Berita DeputiHeadlineBeritaDeputi 3

Memiliki Potensi Besar, Empat Kabupaten di Indonesia Diusulkan Menerima Perbaikan Infrastruktur

Dibaca: 587 Oleh Jumat, 22 Januari 2021Februari 24th, 2021Tidak ada komentar
Memiliki Potensi Besar, Empat Kabupaten di Indonesia Diusulkan Menerima Perbaikan Infrastruktur
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-27/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021

Marves – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), dan 2 (dua) kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Nagekeo. Acara yang diadakan secara virtual ini diselenggarakan pada Rabu (20-01-2021).

“Rapat ini diselenggarakan agar proyek dapat diselesaikan sebelum tahun 2024. Tempat-tempat yang dibahas dalam rapat ini perlu diperbaiki karena memiliki potensi besar,” ungkap Menko Luhut saat memimpin rakor.

Di dalam rakor tersebut didiskusikan beragam usulan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Nagekeo sebagian diusulkan untuk menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya.

Hadir dalam rakor tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Dia mengungkapkan, “Bupati perlu memastikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah up-to-date dengan kondisi saat ini.”

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya daerah tertinggal di Sumatera Barat. “Kabupaten Mentawai merupakan daerah yang sering terkena bencana, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dan kesenjangan wilayah yang jauh dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Sumatera Barat,” jelas Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet. Dalam presentasinya, ia menyampaikan bahwa Pantai Timur dan Pantai Barat di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki perbedaan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur di Pantai Timur jauh lebih cepat daripada perkembangan di Pantai Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengusulkan untuk dibuat jalan Trans Mentawai dari Labuhan Bajau-Sigapokna untuk menghubungkan kedua titik karena selama ini masyarakat sulit mengakses Pantai Timur. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga diusulkan untuk disediakan 4 unit Kapal Roro 300GT-500GT dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Peipei yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat.

Baca juga:  Gandeng Dunia Pendidikan dan Industri, Kominfo Siapkan Talenta Digital Indonesia

Kemudian, Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur. “Lokasi kabupaten sangat strategis, terlebih setelah adanya tol Trans Jawa yang melewati Kabupaten Nganjuk. Jarak sejauh 120 kilometer dari Nganjuk ke Surabaya sekarang dapat ditempuh dalam waktu maksimal satu jam,” tutur Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Kabupaten Nganjuk mengajukan empat usulan pembangunan infrastruktur. Pertama, Kawasan Industri Kabupaten Nganjuk (KING 1-4) seluas 471 hektar yang diharapkan dapat mendorong iklim investasi di sana. Kedua, Bendungan Margopatut yang mampu mendukung pengairan di musim kemarau agar petani dapat maksimal dalam mengelola pertanian. Ketiga, pelebaran dan perbaikan geometri Selingkar Wilis (ring 1) sepanjang 39,297 kilometer untuk menunjang pariwisata, agrowisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Keempat, pembangunan tol Nganjuk-Kediri.

Selanjutnya, Kabupaten Flores Timur yang aktivitas utama masyarakatnya bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Ini pun merupakan komoditas utama yang mendukung perekonomian di Flores Timur. Menyadari pentingnya infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pemerintah daerah Flores Timur menjadikan “Selamatkan Infrastruktur” sebagai misi kedua daerah. Permasalahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Flores Timur mencakup kurangnya akses air minum dan sanitasi, terbatasnya akses transportasi udara, kurangnya sarana prasarana pendukung pengembangan pemasaran potensi daerah, belum memadainya sarana prasarana transportasi laut, dan rendahnya kualitas pemantapan jalan dan jembatan kabupaten. “Kami memerlukan bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat,” ucap Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon.

Baca juga:  Kemenko Marves Dorong Pembangunan Melalui Penandatanganan Implementing Arrangement Dengan Korea

Flores Timur mengusulkan beberapa pembangunan infrastruktur. Pertama, perluasan runway Bandara Gewayan Tana dari 1.600 meter ke 2.200 meter. Kedua, penyediaan akses yang baik menuju Pelabuhan Peti Kemas Kawaliwu. Ketiga, perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Larantuka. Keempat, pembangunan jembatan Palmerah dari Larantuka-Adonara dengan turbin listrik yang memanfaatkan arus laut. Kelima, pembangunan pelabuhan perikanan Lamahala di Pulau Adonara yang merupakan daerah penyuplai ikan terbesar di Flores Timur untuk pasar lokal, antarkabupaten, dan antarpulau.

Menambahkan paparan Bupati Antonius, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono menyatakan bahwa pembangunan sektor swadaya, yakni renovasi rumah warga yang tidak layak dan peningkatan kapasitas air minum yang lebih besar juga masuk dalam usulan pembangunan infrastruktur di Flores Timur.

Terakhir, Kabupaten Nagekeo adalah wilayah yang berjarak 350 kilometer dari salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yakni Labuan Bajo. Terdapat tiga usulan pembangunan di wilayah ini. Pertama, kawasan strategis Bandara Mbay dan Pelabuhan Maropokot. Bandara ini akan menjadi bandara alternatif dari Bandara Eks Jepang dan Pelabuhan Marapokot yang berhadapan langsung dengan Laut Flores sebagai bagian rute alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) diharapkan mampu mendukung optimalisasi industri garam. Kedua, irigasi teknis Mbay seluas 4,980 hektar. Ketiga, proyek strategis nasional (PSN) Waduk Lambo dan jalur Trans Utara serta Jalan Nasional.

Baca juga:  Seminar Nasional Kuala Tanjung Sebagai Multipurpose Port: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Maritim

Menutup rapat, Menko Luhut menuturkan, “Semoga dana PEN dapat digunakan untuk menyelesaikan keluhan di empat kabupaten ini karena semuanya memiliki potensi yang besar. Namun, setiap usulan perlu dipertimbangkan dengan cermat agar perbaikan infrastruktur yang diajukan dapat menjawab masalah yang krusial.”

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel