Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Menko Luhut: Dana Pemerintah untuk Infrastruktur Daerah Terpencil

By 25 Jan 2018 11:35Berita
WhatsApp_Image_2018-01-25_at_10.43.21

Maritim – Davos (Swiss), Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan menyampaikan bahwa pembangunan Infrastuktur saat ini difokuskan di daerah terpencil. “Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30% dari APBN kami, karena itulah pembangunan di kota-kota besar kami usahakan tidak menggunakan dana APBN,” demikian dikatakan Menko Luhut saat berbagi pengalaman di workshop bertema “From Pipedream to Pipeline” yang menjadi salah satu acara kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss pada hari Rabu (24/1).

Dalam diskusi yang diikuti oleh beberapa pemimpin negara, tokoh dan aktivis lingkungan hidup ini pada intinya membahas bagaimana caranya agar proyek-proyek yang secara komersil tidak menarik, bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan (memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang). “Karena itu kita harus mencari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya,” ujar Menko Luhut di hadapan para peserta.

Dalam workshop ini Menko Luhut mendapat tempat satu meja dengan PM Papua New Guinea Peter O’Neill, aktivis lingkungan hidup yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, Michelle Rempel anggota parlemen Kanada, Thani Al Zeyoudi Menteri Lingkungan Hidup UAE dan beberapa tokoh lain. ‘”Infrastruktur adalah penting untuk rakyat Indonesia dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan dan juga masyarakat Indonesia yang beragam dan wilayahnya sangat luas,” kata PM Peter O’Neill menanggapi apa yang dikatakan Menko Luhut.

Menko Luhut menegaskan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan. “Yang penting adalah membuat masyarakat paham bahwa yang dikerjakan pemerintah ini akan memberi manfaat untuk mereka.  Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair, misalnya pada pembebasan lahan, kami menggunakan jasa independent appraisal untuk menghitung harga ganti rugi yang pantas,” jelasnya.

Ratu Maxima

Prioritas pembangunan daerah terpencil juga menjadi topik pembicaraan saat Menko Luhut mengadakan pertemuan dengan Ratu Maxima dari Belanda pagi harinya. Ratu Maxima adalah Penasehat Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Inklusi Keuangan atau UNSGSA (United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development).
Ratu Maxima menjelaskan sebagai utusan PBB sejak tahun 2009, ia bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global. Misinya adalah agar inklusi keuangan mampu mempercepat pencapaian sejumlah prioritas nasional seperti yang tercakup dalam SDG’s, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, persamaan gender, dan pertumbuhan yang seimbang, dan lain-lain.
“Tujuan yang tercantum dalam SDGs memiliki relasi satu sama lain. Misalnya, kalau mengupayakan pengembangan pendidikan, maka di sisi lain juga sekaligus dapat mengatasi permasalahan kemiskinan,” ujar Ratu.

Menko Luhut mengatakan memperkecil angka kemiskinan juga sedang dilakukan pemerintah saat ini dengan memprioritaskan dana pemerintah pembangunan untuk pembangunan daerah terpencil. Menurutnya pemerintah saat ini dipicu untuk lebih kreatif mencari pembiayaan untuk pembangunan di kota-kota besar. “Kami mencari alternatif pembiayaan dengan melibatkan swasta, tentunya juga dengan menpertimbangkan aspek lingkungan hidup dan inovasi teknologi,” jelasnya.
Ratu yang akan kembali berkunjung ke Indonesia bulan depan, mengatakan pada misinya kali ini akan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam hal ini. “Distribusi ekonomi, menyejahterakan ibu dan mencerdaskan anak, mendorong keterlibatan sektor swasta. Hal-hal ini yang ingin saya tekankan pada kunjungan saya nanti. Setelah itu kita bisa sampaikan, pentingnya menabung, bagi mereka. Lalu saya juga akan mendorong pemberian kredit untuk usaha kecil menengah dan sektor pertanian,” ujarnya.

Sehubungan dengan sektor pertanian ini, Menko Luhut menjelaskan ada sekitar 15 juta orang (petani dan keluarganya) yang hidupnya akan terpengaruh oleh larangan Uni Eropa akan ekspor sawit Indonesia. Ratu mengatakan akan membantu memfasilitasi untuk mengatasi masalah ini.
Setelah bertemu Ratu Maxima, Menko Luhut menghadiri diskusi antartokoh dan pemimpin negara tentang pembangunan pada “Circular Economy Platform Leadership Board Meeting”.
Menko Luhut juga menerima kunjungan Tadashi Maeda, Chief Executive Officer at Japan Bank of International Cooperation (JBIC) yang menyampaikan keinginan JBIC untuk lebih aktif lagi berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Menko Luhut berjanji untuk menindaklanjuti niat baik JBIC ini. Malam harinya Menko Luhut menjadi pembicara utama pada acara “Indonesia Night” yang bertujuan mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Acara ini dihadir lebih dari 700 undangan dari dalam dan luar negeri. Para tamu dihidangkan makanan dan pentas seni indonesia dari berbagai daerah.

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Video Foto Berita Siaran Pers Berita Deputi
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menko Luhut: Dana Pemerintah untuk Infrastruktur Daerah Terpencil