BeritaFotoBerita DeputiDeputi 3

Menko Luhut: Penyelesaian Masalah Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dan Kawasan Bandara YIA Harus Terintegrasi

Dibaca: 107 Oleh Sabtu, 13 Maret 2021Tidak ada komentar
Menko Luhut: Penyelesaian Masalah Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dan Kawasan Bandara YIA Harus Terintegrasi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-161/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

Marves – Yogyakarta, Melanjutkan kunjungan kerja dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kemudian meninjau progres pembangunan infrastruktur kawasan pantai Pelabuhan Perikanan (PP) Tanjung Adikarto dan Yogyakarta International Airport (YIA) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, dan Bupati Kulon Progo Sutejo. Kegiatan ini diadakan pada Jumat (12-03-2021) sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Menko Marves dengan Gubernur DIY pada Kamis (04-03-2021).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri memiliki pantai samudera Indonesia sepanjang kurang lebih 110 kilometer dengan potensi sumber daya perikanan yang besar. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, dibuatlah kawasan pantai Pelabuhan Perikanan (PP) Tanjung Adikarto seluas 16,5 hektar di Pantai Glagah yang lokasinya mudah diakses dan daerah pengaruhnya (hinterland) baik. 

Saat melakukan kunjungan ke breakwater pantai PP Tanjung Adikarto, Menko Luhut menuturkan, “Penyelesaian masalah di kawasan Pelabuhan Adikarto harus terintegrasi dengan penanganan di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta dan kawasan di sekitarnya.”

Pada rapat koordinasi tingkat menteri yang dikomandoi oleh Menko Luhut pada Rabu (04-03-2021), Kemenko Marves dan Pemerintah Provinsi DIY pun sudah sepakat untuk mengintegrasikan perencanaan pantai selatan dengan penataan kawasan di sekitar, yakni PP Tanjung Adikarto, kawasan strategis YIA, dan kawasan Pantai Selatan DIY.

Sebelumnya, kawasan pantai PP Tanjung Adikarto telah dikunjungi oleh Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia Kalake pada Minggu (07-03-2021). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti rapat koordinasi tingkat menteri, khususnya terkait dengan penyelesaian masalah PP Tanjung Adikarto. Hal ini berkaitan dengan terjadinya sedimentasi di garis pantai sepanjang 247 meter yang terletak di muara Sungai Serang, Pantai Selatan DIY. Penumpukan sedimen dapat diamati terjadi di sepanjang breakwater sebelah timur, yang telah terbangun sepanjang 247 meter, dan juga di sepanjang breakwater sebelah barat, yang telah terbangun sepanjang 233 meter.

Mulai dikerjakan pada tahun 2005, pelabuhan telah rampung pada tahun 2014. Beberapa tujuan pembangunan infrastruktur di muara Sungai Serang dan PP Tanjung Adikarto, antara lain untuk mengendalikan banjir di daerah aliran Sungai Serang, Kabupaten Kulon Progo, DIY, mendukung pengembangan PP Tanjung Adikarto menjadi pelabuhan yang dapat menampung kapal ikan dan mampu beroperasi di pantai maupun lepas pantai; memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di Samudera Hindia untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan DIY; serta mengembangkan daerah sekitar pelabuhan menjadi daerah industri dan wisata. 

Secara langsung di hadapan Gubernur DIY, Menteri Trenggono juga menugaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut TB. Haeru Rahayu dan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini untuk menyelesaikan masalah PP Tanjung Adikarto hingga dapat beroperasi. “Yang penting memberikan manfaat bagi nelayan sekitar,” ungkap Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut juga mengangkat potensi pasir besi di sekitar kawasan tersebut untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi setempat.

Rombongan juga meninjau longsor yang terjadi di barat runway YIA, di muara Sungai Bogowonto. Pada saat peninjauan, diketahui bahwa pada muara sungai telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan groin muara sungai, serta sedang dilakukan pembangunan jetty pada barat dan timur muara sungai sepanjang 306 meter.

Kini Yogyakarta tengah menyiapkan kawasan aerotropolis pertama di Indonesia dan akan berperan sebagai pendukung utama perkembangan bandara YIA. Aerotropolis ini dibuat dengan tata letak, infrastruktur, dan sektor ekonomi yang berpusat pada bandara. Tujuannya agar keberadaan bandara YIA di Kulon Progo dapat terus berkembang dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, juga untuk menghindari munculnya daerah kumuh.  

Di sisi lain, pembangunan bandara YIA membawa dampak positif dan peluang untuk pengembangan potensi daerah sekitarnya, yaitu Bantul, Kulonprogo, Purworejo, Kebumen, Purwokerto, dan lain-lain. YIA mampu mendukung aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Jawa, menjangkau berbagai destinasi wisata, dan mendukung bisnis di lingkungan YIA. 

Pemerintah pun berupaya untuk menyediakan moda transportasi menuju dan dari bandara YIA. Saat ini, sedang dibangun kereta api bandara dengan rute Kedundang-Bandara YIA untuk mengefisiensikan waktu tempuh dari dan ke pusat Kota Yogyakarta dan bandara Internasional. Dengan status akhir progres konstruksi 85 persen, kereta bandara diproyeksikan selesai tahun 2021. Untuk membangun fasilitas ini, diperlukan lahan seluas 133.321 m2.

“Kereta ini akan diresmikan untuk operasional pada 17 Agustus 2021. Dengan dibangunnya kereta YIA ini dapat mengefisiensikan waktu,” tutur Menteri Perhubungan Budi. Apabila melakukan perjalanan via darat dari pusat kota Yogyakarta membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam, dengan kereta bandara intenasional dapat memangkas waktu menjadi 39 menit dalam satu kali perjalanan. Interval waktu keberangkatan antar kereta tersebut adalah 30 menit dan ditargetkan mampu mengangkut 3.800 penumpang setiap harinya.

Dalam kunjungan ke YIA juga dipaparkan tentang mitigasi bencana yang telah disiapkan oleh bandara internasional tersebut, mulai dari penanganan banjir, tsunami, likuifaksi, gempa, maupun abu vulkanik.

Di akhir kunjungan, Menko Luhut memberikan arahan agar semua penyelesaian infrastruktur harus dibuat secara terintegrasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. “Semua memerlukan studi lengkap yang terintegrasi selama tiga bulan ke depan supaya dapat menjawab kekhawatiran kita dan kita dapat menentukan apa yang perlu kita lakukan,” jelasnya.

Biro Komunikasi

Baca juga:  Menko Luhut Mendengarkan Paparan Pak Hernando Terkait Analisis Pusat Perbelanjaan di Kantor Marves

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel