Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Menko Luhut : Permasalahan Sampah dan Limbah di Sungai Citarum Akan Kita Bereskan

WhatsApp_Image_2018-01-14_at_18.46.48

Maritim-Jakarta, Permasalahan sampah dan limbah buangan di Sungai Citarum dinilai telah menjadi perhatian serius dari banyak pihak, khususnya dari dunia internasional. Untuk itulah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman langsung bergerak cepat guna menuntaskan permasalahan sampah dan limbah di sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut.

Menko Maritim, Luhut B.Pandjaitan lantas menyatakan, dalam waktu dekat ini rencananya Presiden Jokowi yang didampingi oleh berbagai pihak terkait akan meninjau langsung dan mengadakan Rapat Terbatas lintas Kementerian dan Lembaga, bersama dengan Pemda dan pihak TNI-Polri.

“Mudah mudahan tidak ada perubahan dalam waktu dekat akan diadakan Ratas (Rapat Terbatas) di Bandung. Kalau itu setuju semua, setelah itu 1 bulan kita persiapan sosialisasi. Kita tuntaskan itu semua, termasuk kalau ditemukan buangan-buangan sampah mengerikan bekas-bekas HIV alat buangan suntik medis lainnya, sekarang ini di antaranya masalah lingkungan yang super penting untuk segera kita tuntaskan,” ujar Menko Luhut saat diwawancarai oleh awak media di Kantor Kemenko Maritim, Kamis malam, (11/1).

Mengenai rencana relokasi industri-industri di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang disinyalir kuat telah membuang limbah hasil industrinya ke Sungai Citarum, Menko Luhut menegaskan akan meninjau ulang dan mengupgrade road map, yang sebelumnya telah disusun oleh Bappenas/Kementerian PPN.

“Dulu itu Citarum roadmap nya sudah dibuat Bappenas, dan sekarang rencananya akan kita upgrade,” tambahnya.

Menko Luhut juga mengungkapkan hasil temuan mengenai adanya bakteri-bakteri berbahaya yang telah mengontaminasi Sungai Citarum. Oleh karenanya, pihaknya langsung menyarankan kepada masyarakat, agar tidak memakan ikan yang berasal dari Sungai Citarum.

“Temuannya parah karena bakteri sudah masuk ke ikan, jadi sekarang kita tidak sarankan untuk makan ikan dari sekitar Citarum,” terangnya.
Selain itu, pemerintah juga akan membuat regulasi yang mendorong masyarakat sekitar agar menutup semua keramba ikan dan tidak membukanya lagi, sampai Sungai Citarum telah benar-benar bersih dari keberadaan bakteri, yang menurut penelitian sangat berbahaya.

“Pak Gubernur Jabar (Ahmad Heryawan) sedang susun aturan untuk tutup keramba dan cari alternatif lain untuk masyarakat. Kalau orang makan ikan dari Citarum itu bisa berbahaya sekali,” imbuh Menko Luhut.

Nantinya, lanjut Menko Luhut, pemerintah akan menggandeng TNI-Polri untuk ikut membantu program pemerintah demi menyelesaikan permasalahan sampah dan limbah di Sungai Citarum. Tidak kalah penting, pemerintah juga telah memerintahkan kepada aparat Polri yang dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk menindak tegas para pihak yang membuang limbah ke Sungai Citarum.

“Pihak TNI-Polri akan kita libatkan, nanti Polri bersama KLHK juga akan memberi tindakan tegas kepada para pihak yang membuang limbah sembarangan. Presiden telah perintahkan kita agar kita selesaikan masalah ini secara terintegrasi,” tegasnya.

Pemerintah Sedang Mengkaji Pembangunan PLTS di Labuan Bajo

Kemudian, terkait Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata unggulan Indonesia, Menko Luhut mengatakan akan mengintegrasikan berbagai proyek infrastruktur penunjang dengan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum – Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM).

Selanjutnya, imbuh Menko Luhut, sehubungan dengan terbatasnya infrastruktur energi di Labuan Bajo, Pemerintah melalui koordinasi dari Kemenko Maritim juga sedang mengkaji pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), di destinasi wisata unggulan yang terkenal dengan keindahan pantai dan alam bawah lautnya tersebut.

”Labuan Bajo akan kita integrasikan dengan Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenpar, dan ESDM. Itu supaya semua prioritas pariwisata itu bisa tertangani secara terintegrasi. PLTS di sana mataharinya tinggi, ini sedang dikaji karena kami tak mau kurang di tourist destination. Listriknya harus baik, kebersihannya baik, semua terintegrasi dan semuanya mesti baik. Presiden ingin empat tourist destination bisa jalan. Otoritasnya sedang diurus, Perpres juga sedang berjalan,” tutupnya.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menko Luhut : Permasalahan Sampah dan Limbah di Sungai Citarum Akan Kita Bereskan