BeritaPublikasiSiaran Pers

Menko Luhut Berkomitmen Permudah Birokrasi Perijinan Kapal Nelayan

Menko Luhut Berkomitmen Permudah Birokrasi Perijinan Kapal Nelayan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Banyuwangi, Menyerap aspirasi nelayan dan pemerintah daerah, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencanangkan untuk mempermudah proses perijinan kapal penangkapan ikan, khususnya terkait pengukuran kapal.

“Saya sudah mengkoordinasikan rapat waktu 2 atau 3 minggu lalu ke Banyuwangi, Muncar, Probolinggo, terus Situbondo, Lamongan, sampai terus ke Tegal. Selain itu, Saya juga mengumpulkan pimpinan-pimpinan nelayan di Kantor. Jadi kita selesaikan satu mengenai pengukuran kapal 30 gross ton ke bawah itu nanti akan diselesaikan di tingkat Kabupaten. Jadi Pak Bupati tidak perlu lagi harus pergi ke Surabaya,” ujar Menko Luhut kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan pada ratusan hadirin Pertemuan Sinergitas Tiga Pilar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi pada Kamis (11-04-2019).

Selain itu, Menko Luhut juga telah meminta BPPT dan ITB untuk meneliti permasalahan berkurangnya spesies ikan tertentu di perairan sekitar Banyuwangi, keramba-keramba yang terlalu rapat dan dekat dengan pantai, adanya gunung di bawah air, dan mengenai cantrang.

“Cantrang itu ada macam-macam. Ada cantrang yang sampai ke bawah yang akhirnya akan merusak koral (karang) dan yang jaringnya terlalu rapat sehingga menangkap semua ikan,” jelasnya mengenai jenis cantrang yang membawa dampak buruk terhadap lingkungan yang seharusnya memang dilarang untuk dipergunakan.

“Jadi sebenarnya kita ingin diatur dengan baik,” lanjut Menko Luhut yang menunggu hasil penelitian ITB untuk memilah jenis cantrang yang harus dilarang atau tidak.

“Saya titip kepada perwakilan-perwakilan nelayan itu supaya disiplin. Jangan sampai nanti ada pengambilan ikan yang berlebihan sehingga ikan itu habis,” terang Menko Luhut yang juga meminta peran aktif masyarakat nelayan untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam.

Turut hadir dalam acara tersebut sekitar 700 orang dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kades/Lurah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, perbankan, Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan umat Beragama di Banyuwangi.

Akses Jalan Tol ke Banyuwangi

Sebagai Menko yang salah satu kewenangannya membawahi sektor perhubungan, Menko Luhut menyampaikan rencana pemerintah untuk menyelesaikan akses tol ke Banyuwangi.

“Mimpi kami dari awal dulu adalah jalan tol terhubung dari mulai Banjarnegara di Banten sampai ke Banyuwangi. Harus jadi di tahun 2020. Itu adalah jalur logistik yang membuat perekonomian kita menjadi baik karena nanti akan ada industri-industri yang tumbuh,” sebut Menko Luhut mengenai program pemerintah yang diagendakan jauh hari sebelumnya.

“Dihitung oleh ahli-ahli kita bahwa tahun 2045-2050, Jawa ini akan menjadi seperti kota pulau. Sehingga transportasi jelaslah sangat penting,” terang Menko Luhut mengenai manfaat akses tol yang selain menambah alternatif pilihan transportasi masyarakat, juga dapat menurunkan harga barang kebutuhan.

“Pemerintah merespon semua karena itu adalah tugas pemerintah. Pemerintah adalah pelayan publik,” tutup Menko Luhut menyatakan bahwa revolusi mental sudah terjadi di dalam pemerintahan dimana pemeriJntah bekerja untuk melayani masyarakat.***

Biro Informasi dan Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel