Berita

Luncurkan Peta Mangrove Nasional, Menko Luhut: Ini Jadi Basis Data Aksi Rehabilitasi

Dibaca: 46 Oleh Rabu, 13 Oktober 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 10 13 at 10.07.35
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-641/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021

Marves, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut B. Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono melancurkan Peta Mangrove Nasional yang berlangsung di TWA Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (13-10-2021).

Menko Luhut mengatakan bahwa sangat bersyukur bisa melakukan launching atau peluncuran Peta Mangrove Nasional. Karena itu, ia berterima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang telah bekerja sama dalam tersusunnya Peta Mangrove Nasional tersebut. “Kita ketahui bahwa hingga tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki 3,31 juta hektare mangrove yang merupakan terluas di Asia bahkan di dunia. Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang melakukan rehabilitasi mangrove seluas sekitar 600.000 hektare. Untuk ini, perlu dibangun persemaian mangrove skala besar,” kata Menko Luhut dalam sambutannya.

Diapun menekankan pentingnya melestarikan hutan mangrove  karena memiliki manfaat yang sangat penting. Pasalnya,  dari aspek fisik, mangrove mampu mencegah bahaya gelombang tinggi dan abrasi air laut bahkan tsunami. Sementara itu, dari aspek ekologi dan ekonomi, mangrove dapat menyerap dan menyimpan carbon lebih besar dari hutan tropis.

Baca juga:  Rencana Zonasi Kawasan Antar-Wilayah Laut Flores Terus Didorong Untuk Diselesaikan

“Pada kesempatan kali ini saya ingin menggarisbawahi tentang pentingnya One Map Mangrove sebagai basis data aksi rehabilitasi mangrove dan diharapkan mampu menghasilkan informasi geo-spasial secara akurat dan akuntabel,” ungkapnya.

KLHK sebagai walidata, kata Menko Luhut, mangrove menjadi tumpuan bagi pemutakhiran pendataan ini untuk menjadi referensi bagi Kementerian Lembaga (K/L) lainnya di nasional. Meskipun demikian, ia tetap menyadari betapa sulit melakukan pemutakhiran one map mangrove agar kredibel dimata pengguna jasa.

“Puji syukur akhirnya pemutakhiran data one map mangrove dapat diselesaikan tepat waktu dan kita menunggu-nunggu pemutakhiran ini dengan antusiasme yang tinggi,” tuturnya.

Ia menyampaikan dengan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir, tidak sedikit ditemukan adanya pengalihan pemanfaatan lahan yang menurut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), seharusnya sabuk hijau sudah berganti menjadi lahan-lahan tambak atau perikanan budidaya.

Adanya penebangan liar, dinilai akan mengikis habis mangrove yang seharusnya dikonservasi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu perlu mengutamakan pemerliharaannya termasuk didalamnya penegakan hukum.

Baca juga:  Tingkatkan Efektivitas Kerja Kemenko Marves Gelar Rapat Penataan Kelembagaan

Terkait ini, Menko Marves juga menyampaikan terima kasih kepada World Bank yang telah mengingatkan pentingnya rehabilitasi, konservasi dan pengawasan mangrove sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pemerintah pun sangat serius dalam upaya rehabilitasi ekosistem mangrove yang kritis, dimana Kelembagaan BRGM dibentuk dalam memfasilitasi percepatan restorasi gambut dan mangrove di 34 provinsi di Indonesia.

“Kredibilitas BRGM dalam penanganan gambut sudah terbukti, namun untuk peletakan fondasi yang kuat dalam penanganan mangrove masih perlu penguatan dari aspek SDM dan secara institusi harus tumbuh berkembang menjadi Lembaga yang terbuka dan akomodatif-adaptif atas setiap perubahan yang terjadi,” jelasnya.

Sisi lain, lanjut Menko Luhut, meski adanya refocusing anggaran telah membatasi target capaian BRGM, namun jangan sampai mematahkan semangat untuk menggapai tujuan mulia yaitu rehabilitasi lahan-lahan kritis di Indonesia bagi kemakmuran masyarakat pesisir. Berdasarkan hal itu, perlu membuka kerja sama-kerja sama baru dengan luar negeri. “Pengelolaan ekosistem mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, strategi pengelolaan mangrove dan pendanaan serta kelembagaannya,” bebernya.

Baca juga:  Kemenko Maritim Ajak Ratusan Anak-Anak Berkunjung Ke TMII Demi Menumbuhkan Jiwa Kemaritiman

Setelah launching Peta Mangrove Nasional, Menko Marves berharap upaya rehabilitasi, konservasi dan pemeliharaan serta pengawasan harus dipercepat agar target rehabilitasi 600.000 hektare hingga tahun 2024 yang sering disampaikan Presiden di event international dapat terwujud.

“Untuk itu, mari kita bersama-sama mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dengan semangat tinggi demi terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas untuk generasi mendatang,” tandasnya.

Peluncuran ini juga dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial, World Bank Country Director for Indonesia, dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti, dan tamu undangan lainnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel