Berita DeputiDeputi 4

Menko Luhut : Perlu Kerja Bersama Menjaga Hutan

Dibaca: 117 Oleh Jumat, 16 Oktober 2020Tidak ada komentar
Menko Luhut : Perlu Kerja Bersama Menjaga Hutan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Pontianak, Sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mengadakan Forum “Bersama Menjaga Hutan Indonesia” secara langsung di Pontianak dan disiarkan melalui Zoom Webinar dan Youtube pada Rabu (14-10-2020). Forum ini melibatkan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kodam XII Tanjungpura, Polda Kalbar, Lantamal XII Pontianak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ( BPDLH). Kegiatan dilanjutkan dengan tinjauan lapangan ke lokasi perhutanan sosial Bentang Pesisir, Kabupaten Kubu Raya, Arboretum Sylva Universitas Tanjungpura, Mempawah Mangrove Park, dan lokasi perhutanan sosial Desa Pasir, Kabupaten Mempawah pada Kamis (15-10-2020).

“Indonesia saat ini memiliki kekuatan yang besar dalam segi kehutanannya. Kita merupakan rumah bagi hutan hujan yang masih utuh, dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga memiliki hutan bakau seluas 3,4 juta Hektar. Oleh karena itu, melindungi dan menjaga ekosistem hutan Indonesia merupakan salah satu strategi yang sangat penting, tetapi memang membutuhkan banyak dukungan serta kebijakan yang tepat. Kita saat ini perlu melakukan penanaman ulang pada mangrove kita yang telah rusak serta penambahan areal hutan, untuk kehidupan berkelanjutan ke depan. Keterlibatan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait, kita dapat bersama-sama membuat strategi untuk menjaga hutan kita,” arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bindsar Pandjaitan pada pembukaan forum.

Baca juga:  Deputi Havas Pimpin Delegasi Indonesia Pada Pertemuan BBNJ di PBB

Arahan Menko Luhut disambut baik oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat A. L. Leysandri. Kalimantan Barat telah dinobatkan sebagai “Paru-Paru Dunia” sejak tahun 2007. Hutan yang berada di Kalimantan Barat menghasilkan 40% oksigen yang ada di bumi. Kalimantan Barat juga sering disebut sebagai Heart of Borneo. “Di Kalimantan Barat terdapat 177000 Ha hutan mangrove yang berada di wilayah pesisir. Hutan ini menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan, produksi hasil hutan  tempat wisata, juga menjadi pusat pembelajaran,” jelasnya.

Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti menjelaskan bahwa hutan di Kalimantan merupakan kedua terbesar setelah Papua tapi dibayangi masalah laju deforestasi yang tinggi. Masalah kehutanan yang biasa terjadi antara lain adalah pembalakan liar, kebakaran hutan, tambang illegal, perburuan illegal, konflik lahan, dan lainnya. “Melalui pertemuan ini diharapkan kita harus bisa memiliki hasil tindak lanjut untuk menjaga kelestarian hutan kita sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan kita. Hutan harus bisa kita kelola secara lestari baik dalam ekologi, sosial, dan ekonomi,” ungkap Deputi Nani.

Penjelasan dari Deputi Nani diikuti dengan pemaparan diskusi berkaitan dengan strategi penegakan hukum dan aksi pencegahan yang telah dilakukan selama ini untuk melawan illegal logging dan illegal trading. Menurut Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Dr. Ridho Rio Sani, menyampaikan bahwa kejahatan pada kehutanan yang terjadi saat ini merupakan jenis kejahatan extraordinary, dimana dilakukan oleh pihak yang besar bahkan bisa juga oleh pihak internasional. Maka dari itu perlu adanya penanganan bersama dan komitmen dari seluruh K/L terkait untuk dapat mencegah dan meneggakan hukum pada hutan di Indonesia.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat Bersama Pak Lutfi Rauf dan Dubes Mesir untuk RI

Saat ini baik TNI dan Polri yang berada di Kalimantan Barat telah melakukan berbagai kegiatan dan operasi dalam rangka mencegah hal-hal illegal yang terjadi di daerah hutan Kalimantan Barat. Hutan Kalimantan ini merupakan wilayah perbatasan dengan berbagai negara, sehingga seringkali terjadi kegiatan illegal seperti penebangan liar, masuknya pihak-pihak asing, atau juga terjadi penjualan kayu secara illegal.

Selain memperhatikan penjagaan hutan dari kejahatan yang terjadi, sistem pengelolaan hutan juga harus dipastikan dari segi sosialnya. Dijelaskan oleh Dirjen Perhutanan Sosial KLHK Bambang Suprianto, bahwa pengelolaan hutan juga harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat dimana masyarakat menjadi pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial yang berada di dalam hutan tersebut.

Dilengkapi oleh Perhutani bahwa saat ini sudah ada kebijakan serta strategi yang dirancang untuk dapat membangun sekaligus mengharmonikan antara pengelola hutan serta masyarakat adat yang berada disana. Untuk mendorong serta mendukung perhutanan sosial ini juga terdapat Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang dapat memastikan bantuan bagi masyarakat adat yang berada pada perhutanan sosial.

Baca juga:  Anugerah Bangga Buatan Indonesia Buktikan Indonesia Negara Hebat dengan Inovasi

Hutan Mangrove yang berada di Kalimantan Barat telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Sekda Kalimantan Barat menyampaikan, “dengan luas hutan mangrove yang kami miliki, beserta aktivitas yang terjadi, kami mengajukan bahwa Kalimantan Barat dapat menjadi World Mangrove Center.” Hal ini diterima dengan baik oleh Deputi nani, dan langsung dilaporkan kepada Menko Luhut. “Untuk rencana World Mangrove Center ini rencananya terdapat kawasan seluas 80.000 Ha yang dapat dikembangkan kedepannya, dan bisa menjadi proyek besar bersama dalam perbaikan hutan mangrove di Indonesia,” ujar Deputi Nani.

Dalam tinjauan lapangan pada Arboretum Sylva, Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang diwakilkan oleh Deputi Nani Hendiarti beserta Asisten Deputi Farianna Prabandari melakukan penanaman tumbuhan sebagai tanda telah dilakukan peninjauan. Arboretum Sylva ini merupakan laboratorium hutan yang dimiliki oleh Universitas Tanjungpura sebagai tempat pembelajaran serta pengembangan bagi mahasiswanya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel