Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Menko Luhut: Pemerintah Tidak Pernah Berniat Menghapus Volume DMO

887ba99d-4aa9-4c10-ae96-fee0d69091bc

Maritim – Jakarta, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan mengatakan Domestic Market Obliogation (DMO) harus tetap ada, hal tersebut disampaikannya pada saat jumpa wartawan di kantornya pada hari Rabu (1-8-2018).

“Kami tidak pernah berniat menghapus volume DMO karena konsumsi PLN terhadap kebutuhan batubara mencapai 72 juta ton pada tahun ini. Harga maksimalnya sendiri dipatok pada 70 USD/ton, dari hitungan kami, penghematan yang dihasilkan PLN bisa mencapai RP 25 triliun,” jelas Menko Luhut.

Namun, jelasnya, pemerintah masih mencari cara untuk menghindari distorsi pasar, salah satu idenya mungkin dengan melakukan pungutan per ton terhadap seluruh produksi batu bara baik yang ekspor maupun domestik, namun hal ini masih berupa kajian.

Selain itu Menko Luhut mengatakan ada sekitar 140 juta ton batubara produksi dalam negeri yang kualitasnya di bawah dan di atas kualitas yang dibutuhkan PLN.

“Mereka ini kan tidak memenuhi DMO, tahun depan ekspor dan produksi mereka dipotong, ini akan berdampak terhadap devisa kita, ini yang sedang kami carikan solusinya,” ujar Menko Luhut.

Investasi Qatar Investment Authority

Sebelumnya Menko Luhut dan CEO Qatar Investment Authority (QIA) HE Sheikh Abdulla bin Mohammed bin Saud Al-Thani melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) investasi sebesar USD 500 juta untuk meningkatkan pembanguan di bidang pariwisata,

Dalam perjanjian ini disebutkan dana investasi tersebut akan digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek pariwisata yang terdapat dalam 10 Destinasi Prioritas Pariwisata Republik Indonesia. Destinasi tersebut diproyeksikan sebagai penyumbang terbesar untuk PDB Indonesia di tahun 2030. MoU tersebut juga membuka peluang QIA untuk mengundang rekan investor lainnya untuk berinvestasi bersama.

“Saya yakin melalui kemitraan ini, dengan komitmen dari kedua belah pihak, kerjasama investasi ini akan bermanfaat tidak hanya bagi kedua pemerintahan tetapi juga masyarakat Indonesia di sekitar proyek-proyek tujuan wisata tersebut. Saya harap tidak lama lagi QIA dapat mulai merinci dan melaksanakan rencana investasinya di Indonesia, ” ujar Menko Luhut.

Senada dengan Menko Luhut, Sheikh Abdulla bin Mohammed bin Saud menyatakan menaruh harapan besar terhadap MoU ini.

“Rencana Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri kepariwisataannya menjadi peluang menarik bagi QIA untuk memperkuat portofolio investasi kami di seluruh dunia, khususnya di bidang pariwisata. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kelautan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan proyek yang akan semakin menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata utama dunia, ” katanya.

QIA didirikan oleh pemerintah Qatar pada tahun 2005 dan berkantor pusat di Doha, bertujuan untuk memperkuat ekonomi negara tersebut dengan melakukan diversifikasi ke dalam kelas aset baru. Misinya adalah untuk berinvestasi, mengelola, dan mengembangkan cadangan Qatar untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi generasi berikutnya.

Citarum

Pagi harinya Menko Luhut melakukan audiensi dengan pelaku usaha dan industri di sekitar aliran Sungai Citarum. Pada kesempatan tersebut Menko Luhut meminta industri di aliran Sungai Citarum tidak lagi membuang limbahnya ke sungai.

“Saya sudah bertemu dengan para pengusaha, kita harus memenuhi aturan. dampaknya sudah diperlihatkan tadi oleh Pak Gubernur 340 ribu ton kotoran limbah industri yang masuk ke Citarum, itu baru limbah (industri) saja. Ada 30 juta lebih penduduk yang tinggal di bantaran Citarum, mau kemana kita? keturunannya bisa kena kuntet. Saya baru terima laporan hasil penelitian IPB semua ikan disana sudah tidak layak makan,” ujar Menko Luhut sambil menjelaskan bahwa ibu hamil yang mengonsumsi ikan atau air dari sungai tersebut anaknya akan lahir stunting (kuntet).

Ia mengakui mendengar ada pengusaha yang meminta perlindungan menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan.

“Kalau Anda menjalankan usaha sesuai aturan saya jamin tidak akan ada masalah. Kita tidak ingin ada layoff (phk) tapi kami tidak mau juga jika ada lapangan kerja namun banyak korban berjatuhan karena limbah,” jelasnya.

Menurut Menko Luhut, masalahnya memang rumit sehingga perlu segera diimplementasikan penegakan hukum dan dilakukan pengelolaan limbah industri.

“Dari data yang ada 80% sampah di laut itu datangnya dari darat. Anda bisa bayangkan dampak marine debris (sampah laut) terhadap sektor pariwisata kita yang sedang berkembang. Pariwisata kita sekarang ini angkanya meningkat hingga 26%,” ujar Menko Luhut.

Kepada para wartawan Menko Luhut mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk merelokasi beberapa industri di aliran Sungai Citarum.

“Kami minta para pengusaha itu membuat IPAL komunal dan sekarang kami dan Pak Gubernur juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan relokasi untuk beberapa industri disana ke tempat-tempat yang lebih aman pembuangan limbahnya. Biaya pembangunan IPAL komunal dari mereka sendiri.

Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Foto Narasi Tunggal Siaran Pers Berita Deputi
Sort by

Menko Luhut: Pemerintah Tidak Pernah Berniat Menghapus Volume DMO