Berita DeputiDeputi 1

Lima Pilar Kebijakan Utama Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Dibaca: 1602 Oleh Senin, 3 Mei 2021Tidak ada komentar
Lima Pilar Kebijakan Utama Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-294/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

 

Marves – Jakarta, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan total luas 8,3 juta km persegi, 17.504 pulau, dan 108.000km panjang garis pantai. Dengan kondisi geografis yang luas tersebut tentunya juga menghadirkan banyak potensi sumber daya yang bisa digali dan perlu untuk dijaga kedaulatannya. Dalam webinar bertajuk Quo Vadis Kedaulatan Maritim Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo menyampaikan kesungguhan pemerintah, khususnya yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves, dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

“Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dari sisi pelaksanaan kedaulatan maritim, Indonesia perlu ditopang oleh paling sedikit 5 pilar kebijakan utama,” sebut Deputi Basilio dalam webinar yang diselenggarakan pada hari Senin (03-05-2021). Lima pilar tersebut ialah memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi; menjaga pertahanan dan keamanan; memastikan keselamatan; mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab; serta memproyeksikan kepentingan nasional melalui leadership Indonesia di dunia internasional.

Kemenko Marves telah mengoordinasikan sebuah program besar untuk memperluas landas kontinen Indonesia. Ada dua area yang sudah diajukan oleh Tim Nasional yang diketuai oleh Kemenko Marves, yaitu segmen di utara Papua pada tahun 2019, segmen di barat daya Sumatera yang baru saja disampaikan ke PBB pada tanggal 28 Desember 2020. “Sampai saat ini, total area yurisdiksi landas kontinen yang telah diklaim Indonesia kepada PBB adalah seluas 407.966,6 km2 atau hampir seluas Pulau Sumatera,” terang Deputi Basilio.

Baca juga:  Upayakan Pemulihan Pariwisata Bali, Menko Luhut Negosiasi dengan Beberapa Negara untuk Membuka Travel Bubble

Selain itu, dalam melakukan penguatan pengawasan keamanan maritim terpadu, Kemenko Marves memimpin sebagai koordinator dan akselerator program untuk melakukan penguatan Indonesia Maritime Information Center (IMIC) Bakamla untuk menjadi Fusion Center atau pusat penyedia data dan informasi keamanan di laut.

Melanjutkan, Deputi Basilio menerangkan bahwa salah satu upaya penting yang dilakukan Indonesia dalam rangka meningkatkan keselamatan bernavigasi di perairannya adalah dengan menetapkan Traffic Separation Scheme (Skema Pemisahan Lalu Lintas Kapal) atau biasa disingkat sebagai TSS di beberapa jalur pelayaran Internasional di perairan Indonesia, khususnya di selat‐selat yang sangat sibuk dengan lalu lintas pelayaran. Mulai 1 Juli 2020, Indonesia telah mengimplementasikan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

“Penetapan TSS ini dilakukan dengan tujuan menjaga keselamatan navigasi kapal yang melalui selat‐selat penting Indonesia dan kepentingan pengawasan maritim kapal asing yang melalui Indonesia,” sebut Deputi Basilio. Dengan menetapkan TSS, setiap kapal yang melewatinya wajib melaporkan diri sehingga pemerintah bisa mengetahui dan memantau kapal‐kapal yang melalui daerah strategis tersebut, baik kapal niaga hingga kapal militer.

Baca juga:  Presiden Joko Widodo Lakukan Pendaratan Perdana di Bandara Internasional Jawa Barat

“Selain menjaga keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia, tentunya kita juga mesti melindungi hak dan keselamatan para pelaut kita, baik yang bekerja di kapal berbendera Indonesia, maupun yang di kapal asing,” lanjut Deputi Basilio. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan para pelaut dan awak kapal Indonesia. Salah satu di antaranya adalah pembukaan jalur publik untuk melaporkan kasus‐kasus yang terjadi.

Indonesia juga terlibat dalam pengelolaan sumber daya hayati (ikan dan sumber daya genetik lainnya) di laut bebas (high seas) maupun sumber daya migas dan mineral di kawasan dasar laut internasional yang berada di bawah mandat otoritas dasar laut Internasional. Laut bebas ini melingkupi 74% dari luas perairan bumi dan lebih dari 90% masih belum terjelajahi.

Untuk itu, pemerintah juga turut berperan aktif dalam menyusun instrumen terkait Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) atau keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional dan penyusunan regulasi nasional terkait partisipasi aktif Indonesia di kawasan dasar laut internasional. Selain untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, hal ini juga berguna untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di dalam forum hukum laut internasional.

Baca juga:  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mendampingi Presiden Joko Widodo Kunjungan Ke Dermaga Jetty

Terkait leadership Indonesia dalam menegakkan kedaulatan maritim, Deputi Basilio menyatakan bahwa Indonesia harus mampu menjadi contoh dan memimpin pemikiran kemaritiman di skala regional dan global.

Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, telah menginisiasi pembentukan Archipelagic and Island States Forum (AIS FORUM) sebagai wadah nyata Kerja Sama Negara Pulau dan Kepulauan yang kuat yang berfokus kepada empat agenda utama kolaborasi yaitu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, penanggulangan sampah plastik di laut, serta tata kelola laut yang baik.

keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Tingkat Menteri pada tahun 2018-2020 juga mendapat sambutan baik dan aktif dari segenap partisipan sehingga Indonesia diagendakan akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama dari AIS Forum pada kuarter akhir 2021 untuk mempertegas kembali komitmen bersama negara-negara anggota dalam berkolaborasi serta mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara pulau dan kepulauan.

“Indonesia harus mampu menjadi rujukan solusi atas berbagai permasalahan kemaritiman global. Menurut hemat kami, inilah salah satu inti utama penerjemahan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” pungkas Deputi Basilio.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel