Siaran Pers

Menko Luhut : Pemerintah Berkomitmen Lindungi Petani, Industri sawit dan Menjaga Lingkungan

Oleh 28 Feb 2019 Juni 27th, 2019 Tidak ada komentar
Menko Luhut : Pemerintah Berkomitmen Lindungi Petani, Industri sawit dan Menjaga Lingkungan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim-Jakarta, Menko Maritim Luhut Pandjaitan menyatakan, pemerintah akan selalu melindungi para petani sawit terutama yang skala kecil, antara lain dengan jalan mengarahkan para pengusaha kelapa sawit besar agar dapat berkontribusi kepada koperasi-koperasi para petani kecil. Yang paling penting semua pihak juga wajib menjaga lingkungan.

“Kepada para pengusaha besar, bahwa kalian harus turut kontribusi kepada koperasi-koperasi para petani kecil. Karena Presiden mau keseimbangan itu berjalan, jadi harus diarahkan dan semua juga harus bicara lingkungan. Jadi jangan berpikir uang saja akan tetapi lingkungan dilupakan,” ujar Menko Luhut disela Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, digelar di Jakarta, Kamis (28/02/2019).

Terkait dengan rencana pemerintah untuk membangun pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah yang memiliki luas lahan potensial, Menko Luhut menjelaskan, hal demikian sedang dalam proses pengerjaan.

“Semisal green diesel itu kita akan buat di Sulawesi, nah disitulah akan kita buat pabriknya, apalagi kalau di area tersebut luas lahannya sampai 300 ribu hektar. Jadi supply untuk green fuel itu dari daerah tersebut. Semua itu akan bergulir cepat karena biar bagaimanapun kemandirian harus ada dan pemerintah punya target dari 30 persen hasil produksi itu kita olah jadi green fuel sehingga akan mengurangi import crude oil kita,” terang Menko Luhut.

Target 30 persen hasil produksi kelapa sawit untuk green fuel, menurut Menko Luhut, setidaknya bisa “mengamankan” apabila terjadi fluktuasi harga sawit dan juga dapat berdampak kepada peningkatan current deficit Indonesia.

“Itu juga tergantung supply and demand, itu akan berimbang kalau kita buat banyak untuk green fuel, harganya akan kita jaga di harga 800 USD. Current deficit kita, tahun lalu kita baru 35 milyar USD tapi kalau ini jalan akan berdampak pada current deficit kita yang jauh lebih baik,” ujar Menko Luhut di agenda Kadin Talk’s di hari yang sama.

Pemerintah Indonesia menurut Menko Luhut, berencana akan menyewa firma hukum ternama di Eropa demi menjelaskan sikap yang diambil oleh pemerintah perihal kelapa sawit.

“Sebenarnya mereka (Uni Eropa) belum menolak, mereka masih melihat dan hal itu masih akan dibahas, oleh karenanya kita harus punya sikap yang jelas mengenai kelapa sawit ini. Kami, asosiasi dengan para pemilik besar, berencana untuk menyewa satu law firm di Eropa guna mewakili kita, karena merekalah yang paling mengerti anatominya. Sekarang sedang menyusun segala sesuatunya dan kita harap sebelum tanggal 8 Maret 2019 sudah ada tim resmi yang akan kesana,” tutup Menko Luhut.

Biro Informasi dan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel