Deputi 4Siaran Pers

Menko Luhut : Pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terkait Pengelolaan Produk Hutan Berkelanjutan

Dibaca: 114 Oleh Jumat, 22 Mei 2020Mei 26th, 2020Tidak ada komentar
Menko Luhut : Pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terkait Pengelolaan Produk Hutan Berkelanjutan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terkait pengelolaan produk hutan berkelanjutan. SVLK ini merupakan perwujudan good forest governance pada pasar international, seperti UE, USA, Jepang, Korea, Australia, dan Tiongkok. Disamping itu, pasar UE, USA, Jepang, Korea, Australia, dan Tiongkok mensyaratkan jaminan legalitas kayu.

“Nah ini kan kayunya harus kita kelola dengan benar, jangan sampai kita salah lagi seperti beberapa puluh tahun yang lalu”, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Virtual terkait Pengelolaan Produk Hutan Berkelanjutan, Jumat (22/5/2020).

Tidak hanya itu, Menko Luhut mengatakan bahwa ketentuan luas penampang kayu produk industri kehutanan juga harus dapat memenuhi permintaan negara tujuan ekspor, dan meningkatkan efisiensi bahan baku, dan harga jual.

Menanggapi hal tersebut, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti menyampaikan hasil koordinasinya selama 2 bulan terakhir bersama Kementerian/Lembaga terkait. “Memang betul negara-negara tersebut membutuhkan legalitas dan Indonesia sudah mulai sejak 2013, sedangkan Vietnam dan Malaysia sedang berproses. Jadi kita sudah di depan untuk urusan ini Pak”, kata Plt Deputi Nani melaporkan.

Baca juga:  Kurangi Sampah Plastik, Pemerintah Ajak Masyarakat Pakai Tumbler

Untuk luas penampang kayu, tambah Deputi Nani, sejak terbitnya SVLK, legilitas kayu Indonesia sudah mulai dipercaya. Ini terlihat dari data tahun 2013 hingga 2019 ekspor produk industri kehutanan meningkat. Hal ini berhasil merubah image buruk pada pengelolaan hutan di Indonesia.

“Ekspor kayu olahan dikelompokkan kayu Merbau dan Non Merbau, dimana kontribusi volume kayu Merbau ini persentasenya sebenarnya relatif kecil dibanding dengan non Merbau,” jelas Plt Deputi Nani.

Kayu Merbau sendiri berasal dari Papua dan sebagian Maluku, merupakan hasil hutan primadona yang biasa disebut dengan kayu besi. Dalam paparannya Plt Deputi Nani menjelaskan Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) telah menempatkan jenis Pohon Merbau ke dalam kategori rentan sejak 1998.

Lebih lanjut Plt Deputi Nani menjelaskan terkait optimalisasi pemanfaat kayu dengan adanya kebijakan sekarang untuk Meranti dengan ukuran luas penampang kayunya 4.000 mm2 dan Merbau 10.000 mm2 ini nilainya masih relatif. “Ini bisa ditingkatkan jika kita menyetujui menjadi 15.000 mm2”, kata Plt Deputi Nani.

Baca juga:  Rembuk Nasional Penyerapan Aspirasi

Terkait hal ini, aspek perluasan ukuran penampang kayu secara ekonomi bisa meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu hutan alam dan mendorong peningkatan produksi IUPHHK-HA. Selain itu bisa mendorong juga ketersediaan bahan baku bagi IKM berupa produk kayu gergajian dari 33% menjadi 45% .

“Ini menambah peluang bagi IKM. Namun pengawasan dan pengendalian ini memang perlu penyempurnaan sistem dan pelaksanaan lapangan perlu ditingkatkan”, tuturnya.

Sehubungan dengan ini Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut hadir dalam rakor mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung dengan catatan bahwa kemenperin mengusulkan pemberlakukan SVLK bersifat mandatory pada industri pengolahan kayu hulu dan bersifat voluntary pada industri pengolahan kayu hilir.

“Untuk proses presedur pengurusan yang cukup panjang sudah kami carikan solusinya, terkait biaya cukup mahal juga sudah kami carikan solusi, nanti kami bisa kirimkan ke bapak”, katanya.

Namun, untuk perluasan ukuran penampang kayu pihaknya khawatir apabila ukuran penampang terlalu besar dan jenis kayunya juga diperbanyak maka akan menggangu ketersediaan bahan baku dan daya saing dari industri hilir.

Baca juga:  Jaga Kelestarian Kawasan Pesisir, Pemerintah Gandeng Pihak Swasta Tanami Mangrove

“Karena rata-rata bunga bank di negara pesaing kurang 6% sementara di Indonesia 10%. Dan masalah yang utama dalam industri kita adalah mesin peralatan di negara pesaing jauh lebih modern sehingga lebih efisien”, jelas Menperin Agus.

Sementara itu, Bambang Hendroyono Sekjen KLHK mengatakan Kementerian LHK akan membuat aturan pelaksanaan SVLK yang mudah dan murah, serta insentif untuk industri IKM/UKM. Menurutnya untuk ekspor dengan dukungan V-legal tetap ada maka yang akan menverifikasi adalah pemerintah bukan lagi lembaga-lembaga yang selama ini banyak memakan biaya yang mengakibatkan sulit dan mahal.

”Sehingga di Permennya nanti kami menjamin IKM tidak ada masalah untuk ekspor, khususnya ke China dan Korea. Ini catatan kami bertanggung jawab terhadap IKM”, kata Bambang.

Mendengar beberapa laporan tersebut Menko Luhut meminta agar Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves dapat menyatukannya dan segera dapat dilaporkan kembali sehingga bisa berjalan dengan cepat.

Plt Kepala Biro Komunikasi : (Andreas D. Patria-085776137116)
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
————————————–
Instagram : @kemenkomarves
Twitter : @kemenkomarves
Facebook : Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel