BeritaSiaran Pers

Menko Luhut : Investasi Hijau Untuk Kemakmuran Rakyat Papua

Auto Draft
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Sorong, Konsep Investasi Hijau yang dibahas dalam forum High Level Meeting on Green Investment For Papua and West Papua di Sorong, Kamis (27-02-2020) semakin mengerucut pada realisasi beberapa rencana aksi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ingin semua pihak langsung bekerja. Pemerintah Pusat telah bersepakat dengan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan), yaitu Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, K/L (Kementerian/Lembaga), sektor swasta, kelompok adat, kelompok agama, kelompok pemuda dan organisasi masyarakat sipil bahwa akan merealisasikan konsep investasi hijau untuk kemakmuran rakyat Papua.

“Pemerintah menginginkan Investasi Hijau ini sebagai bentuk Komitmen pemerintah memakmurkan dan mengangkat derajat / kesejahteraan rakyat papua,” ungkap Menko Luhut.

Menko Luhut berharap, konsep investasi hijau yang akan diterapkan di Papua dan Papua Barat ini dapat lebih cepat memacu pertumbuhan ekonomi di tanah Papua, namun tetap akan ramah terhadap lingkungan. “Jadi dengan masuknya investasi, masyarakat akan memulai kegiatan ekonomi. Perekonomian akan tumbuh dan orang bisa mendapatkan manfaat sosial darinya, namun investasi yang dilakukan haruslah investasi yang ramah lingkungan,” imbuh Menko Luhut.

Baca juga:  Menko Luhut Hadiri Sarasehan Nasional di Gedung Bank Indonesia

Konsep investasi hijau dalam tahap awal rencana realisasinya menurut Menko Luhut akan menyasar aktivitas Investasi pada hasil pertanian dan perikanan di Papua Papua Barat yang berpotensi untuk dieskspor, serta sektor ekowisata. Adapun beberapa komoditas yang akan dikembangkan antara lain tanaman kopi, pala, dan kakao. “Pengusaha akan kita dorong jangan ada lagi penebangan-penebangan hutan. Tapi kita akan membuat pengusaha bersama masyarakat menanam komoditas perkebunan terbaik di wilayahnya yang ramah lingkungan,” ujar Menko Luhut saat konferensi pers di depan awak media di lokasi.

Rencana pengelolaan karbon kredit Indonesia juga menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, di antaranya Menko Luhut mengatakan persoalan perdagangan karbon kredit di Papua-Papua Barat nanti akan ditangani langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kesepakatan tersebut dibuat dalam upaya tetap menjaga kelestarian hutan di Papua, sehingga Papua tetap menjadi gudang karbon yang bisa membantu dunia. Karbon kredit menurut Menko Luhut nanti akan memberikan nilai tambah besar kepada rakyat atau Pemda (Pemerintah Daerah). “Karbon Kredit Papua bisa nanti dari Raja Ampat, Mamberamo salah satunya yang terbesar dan selain itu dari Arfak,” ungkapnya.

Baca juga:  Menko Marves Meeting dengan Dubes Ethiopia Admasu Tsegaye

Menko Luhut menjelaskan, keuntungan jual beli karbon kredit ini berpotensi besar menyumbang perekonomian Papua. “Ini bisa melahirkan angka beberapa miliar dolar per tahun untuk Indonesia,” kata Menko Luhut.

Selain persoalan karbon kredit, Menko Luhut juga memerintahkan Kementerian Perhubungan dan Perusahaan BUMN Pelindo IV untuk menyiapkan infrastruktur penunjang distribusi barang produksi di Papua agar barang-barang komoditas dan UMKM dari Papua bisa diekspor ke luar negeri langsung. “Dari Kemenhub dan Pelindo IV, sekarang sudah berproses laporannya. Sudah mulai jalan dan terus bertambah dari waktu ke waktu progressnya,” tambahnya.

Terakhir, kesepakatan bersama soal moratorium (penyetopan) pengembangan kelapa sawit di tanah Papua juga dikatakan sudah final. Dikatakan oleh Menko Luhut bahwa izin penanaman kelapa sawit di Papua sudah dimoratorium. Namun menurutnya pada kesempatan dalam forum tadi hanya diingatkan, ditegaskan, dan diperkuat kembali.

Menko Luhut mengatakan pemerintah saat ini telah melakukan moratorium guna menghentikan penebangan hutan. “Jangan ada lagi penebangan hutan di Papua dan Papua Barat. Sawit yang sudah jalan kita silakan tidak akan kita ganggu, tapi tidak boleh ada pelebaran lagi, karena sudah moratorium, saya sudah mengingatkan kembali,” tuturnya. Investasi kelapa sawit dikatakan olehnya selama ini hanya milik investor besar dari luar negeri dan belum tentu menguntungkan masyarakat lokal.

Baca juga:  Tak Miliki Instrumen Hukum, Indonesia Tertinggal Dalam Eksplorasi Mineral di the Area Laut Internasional

Lebih lanjut sebagai salah satu bentuk nyata realisasi rencana aksi yang tengah dilakukan pemerintah adalah diserahkannya Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Provinsi Papua Barat Tahun 2020 dari Kementerian Pertanian Senilai Rp. 49.649.378.000,- yang diberikan Menteri Pertanian didampingi oleh Menko Luhut dan Gubernur Papua Barat dalam pembukaan High Level Meeting on Green Investment for Papua and West Papua tadi. Selain itu KUR Pertanian juga telah disiapkan oleh Mentan Syahrul Yasin Limpo senilai 1 Triliun Rupiah.

Selain itu Menko Luhut melakukan dialog dengan 24 pengusaha muda asal Papua. Pesan Menko kepada para anak muda itu agar terus menjaga Papua terutama lingkungannya. Juga terus menimba ilmu kemudian diimplementasikan untuk kemajuan Papua. Di akhir diskusi para pengusaha muda memperlihatkan hasil usaha mereka seperti kopi, tas ciri khas Papua (noken), dan lain-lain.

Biro Perencanaan dan Informasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel