BeritaSiaran Pers

Menko Luhut Tegaskan Komitmen Pemerintah Tangani Sampah Plastik di Laut dalam Dialog Panel COP-26 UNFCCC di Glasgow

Dibaca: 194 Oleh Selasa, 2 November 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 11 03 at 06.26.52
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-682/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves – Glasgow, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani masalah sampah plastik, khususnya di laut. Hal tersebut disampaikannya melalui pidato pada Diskusi Panel bertajuk  “Scaling Up Governance and Collaborative Actions in Combating Marine Plastic Litter Towards Climate Actions in Indonesia“.  Agenda ini merupakan salah satu rangkaian even COP-26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, pada hari Selasa (02-11-2021).

“Polusi plastik adalah masalah yang sangat memengaruhi bangsa kita. Kami tidak akan membiarkan krisis yang membayangi ini berlanjut. Sebaliknya, kami mengambil tindakan tegas dan berani di setiap tingkat dan lintas sektor di Indonesia untuk melakukan transformasi yang diperlukan untuk mencapai polusi plastik yang mendekati nol di Indonesia,” seru Menko Luhut.

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Plastik Laut yang disertai dengan Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik Laut 2018-2025. “Peraturan Presiden tersebut telah menempatkan perjuangan melawan polusi plastik menjadi prioritas dalam agenda nasional, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang kita butuhkan sebagai pembuat kebijakan untuk mewujudkan visi ambisius ini,” terang Menko Luhut.

Baca juga:  Menko Luhut dalam Forum Tri Hita Karana: Omnibus Law Merupakan Terobosan Untuk Bisnis Indonesia yang Lebih Baik

Guna mewujudkan Rencana Aksi tersebut, Menko Luhut menjabarkan bahwa pemerintah sudah mulai mengintegrasikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan menekankan pada ekonomi sirkular yang menempatkan peran masyarakat, pengusaha kecil, dan sektor informal sebagai aktor utama.

“Melalui pendekatan ini, pandangan terhadap pengelolaan sampah telah bergeser menjadi sumber perekonomian masyarakat yang sekaligus dapat meningkatkan kualitas lingkungan,” sambung Menko Luhut.

Selanjutnya, Menko Luhut juga menerangkan bahwa sungai yang tercemar juga menjadi salah satu penyebab utama polusi di laut. Untuk itu, diperlukan solusi penanganan yang terintegrasi, baik dalam penanganan sungai maupun laut.

“Terkait itu, Indonesia bersama Jerman telah meluncurkan Green Infrastructure Initiative sebagai cara inovatif untuk mempercepat dan memprioritaskan proyek infrastruktur agar relevan dan ramah terhadap lingkungan dan iklim,” terangnya.

Untuk itu, intervensi teknologi juga diperlukan untuk memastikan perputaran ekonomi. Menko Luhut menerangkan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam tahap penerapan teknologi terkini untuk memanfaatkan sebanyak mungkin manfaat dari sampah menjadi energi sumber daya baru.

“Berkaitan dengan waste to energy (sampah menjadi energi), dengan bangga kami sampaikan bahwa pembangkit listrik berbahan baku sampah yang pertama telah diluncurkan di Surabaya tahun ini dengan kapasitas untuk mengkonversi 1.000 ton sampah domestik per hari menjadi listrik 10 Megawatt,” seru Menko Luhut. Selain itu, proyek percontohan RDF Plant juga telah beroperasi sejak tahun 2020 di Kabupaten Cilacap.

Baca juga:  Tingkatkan Pelayanan, Setmenko Marves Usung Raker “Paten Melayani”

“Dengan menerapkan teknologi berwawasan lingkungan, tentunya akan berdampak positif terhadap iklim, karena kita mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA, sehingga kita dapat mencegah pelepasan metana di TPA,” lanjut Menko Luhut.

Di sisi lain, penggunaan RDF pellet, fluff, atau bricket, juga dapat menggantikan penggunaan batubara dan tentunya mengurangi jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilepaskan dari pembakaran batubara.

Pada kesempatan itu, Menko Luhut juga menyampaikan rasa bangganya karena pemerintah bersama mitra swasta telah   meluncurkan National Plastic Action Partnership (NPAP) pertama ke Indonesia. Dan, kemitraan tersebut diharapkan mampu mendukung tujuan nasional pemerintah dalam mengurangi 70 persen polusi plastik laut pada tahun 2025 serta untuk menjadi contoh bagi seluruh dunia.

“Saya sangat optimis dengan kemitraan ini, kami telah membangun fondasi sistematis untuk memperkuat kerja kontributor individu, menghubungkan para pemimpin kunci untuk berkolaborasi dalam bidang minat bersama dan memimpin implementasi peta jalan aksi dan investasi Indonesia.

Mengakhiri pidatonya, Menko Luhut menyampaikan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak dalam menangani sampah plastik dan polusi.

Baca juga:  Laporan Kinerja 2020

“Kita tidak bisa menunggu hanya satu pihak seperti pemerintah atau produsen yang menyelesaikannya. Dengan bergandeng tangan, kita ubah pandangan kita tentang sampah dari “nothing” menjadi “something”. Saya percaya jika kita dapat mengerjakannya bersama, kita dapat memiliki lingkungan yang lebih baik serta manfaat lain yang berharga dan dapat diukur secara ekonomi,” pungkas Menko Luhut.

Melalui dialog panel ini, diharapkan pemimpin dunia dapat saling berbagi pengetahuan dan kemajuan pencapaian target nasional, berbagi ilmu dan pengalaman dalam aksi kolaboratif memerangi sampah plastik laut, bertukar pandangan tentang tata kelola dan prioritas kebijakan sampah plastik laut, serta mengidentifikasi potensi kerja sama lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengembangan kebijakan dan mempercepat pencapaian target nasional.

Sesi panel dialog ini dimoderatori oleh Kristin Hughes dari GPAP. Turut hadir pula para narasumber, antara lain Menteri Lingkungan Denmark, Kementerian Lingkungan Jepang, Founder Minderoo Foundation, serta Gubernur Jawa Barat.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel