BeritaSiaran Pers

Menko Luhut: Penduduk Dunia Harus Bekerja Sama Merawat Laut

43C3784F-4E74-4BF1-9591-EF13111ACFA2
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia

Maritim – Nusa Dua, Bali – Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengajak para peserta Our Ocean Conference untuk bekerja sama dalam memelihara lautan kita, hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan penutupan konferensi tersebut pada hari Selasa (30-10-2018).

“Laut adalah masa depan. 95% lautan kita belum dieksplorasi. Kita harus memperlakukan laut kita dengan hati-hati. Kita harus menjaganya bersama karena tidak ada negara, tidak ada organisasi yang bisa menyelesaikan masalah tanpa kerja sama,” ujar Menko Luhut pada pidatonya.

Menurut Menko Luhut kerja sama sangat dibutuhkan karena pada forum OOC ini berbagai masalah telah diidentifikasi dan untuk mencari pemecahannya dibutuhkan aksi nyata dan hasil yang terukur. Kolaborasi di seluruh lapisan dan juga bersama para pemangku kepentingan. Menko Luhut mengimbau para peserta memanfaatkan jaringan yang dibangun pada konferensi ini untuk memecahkan masalah di sekitar laut dan perubahan iklim. Menko Luhut menekankan pentingnya laut sebagai warisan bagi generasi mendatang.

“Dulu saat bertugas di militer saya beranggapan tanah adalah raja tetapi kini saya meyakini laut adalah sang ‘Ratu’, bagi Anda yang mengerti permainan catur pasti paham bahwa Ratu adalah si aktor utama,” ucapnya disambut gelak hadirin.

Kerja sama, adalah juga yang ditekankan Menko Luhut saat memberi sambutan pada pertemuan negara-negara EAS yang membahas memerangi sampah plastik.

“Kita harus bekerja bersama, aksi kolektif dalam penelitian, teknologi, dan inovasi, kebijakan, pembiayaan, dan berbagi pengetahuan, akan lebih membuahkan hasil. Memenangkan perang melawan polusi plastik laut membutuhkan koordinasi dan kebijakan yang konsisten,” katanya.

Menko Luhut melihat peluang bagi negara-negara anggota EAS untuk bekerja bersama, dalam solidaritas untuk secara kolektif menunjukkan bagaimana para anggota berjuang mencari solusi.

“Semoga suatu saat kita bisa mengubah topik diskusi dari dari salah satu ‘penghasil plastik terbesar’ ke salah satu ‘juara solusi plastik’,” katanya optimistis.

The EAS beranggotakan 18 negara terdiri dari negara-negara ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) ditambah Australia, China, India, Jepang, New Zealand, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Rusia.

Siskamling Biru

Sebelumnya Menko Luhut mengadakan pertemuan dengan Vice President Conservation International (CI) Indonesia, Ketut Sarjana Putra bersama pasangan suami istri Andrew and Marit Miners pemilik Misool Eco Resort, Raja Ampat. Mereka menjelaskan kerjasama yang dilakukan dalam mencipatakan model penangkapan ikan dan perikanan berkelanjutan yang dinamakan Blue Halo S (Sustainability).

“Sistem ini memadukan Kawasan Perlindungan Laut (Marine Protected Area/MPA) dengan konsesi perikanan yang berkelanjutan dan pembiayaan gabungan (blended finance). Blue Halo S atau Siskamling Biru program ini memberikan kredit mikro kepada berpotensi lebih dari enam juta nelayan untuk meningkatkan mata pencaharian mereka,” ujar Ketut.

Model ini telah berjalan hampir 10 tahun, pada dasarnya model ini adalah bagaimana kawasan perlindungan laut tetapi juga bisa terus terjaga keberlanjutannya dilihat dari sisi ekonomi yang melibatkan pemerintah lokal (yang memberi konsesi) dan para nelayan.
Sistem ini memberikan blue bond dan micro credit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Prototipe pertama akan berada di 4,6 juta hektar kepala burung di laut barat provinsi Papua. Menko Luhut menyarankan agar model ini juga diperkenalkan kepada negara-negara kepulauan lain. Dengan sistem ini, pola pikir masyarakat sekitar juga bisa dikembangkan bahwa mencari nafkah di wilayah itu bukan hanya dengan melaut tetapi bisa juga dengan menjadi pedagang, pemandu wisata atau bahkan usaha penginapan.
“Ini bisa membuat masyarakat mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi terhadap wilayah mereka. Saya yakin model ini bisa sangat cocok untuk diterapkan di banyak negara lain,” kata Menko Luhut.

Ketut mengatakan ada lebih dari 14 juta hektar MPA di seluruh Papua dengan demikian masih banyak yang bisa dilakukan di wilayah ini.

Sawit

Menko Luhut juga menerima Komisioner Uni Eropa untuk Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Karmenu Vella. Kelapa sawit menjadi topik utama pembicaraan kedua delegasi. Menko Luhut memaparkan langkah-langkah yang telah diambil Indonesia dan menurutnya hal itu telah sesuai dengan syarat yang diberikan Uni Eropa.

“Tentang kelapa sawit, Indonesia berkomitmen dengan peraturan seperti sertifikasi (ISPO), enclave, hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya serta tak ada lagi izin yang dkeluarkan untuk industri,” jelas Menko Luhut.

Wakil Sekjen EU untuk Urusan Luar Negeri Christian Keffler, kelapa sawit adalah topik favorit bagi EU dan Indonesia dan menyatakan EU terbuka untuk bekerjasama dengan Indonesia.

“Kami ingin meningkatkan konsumsi energi alternatif. EU sebenarnya hanya tidak ingin melakukan solusi yang singkat tapi tidak bertahan lama. Karena itulah kami melakukannya dengan sangat hati-hati. EU adalah konsumen sawit terbesar ke dua di dunia, dan kami tidak malu mengakuinya. Karena itu lah kami ingin bekerjasama dengan mencari titik temu,” ujar Mr. Keffler. Ia menambahkan banyak masyarakat EU tidak menyadari bahwa selama 24 jam hidupnya tidak lepas dari sawit dan produk-produk turunanya seperti kosmetik dll.

Mr. Keffler mengatakan EU akan membentuk tim yang beranggotakan negara-negara penghasil kelapa sawit termasuk Indonesia dan bersama EU sehingga apa yang diinginkan semua pihak bisa diakomodasi.
Menko Luhut mengatakan selama semua proses berjalan adil untuk semua pihak, ia mendukung langkah-langkah yang diambil EU.

“Kelapa sawit ini menyangkut hidup lebih dari 17,5 juta yaitu petani dan keluarganya di Indonesia sehingga kami juga harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak mengganggu kesejahteraan mereka. Yang saya khawatirkan juga adalah kemiskinan berhubungan dengan radikalisasi, sehingga sekali lagi kita harus berhati-hati,” katanya.

Isu kemiskinan ini penting karena merupakan isu pertama dalam SDG’s ( Sustainable Development Goals) dan menjadi prioritas pertama dalam setiap pembangunan.

Menurut Menko Luhut, moratorium sudah sesuai dengan kriteria EU, lalu ada enclave yang selama ini tidak pernah diberlakukan, Indonesia juga saat ini menerapkan biofuel +20 dan tahun depan menggunakan B+30.
Malcolm Turnbull, mantan PM Australi juga menemui Menko Luhut di hari terakhir OOC. Mr. Turnbull yang diutus pemerintah Australia untuk menghadiri konferensi ini banyak bertukar informasi dengan Menko Luhut sepanjang pertemuan mereka.

Leave a Reply