Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Menko Luhut Targetkan Pemasukan USD 28,5 Milyar dari Sektor Pariwisata

0E697C0D-CA76-4508-8ED3-10C50D13574E

Maritim-Yogyakarta, Mengatasi masalah defisit transaksi berjalan pada neraca perdagangan, Menko Luhut membuat 8 butir keputusan di bidang pariwisata bersama dengan beberapa kementerian/lembaga dan Pemda pada Rabu (29-08-2018). Solusi di sektor ini merupakan yang paling cepat dan efektif dibandingkan sektor lainnya.

“Pariwisata penyumbang devisa dan lapangan kerja maka dari itu kita duduk sama-sama, (memutuskan) apa yang harus kita (pemerintah pusat dan daerah – red) lakukan,” terang Menko Luhut yang menargetkan perolehan devisa negara dari sektor pariwisata sebesar USD 17,6 milyar pada 2019 dan USD 28,5 milyar pada 2024. Jumlah wisman sendiri ditargetkan sebesar 25 – 30 juta pada 2024 dengan prioritas destinasi Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo.

Selain target kinerja, ada 7 butir keputusan lain yang disepakati yaitu mengenai penguatan data, akses pembiayaan, layanan sistem pembayaran, sinergi promosi, penguatan konektivitas, atraksi terintegrasi, dan kualitas amenitas. Terkait akses pembiayaan, telah disepakati bahwa tahun ini Kemenko bidang Perekonomian akan menetapkan ketentuan umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pariwisata.

Sementara itu terkait penguatan konektivitas, disepakati bahwa status Bandara Banyuwangi akan ditetapkan sebagai bandara internasional oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, operasional bandara baru Yogyakarta ditargetkan mulai 2019, dan Kemenhub akan membangun jalur kereta api yang terkoneksi dengan bandara tersebut.

“Semua tergabung, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan dari rapat teknis. Hari ini hanya ujungnya, (sebelumnya) sudah beberapa hari tim ini kerja melakukan proses pengambilan keputusan,” jelas Menko Luhut dalam keterangannya seusai rapat koordinasi yang bertemakan ‘Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas’ tersebut di Yogyakarta (Rabu, 29-08-2019).

Hadir dalam rapat tersebut Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Pj. Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo, Pj. Gubernur NTT Robert Simbolon, Kepala Biro Perekonomian Jawa Timur Akis Mukiyono, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H. Sumadilaga, juga kepala daerah dari Kabupaten Karo, Dairi, Purworejo, Samosir, Manggarai Barat, Humbang Hasundutan,Tapanuli Utara, Toba Samosir, Kulon Progo, Banyuwangi, dan Kota Magelang.

Mendorong sektor pariwisata sendiri merupakan satu cara untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan, selain kebijakan lain yang ditempuh pemerintah yaitu penggunaan campuran biodiesel 20% (B20), peningkatan ekspor di sektor pertambangan, dan optimalisasi industri dalam negeri.

Pulihkan  NTB, Pemerintah Hindari Mark Up

Sebagai salah satu provinsi andalan pariwisata, pemulihan NTB turut menjadi prioritas pemerintah. “Pembangunan rumah-rumah yang rusak dan juga infrastruktur lain itu sudah mulai dilakukan tanggal 1 September ini saya kira mulai efektif, karena sesuai arahan Presiden by name by address_ setiap keluarga atau rumah yang rusak akan terima 50 juta rupiah,” papar Menko Luhut yang menyatakan pemerintah sudah mengalokasikan hampir Rp 2 triliun untuk tangani gempa NTB.

“Kemudian disiapkan semua alat tukangnya, kemudian bahan – bahan bangunan juga disiapkan di situ, sehingga harganya bisa dikontrol dan tidak di-mark up orang-orang lain. Kemudian disiapkan pendampingan,” ungkap Menko Luhut menjelaskan keseriusan pemerintah untuk bekerja secara teliti dan hati-hati demi menghindari adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi.

Menjawab mengenai tidak ditetapkannya status bencana nasional untuk NTB, Menko Luhut menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menghindari diterbitkannya travel warning dari negara lain.

“Jadi pengalaman kita di Bali, kalau (negara asal turis mengeluarkan) _travel warning_ maka _insurance_-nya tidak mau meng-cover kunjungannya, akibatnya yang menderita rakyat kita di sana,” ujar Menko Luhut yang menjelaskan bahwa masyarakat NTB dapat kehilangan pendapatannya dari pariwisata jika wisatawan menjadi enggan datang karena tidak terlindungi oleh asuransi. Padahal, sampai hari ini wisatawan mulai mau untuk datang kembali ke NTB.

“Ke Gili Trawangan sekarang turis sudah mulai datang,” pungkas Menko Luhut tentang mulai tumbuhnya harapan kebangkitan NTB pasca mengalami bencana alam gempa bumi.

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Siaran Pers Berita Deputi Foto
Sort by

Menko Luhut Targetkan Pemasukan USD 28,5 Milyar dari Sektor Pariwisata