Berita DeputiDeputi 1

Menciptakan Pelayaran yang Aman, Pemerintah Sinergikan Penegakan Hukum di Laut

Dibaca: 10 Oleh Kamis, 27 Mei 2021Tidak ada komentar
Menciptakan Pelayaran yang Aman, Pemerintah Sinergikan Penegakan Hukum di Laut
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-338/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves – Jakarta, Untuk menciptakan pelayaran yang aman, pemerintah sinergikan upaya penegakan di hukum laut. Upaya ini didahului dengan penyamaan persepsi tentang regulasi Undang-Undang Cipta Kerja dan penegakkan hukum di laut.

Terkait hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio D. Araujo menghadiri undangan koordinasi dan sinergi di Kementerian Perhubungan pada hari Kamis (27 – 05 – 2021).

Di dalam koordinasi ini disampaikan bahwa sinergi dalam pengamanan bagi pelayaran internasional merupakan hal yang penting sehingga dapat menciptakan suasana yang aman.

Rapat Koordinasi dan Sinergi ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol. Verdianto I. Bitticaca, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Di dalam rakor, Deputi Basilio menyampaikan bahwa sebagai negara pantai, Indonesia yang memiliki selat, perairan kepulauan dan ZEE wajib menjaga keamanan bagi kapal-kapal nasional dan internasional yang sedang berlayar. “Sesuai dengan prinsip freedom of navigation (kebebasan berlaya), kapal internasional dapat melewati selat yang berada di Indonesia secara bebas, tetapi tidak boleh melakukan kegiatan apapun suaai dengan ketentuan hukum laut internasional,” ujarnya.

Baca juga:  Pengiriman Logistik Lewat Peti Kemas Selayar-Surabaya, Resmi Beroperasi

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Hubla Kemenhub Agus Purnomo menegaskan bahwa urusan keamanan pelayaran memang harus negara yang mengatur. “Karena hubungan keamanan di laut menyangkut berbagai kebijakan dan urusan dengan negara lain di sekitarnya,” tambahnya.

Pernyataan ini disambung kembali oleh Kakorpolairud, “dalam menghadapi berbagai permasalahan di laut, setiap Kementerian dan Lembaga yang terkait harus bertanggung jawab untuk menjaga keamanan laut Indonesia itu sendiri, baru kemudian juga dapat mengamankan pelayaran secara keseluruhan.”

Dijelaskan pula lebih lanjut oleh Deputi Basilio mengenai potensi ekonomi yang berada di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Berdasarkan data terdapat 350 kapal yang melintas di Selat Malaka per hari, 150 kapal di Selat Sunda serta 100 kapal di Selat Lombok. Dengan banyaknya kapal yang melintas di ketiga selat ini, dapat ditumbuhkan potensi ekonomi seperti pergantian awak kapal, pengisian bahan bakar, atau pengiriman logistik. Melalui selat ini juga dapat dijadikan tempat transit atau peristirahatan layaknya rest area.

Baca juga:  Belum Berhasil Jalankan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik, Pemda Dituntut Ambil Langkah Taktis dan Berani

“Saat ini, yang dapat kita lakukan adalah mendorong untuk banyaknya kapal yang berlayar di wilayah Indonesia untuk dapat meningkatkan perekonomian, sehingga dapat memberikan peluang potensi ekonomi di Indonesia,” tambah Deputi Basilio. Salah satu saran untuk dapat meningkatkan peluang tersebut adalah dengan membangun atea lego jangkar di Selat Sunda, Malaka dan Selat Lombok.

Diharapkan melalui rapat ini dapat ditunjukkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga yang terkait sudah memiliki kinerja yang jelas dan sudah saling bersinergi di laut, serta terdapat pengawasan yang ketat.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel