Berita DeputiFotoDeputi 6

Menko Luhut dalam Forum Tri Hita Karana: Omnibus Law Merupakan Terobosan Untuk Bisnis Indonesia yang Lebih Baik

Dibaca: 28 Oleh Senin, 30 November 2020Tidak ada komentar
Menko Luhut dalam Forum Tri Hita Karana: Omnibus Law Merupakan Terobosan Untuk Bisnis Indonesia yang Lebih Baik
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan kembali mengungkapkan pentingnya Omnibus Law dalam membangun iklim usaha yang baik di Indonesia, pada forum  bertajuk Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue: Indonesia New Omnibus Law for Better Business Better World” yang dihadiri oleh wakil dari berbagai perusahaan anggota International Chamber of Commerce. Acara diselenggarakan secara daring melalui zoom meeting pada hari Senin (30-11-2020).

Selain Menko Luhut, dari Indonesia hadir dan ikut menyampaikan sambutan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat; Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar; dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Dari kalangan asing hadir Lord Nicholas Stern, IG Patel Professor and Chair, Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, London School of Economics/ NCE ; Jorge Moreira da Silva, Director, DCD OECD; Satu Kahkonen, Country Director Indonesia and Timor Leste, World Bank; John Denton, Secretary General, International Chamber of Commerce, dan Richard Jeo, Senior Vice President Asia, Conservation International.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 21 Agustus 2018

Omnibus Law merupakan terobosan pemerintah untuk mengatasi regulasi dan perizinan yang berbelit. Saat ini, perizinan berusaha akan dilakukan dengan berbasis resiko. Dengan dibuatnya Omnibus Law, pemerintah bertujuan  untuk menciptakan bisnis yang lebih baik di Indonesia, agar pendirian usaha menjadi semakin mudah, dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan,” kata Menko Luhut.

Menko Luhut juga menerangkan, bahwa latar belakang diciptakannya Omnibus Law ialah  karena Indonesia merupakan negara yang paling kompleks untuk melakukan bisnis akibat banyaknya regulasi. Meskipun seiring waktu peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia sudah meningkat, namun angka prosedur bisnis masih menunjukkan nilai yang stagnan dan lebih rumit dibandingkan negara ASEAN lainnya.

“Saat ini, Omnibus Law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada bulan Februari tahun 2021. Diharapkan, melalui Omnibus Law, pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia, menyederhanakan persyaratan investasi, melakukan reformasi pajak, serta mendorong perdagangan internasional,” terang Menko Luhut.

Meskipun Omnibus Law sempat mendatangkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat, Menko Luhut berpendapat bahwa saat ini masyarakat sudah lebih tenang dan mau menerima setelah materi mengenai Omnibus Law dikomunikasikan dan sudah bisa dilihat secara langsung. Menko Luhut juga menambahkan bahwa Indonesia bertekad untuk mengurangi carbon melalui program carbon pricing.

“Pemerintah sangat peduli pada environment di Indonesia, dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Saat ini, Indonesia memiliki 75-80% carbon credit dunia yang berasal dari hutan, bakau, lahan gambut, lamun, dan terumbu karang. Indonesia memegang peranan besar dalam hal ini dan ditargetkan pada tahun 2030 kita sudah bisa beradaptasi dan melakukan mitigasi terhadap climate change,” terang Menko Luhut.

Baca juga:  Kemenko Maritim Gandeng BNN Sosialisasikan Bahaya Narkoba Kepada CASN dan Pegawai Honorer

Menko Luhut kemudian menambahkan, bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia, seperti melalui program renewable energy  di Kalimantan dan Papua, daur ulang dan industri lithium battery, serta penggunaan geothermal dan hydropower, yang diharap dapat menghasilkan green product di Indonesia.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel