta.

Melalui kedeputian Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, ada perwakilan dari 7 Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota, diantaranya Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Nabire yang diundang.

Asdep Delimitasi Zona Maritim, Ayodhia GL Kalake  yang membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa rapat koordinasi dan bimbingan teknis sangat bermanfaat, terutama dalam meverifikasi data yang ada. “Seluruh peserta mendapatkan kesempatan untuk memeriksa bersama pulau-pulau yang telah diverifikasi di daerahnya masing-masing,” ujarnya. Menurut dia, peserta juga mendapatkan tambahan pengetahuan teknis dan pengalaman kegiatan validasi dan verifikasi pulau.

Dalam kesempatan tersebut, tambah Ayodhia, peserta mendapatkan penjelasan dari narasumber yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa), Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL. Selain itu, peserta juga berkesempatan mengunjungi Pushidros TNI AL dan mendapatkan penjelasan mengenai prosedur pembuatan peta dan peran Pushidros dalam proses validasi/verifikasi penamaan pulau.

Baca juga:  Diklat Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (SESPARLU) Angkatan ke-61 Membahas Current Strategic Policy on Maritime

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah menyampaikan nama 16.056 pulau ke PBB pada tahun 2017, dan proses validasi/verifikasi pulau ini masih terus berlanjut. Asdep Ayodhia menambahkan bahwa peserta juga memperoleh pelatihan khusus untuk mengidentifikasi pulau-pulau yang terdapat di wilayahnya. “Data tersebut juga disampaikan kepada para peserta untuk dibawa ke daerah asal sebagai arsip.

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel