Berita

Menko Luhut: Negosiasi Ruang Udara, Indonesia-Singapura Sepakati Kerangka Negosiasi

Menko Luhut: Negosiasi Ruang Udara, Indonesia-Singapura Sepakati Kerangka Negosiasi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Singapura, Menko Maritim Luhut B.Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Singapura telah saling sepakat terhadap kerangka negosiasi untuk Flight Information Region (FIR) atau kendali ruang udara. “Kedua negara telah melakukan kesepakatan terhadap framework pada tanggal 12 September dan pada tanggal 7 Oktober kemarin tim teknis masing-masing negara telah bertemu. Kita harapkan kesepakatan bisa dicapai dalam waktu dekat.

Setelah puluhan tahun dari tahun 1946, sekarang ini baru terlihat progressnya. Prosesnya dirasa lama karena negosiasi harus memberikan win-win solution. Kalau selama ini ada yang salah, sekarang kita sedang memperbaikinya. Jadi kalau ada yang mengkaitkan nasionalisme dengan FIR ini, tidak benar. Saya tentara, jiwa nasionalisme saya tidak diragukan,” ujar Menko Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pertemuan Tahunan Pimpinan Indonesia-Singapura (Indonesia-Singapore Annual Leader’s Retreat) yang kali ini diselenggarakan di Singapura pada hari Selasa (08-10-2019). Menko Luhut menambahkan Presiden berpesan agar pertemuan-pertemuan untuk lebih diintensifkan demi tercapainya kesepakatan tersebut. Menurut Menko Luhut dari sisi sumber daya manusia dan peralatan, Indonesia sudah siap untuk mengambil alih. Pada tahun 1993, Indonesia pernah mencoba mengambil kembali FIR pada pertemuan International Civil Aviation Organization (ICAO) di Bangkok, namun gagal karena Indonesia dianggap belum memiliki peralatan dan infrastruktur yang memadai.

Kerja Sama Ekonomi

Menko Luhut mengatakan dalam pertemuan bilateral tersebut delegasi yang masing-masing dipimpin Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long menyepakati untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi. “Singapura adalah salah satu investor terbesar di Indonesia, total investasinya tahun lalu adalah US $ 9,2 miliar pada 2018 dengan realisasi investasi mencapai US $ 9,2 miliar, naik 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Wisatawan kedua negara menjadi salah satu penyumbang terbesarnya. Menko Luhut mengatakan kedua negara melakukan perjanjian kerja sama di bidang ekonomi yaitu Perjanjian tentang Pertukaran Data Elektronik untuk Memfasilitasi dan Mengamankan Perdagangan, yang akan menghubungkan fasilitas satu-atap e-Customs. Yang kedua, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Arsip antara Arsip Nasional Singapura, yang berada di bawah Dewan Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional Indonesia.

PM Lee menyambut keinginan Presiden Jokowi dalam kerja sama sumber daya manusia,  untuk memenuhi kebutuhan industri  dan mendukung ikatan ekonomi. Menurutnya, Singapura  telah melakukan pelatihan terhadap ribuan orang.

Investasi

Sebelumnya, dalam wawancara dengan beberapa media asing, Menko Luhut menjelaskan situasi Indonesia saat ini. Menko Luhut menjelaskan bahwa Indonesia sedang membuka beberapa target investasi baru. “Ada beberapa sektor yang menjadi target investasi infrastruktur, seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, juga industri. Kami juga menawarkan beberapa lokasi bagi para investor, seperti di Rempang, Batam, dan Bintan. Kami menyambut baik kedatangan para investor, dengan syarat mereka harus membawa teknologi yang baik dan ramah lingkungan, harus melakukan transfer teknologi kepada pegawai asal Indonesia, menggunakan pegawai lokal sebanyak mungkin dan  harus membangun industri dari hulu ke hilir,” jelasnya.  

Menko Luhut mengakui negara ini agak terlambat menyadari bahwa selama ini Indonesia bukan menjadi bagian dari pemain global dalam sistem rantai pasok (supply chain).  “Saya optimis Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain dalam kurun waktu lima tahun. 70 persen bahan baku baterai lithium ada di Indonesia. Untuk mobil listrik, Indonesia bisa memproduksi ban sendiri karena kita kaya akan karet dan juga ada tambang timah. Kami terbuka untuk siapa saja, apakah itu investor dari Timur Tengah, Amerika, Eropa atau Cina, selama anda memenuhi empat syarat itu, tidak masalah,” jelasnya. 

Ia menambahkan sebagai produsen terbesar hasil tambang, idealnya Indonesia bisa menentukan harga komoditi tersebut. Sekarang ini, menurut Menko Luhut, Indonesia tidak lagi fokus pada ekspor komoditi tapi mengolah komoditi tersebut di dalam negeri lalu di ekspor. “Masyarakat Indonesia harus bisa menikmati nilai tambah dari hasil buminya” katanya.

Biro Perencanaan dan Informasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Sumber Foto : Dokumentasi Setkab

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel