ArtikelFotoDeputi 3

Menko Luhut Tekankan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan di Sumatera Selatan Terus Berjalan

Dibaca: 163 Oleh Jumat, 13 Agustus 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 08 13 at 2.23.07 PM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-496/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VII/2021

Marves, Jakarta – Kendati Pandemi Covid-19 masih berlangsung, pun demikian dengan langkah-langkah pengendalian penularan, di sisi lain pemerintah tetap melakukan pembangunan infrastruktur yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan.

Untuk memastikan rencana tersebut berjalan lancar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Sumatera Selatan secara virtual, pada Hari Senin (09-08-2021).

Dalam Rakor ini Menko Luhut yang didampingi Deputi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asdep Infrastruktur Dasar Rahman Hidayat, menyampaikan secara singkat progres percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan. Selain itu, dia juga meminta para menteri serta kepala daerah terkait untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan yang muncul di seputar pembangunan proyek agar proyek-proyek itu cepat terealisasi.

“Ada lima proyek infrastruktur strategis,“ kata Menko Luhut pada awal pengantarnya di kantor Kemenko Marves Kawasan Jakarta Pusat.

Secara detil, dia menyebutkan kelima proyek tersebut antara lain Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, konektivitas Kereta Api Logistik Lahat-Muara Enim, upgrading (peningkatan skala) Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP). “Kemudian Sumber Daya Air, Bendungan Tiga Dihaji dan terakhir Pengembangan Ekonomi Kawasan,“ sambungnya.

Lebih jauh Menko Luhut menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang memiliki panjang 42,50 KM ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Januari 2021. Ada beberapa ruas dari pembangunan jalan tol ini, seperti Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi yang juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020.

Namun demikian, Menko Luhut sempat menyebutkan adanya kendala di lapangan. “Kendalanya soal alokasi anggaran pengadaan tanah, terdapat kawasan hutan sehingga perlu proses pelepasan aset. Progresnya dari sisi Penlok (Penetapan Lokasi) yakni Kabupaten Banyuasin pada 7 Jan 2021 dan Kabupaten Musi Banyuasin pada 25 Mei 2020. Tindak lanjut percepatan pengadaan tanah, Pengumuman daftar nominasi [Danom] dan Peta Bidang, saya kira ini segera kita selesaikan,“ ungkapnya.

Selain itu, Menko Luhut juga meminta percepatan pembangunan pada jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung, juga jalan tol Simpang Indralaya, Kereta Api Logistik Prabumulih-Kertapati/Palembang, Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang), Pelabuhan New Palembang-Tanjung Carat, dan beberapa proyek lainnya.

Di samping itu, Menko Marves juga menyoroti terkait dengan Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim yang masih terkendala masalah, yakn keberadaan gas Co2 yang masih tinggi. Sedangkan Sumber Daya Air (SDA), pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Lematang, Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Lempuing, Daerah Irigasi Lempuing dengan luas 8.500 hektar merupakan bagian dari sistem irigasi Komering, Komering Irrigation Project Phase III, dan Food Estate yang saat ini sudah dilakukan identifikasi lahan (Ople Lahan) untuk Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Ogan Ilir (OI) dan Banyuasin), dan intensifikasi lahan (OKUT dan Banyuasin).

Baca juga:  Menko Luhut Hadiri Natal Bersama Kemenko Maritim

Menurut Menko Luhut kehadiran Food Estate tersebut akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Sumatera Selatan. “Terbentuknya koperasi di setiap Kabupaten, terjadinya pembelian produksi petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), inisiasi dukungan Food Estate sangat kita harapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, di dalam Rakor tersebut juga dibahas mengenai pengembangan Ekonomi Kawasan, yakni Kawasan Industri (KI) Tanjung Enim. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Enim diproyeksi akan menjadi pusat pertumbuhan baru Sumatera Selatan. Hal ini didukung dengan potensi cadangan Batubara terbesar di Indonesia serta insentif fiskal, Menko Luhut memperkirakan bahwa KEK Tanjung Enim akan menjadi tempat ideal bagi pengembangan Industri berbasis Batubara (PLTU dan Gasifikasi). “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, memiliki kegiatan utama di bidang industri karet, kelapa sawit, petrokimia, dan logistik“ tandasnya menambahkan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proyek atau program yang dipaparkan oleh Menko Luhut di awal Rakor sebelumnya hingga kini terus dikerjakan, meskipun ada perubahan kecil pada titik pengerjaan seiring perjalanan waktu.

“Proyek-proyek PUPR yang ada di Sumatera Selatan, seperti Jalan Tol Kayu Agung-Palembang- Betung, Ini sedang kita kerjakan, saya kira ini akan sesuai dengan program-program kita, ini akan selesai tahun 2022, Insya Allah,“ kata Menteri Basuki.

Kemudian, diapun menjelaskan bahwa terkait proyek jalan tol dari Betung ke Jambi, saat ini sedang dilakukan penyusunan alokasi pendanaanya. Sedangkan untuk tol Simpang Indralaya-Muara Enim, kini difokuskan untuk penyelesaian backbone-nya terlebih dahulu, sehingga lini pendukungnya agak ditekan.

“Jadi untuk Simpang Muara Enim kita akan selesaikan sampai Simpang Indralaya hingga Prabumulih sepanjang 65 km, jadi akan selesai Desember 2020. Jadi (tol sumatera) akan kita prioritaskan di backbone dari Bakauheni, Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh,“ jelasnya.

Baca juga:  Menko Luhut Rakor Percepatan Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Pada kesempatan ini, Menteri Basuki menuturkan bahwa proyek percepatan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan secara umum hingga kini terus berjalan dan terus dikerjakan sesuai perencanaan yang telah disusun dan diharapkan tuntas sesuai target awal.

Menanggapi apa yang disampaikan Menko Marves, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa ada beberapa kegiatan proyek yang sudah dikerjakan dan berjalan di Sumsel, baik berupa terminal dan juga aktivitas transportasi darat kereta api yang tersebar di seluruh Sumsel. Terkait ini ia berharap pihak swasta mau berpartisipasi atas proyek saat ini dikerjakan.

“Kita juga mengharapkan pemerintah dan swasta untuk ikut dalam project seperti yang disampaikan Pak Menko,” kata Menhub Budi.

Menhub Budi mengungkapkan moda transportasi kereta api memang banyak digunakan untuk keperluan logistik dibanding penumpang biasa di Sumsel. Sisi lain, juga ada beberapa project yang tengah dikerjakan dan proses pembangunannya bisa menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Sebenarnya sudah ada yang berminat untuk di-KPBU-kan tetapi memang belum bisa ditindaklanjuti. Ada tiga project yang akan kita tawarkan kepada swasta,” sebutnya.

Di samping itu, kata dia, adanya proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi di Sumsel, proses pembangunannya diusulkan harus dikombinasikan antara moda utama dengan moda-moda pendukung. Sehingga terdapat pilihan moda dan menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan masyarakat. Terkait dengan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, kini prosesnya sudah pada tahap penyelesaian lahan yang akan digunakan dalam pembangunanan.

“Sekarang kami sudah menyelesaikan proses tanah yang sudah diberikan Menteri KLHK untuk mendapatkan lahan sebanyak 700 hektare, dan project ini sudah disetujuinya sebagai PSN. Tapi memang ada catatan mengingat dan untuk covid-19 tinggi sekali, maka dianjurkan apa yang sudah disiapkan pemerintah diharapkan swasta turut serta, ada swasta nasional dan internasional yang sudah menjajaki dan mohon arahan apabila Internasional Maritime Fund, karena ini potensi yang bagus,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan terkait adanya PSN-PSN yang ada di Sumsel harus disambut dengan positif oleh pemerintah daerah, di samping juga melakukan langkah sinkronisasi program masing-masing dalam rangka untuk mendukung agar PSN bisa terlaksana. “Juga menangkap peluang dengan adanya PSN ini, sehingga memberikan manfaat nilai tambah bagi provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat,” ungkap Tito.

Menurut Tito dalam melaksanakan pembangunan PSN ini pemerintah harus belajar dari program sebelumnya sudah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, agar tidak terjadi kegagalan dalam membangun maupun sisi pemanfaatan PSN itu sendiri oleh, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini juga terkait dengan pengadaan lahan dan perencanaan anggarannya, sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.

Baca juga:  Menko Luhut Melakukan Vidcon Bersama Marie Pangestu

“Kalau memang dianggarkan dari pusat, jadi perlu dukungan dari daerah, ada juga tidak mengantisipasi kenaikan harga lahan, sehingga begitu ada PSN, harga lahan naik dan anggarannya tidak sesuai lagi,” benernya.

Selain itu, sambung dia, persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) juga harus menjadi perhatian dan dibicarakan dengan seksama agar dapat mengakomodasi adanya PSN yang telah direncanakan pemerintah pusat. Jika RTRW yang telah dibuat sebelumnya tidak dapat mengakomodir PSN tersebut, sebaiknya dilakukan berbagai upaya itu itu, termasuk melakukan peninjauan kembali RTRW.

“Kemudian mengkaji Perda, yang mungkin kurang paralel untuk mendukung PSN tersebut, bila perlu melakukan evaluasi Perda atau pembatalan Perda, ini yang mungkin perlu disinkronisasikan,” terangnya.

“Terakhir, menangkap peluang, bahwa jalan yang dibuat berupa jalan tol, itu adalah back bone-nya, sementara sirip-siripnya juga perlu disinkronisasikan dengan program untuk pembangunan infrastruktur di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Ini mungkin Pak Gubernur, Bappeda untuk membaca betul peluang adanya PSN di Sumsel ini,” tandasnya menyarankan.

Terkait adanya Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ini, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru pun menyampaikan tanggapan dan sambutan yang positif. Karena itu, dia pun meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menko Marves untuk membuat atau menentukan prioritas pada proyek yang dibangun di wilayahnya sehingga cepat dan mudah terealisasi.

“Dari semua rangkaian tadi, kami tetap ingin ada prioritas atau super prioritas dalam hal ini percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Jadi potensi pertanian, potensi SDA di Sumsel itu muaranya ke pelabuhan,“ kata Herman memberi tanggapan.

Pada rakor ini hadir juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Pertanian yang memberikan laporan dan pandangan serta masukan terkait kemajuan maupun kendala yang dihadapi di lapangan pada proses Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan di Wilayah Sumatera Selatan. Selain itu juga hadir para bupati/wali kota serta pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumatera Selatan, dan instansi terkait lainnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel