BeritaFotoBerita DeputiDeputi 4Siaran Pers

Lunch Ministerial Meeting Percepatan Implementasi Regulasi Turunan Perpres 98/2021

Dibaca: 218 Oleh Selasa, 11 Januari 2022Januari 19th, 2022Tidak ada komentar
1
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-17/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2022

Marves – Jakarta, Lunch Ministerial Meeting ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari berbagai rangkaian konsinyering di tingkat Eselon I antar kementerian dan atau lembaga yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada tanggal 06 – 07 Januari 2022 dan 10 – 11 Januari 2022. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti menjadi Eselon I yang memaparkan kesepakatan umum hasil konsinyering tersebut dalam Lunch Ministerial Meeting kepada para menteri.Marves – Jakarta, Percepatan terkait implementasi turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 telah dilakukan oleh kementerian dan atau lembaga terkait melalui Lunch Ministerial Meeting. Pertemuan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) Arifin Tasrif, dan Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Pertemuan ini dilakukan secara informal beberapa waktu lalu pada Selasa, 11 Januari 2022 saat makan siang bersama.

“Terkait NEK akan kita kumpulkan semua gubernur untuk dilakukan dan memberikan paparan serta masukkan terkait penyelenggaraan NEK. Untuk pembahasan bursa karbon akan dipertajam kembali oleh tim kecil antar K/L yang dipimpin oleh Deputi Nani beberapa hari mendatang, sejak pertemuan ini dilaksanakan,” ujar Menko Luhut (11-01-2022).

Baca juga:  Indonesia Tegaskan Inisiatif Kepemimpinan dalam Isu Kelautan di Our Ocean Conference

Perlu diketahui, beberapa kesepakatan hasil konsinyering yaitu, mendukung pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) 29% dari BaU di tahun 2030 melalui perdagangan karbon domestik, membantu pelaku usaha dan stakeholder dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi yang tidak dapat melakukan dengan upaya mitigasi sendiri, mendukung pencapaian target NDC conditional 41% bahkan lebih melalui perdagangan karbon luar negeri dan mempercepat pengembangan energi hijau atau energi baru terbarukan dengan adanya insentif pendanaan karbon, perlunya roadmap pasar karbon sebagai rujukan bagi nasional, antara lain akan menjadi rujukan roadmap pajak karbon, perlunya penetapan buffer pada setiap transaksi perdagangan luar negeri sebagai reserve margin untuk mendukung pencapaian NDC, dan pengaturan instrumen harus memprioritaskan melakukan upaya mitigasi penurunan emisi GRK. Beberapa hal inilah yang dijelaskan oleh Deputi Nani kepada para menteri.

Hal lain yang Deputi Nani laporkan kepada menteri saat pertemuan ini seperti kesepakatan mengenai pelaksanaan pajak karbon bahwa pengenaan pajak karbon dilakukan setelah pemangku kepentingan melakukan perdagangan karbon (cap-trade-tax) dan untuk emitter yang berada di atas cap, komposisi 70% dari volume emisi yang harus diturunkan melalui perdagangan emisi dan offset dan komposisi 30% dapat dikenakan pajak karbon, dan penyampaian laporan hasil antar K/L pembahasan mengenai bursa karbon. Menambahkan Deputi Nani, Staf Khusus (Stafsus) Menko Marves Hernando Wahyono juga memaparkan terkait informasi di beberapa negara (bursa karbon internasional) serta perbandingan antara karbon sebagai financial instrument atau sebagai komoditi di beberapa bursa internasional oleh menyampaikan bahwa saat ini tren global bahwa karbon dikategorikan sebagai financial instrument bahkan di Uni Eropa, bursa karbon sudah mulai bergerak dari awalnya komoditi sekarang bergeser menjadi financial instrument (efek).

Baca juga:  Menko Luhut Rakor Pengembangan Kawasan Pelestarian Lingkungan Danau Toba

Di sesi terakhir Lunch Ministerial Meeting, Deputi Nani menyampaikan hasil sementara pembahasan tim mengenai bursa karbon. Beberapa diantaranya yaitu, Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih kuat baik dari segi operasional maupun kredibilitas sebagaimana kunci dalam mengembangkan pasar karbon yang baik. Selain itu, pertimbangan tujuan jangka panjang pengembangan sistem keuangan termasuk perdagangan komoditas di BEI dan pertimbangan lainnya dalam rangka memperbesar bursa karbon eksisting. Hal terkait Demutualisasi bursa yang merupakan tren global saat ini akan menempatkan lebih banyak sumber daya ke dalam bursa untuk meningkatkan layanannya dan membuka pintu investasi oleh bursa global lainnya dan tingkatkan akses investor global.

“Peran Bappebti perlu dilibatkan ke dalam bursa karbon mengingat karbon dikategorikan sebagai komoditi dan juga berdasarkan hasil sementara tim yang merekomendasikan masuknya Bappebti ke OJK,” ujar Mendag Lutfi.

Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan agar di dalam bursa karbon sebaiknya nanti diselenggarakan oleh bursa eksisting saat ini, yaitu BEI dengan memperhatikan kredibilitas pasar yang lebih baik dibandingkan dengan membangun bursa karbon baru. Menambahkan Menkeu Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan agar perdagangan karbon ini kedepannya sebagai operasi moneter dan memperhatikan financial secure agar cepat likuid.

Baca juga:  Menko Luhut menerima Gelbard International Consulting

“Keamanan jadi faktor penting agar bursa karbon ini berjalan dengan baik, jadi kita harus memastikan itu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Dari segi kelingkungan, MenLHK Siti Nurbaya Bakar menegaskan agar penyelenggaraan bursa karbon harus memperhatikan Environmental Integrity sehingga karbon yang diperdagangkan adalah berkualitas terhadap lingkungan hidup (environmental integrity). Pada sisi yang lain, Mendagri Tito dari sisi peraturan daerah menyatakan bahwa daerah perlu tahu mekanisme NEK secara baik.

“Jangan sampai pembelajaran yang lalu dengan contoh kasus di Bali, pihak pemda telah membangun Carbon Trading dengan Norwegia, namun pihak Norwegia tidak jadi membeli karbonnya. Selanjutnya Tito Karnavian menyatakan mekanisme penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon akan ditindaklanjuti dengan Perda atau Perkada,” tegas Mendagri Tito.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel