Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Menko Maritim: Proyek kereta Jakarta Surabaya diharapkan tidak membebani APBN

img_4370

Menko Maritim: Proyek kereta Jakarta Surabaya diharapkan tidak membebani APBN
[Humas-Maritim] Jakarta – Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta atau Public Private Partnership (PPP) bisa saja diterapkan pada pembangunan kereta listrik semicepat Jakarta-Surabaya.
“Kami sudah mendiskusikan dengan Bappenas tentang alternatif ini (PPP). Bisa saja kita mengundang sektor swasta untuk bersama-sama membiayai proyek ini, dan kami akan membicarakan hal ini kembali sebelum saya berangkat ke Jepang minggu depan,” kata Menko Kemaritiman saat berbicara kepada wartawan asing di Indonesia yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondent Club di Jakarta, Kamis (15/12).
Menurutnya hal ini menjadi alternatif pembiayaan proyek tersebut karena mulai tahun depan pemerintah akan menggunakan sebagian besar dananya untuk pembangunan di daerah-daerah terpencil dan di luar pulau Jawa.
“Kalau dibebankan kepada pemerintah, (proyek) ini akan menambah utang pemerintah. Menjadi beban APBN. Kebijakan pemerintah saat ini, tidak ingin menggunakan terlalu banyak dana pemerintah di Jawa. Kami akan menggunakannya untuk pembangunan di luar Jawa dalam rangka pemerataan pembangunan,” kata Menko Luhut.
Menjawab pertanyaan media setelah acara tersebut, Menko Luhut mengatakan tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya proyek tersebut kepada sektor swasta.
“Karena rel keretanya itu milik pemerintah, kami tidak mau melanggar aturan. Jadi bukan business to business,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Jepang, menurut Menko Luhut, akan dibahas kerjasama antara Badan Kerjasama Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Departemen Perhubungan dalam rangka pembuatan studi kelayakan.
“Pemerintah Jepang, lewat JICA akan memberikan grant untuk membiayai studi tersebut,” ujarnya.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menko Maritim: Proyek kereta Jakarta Surabaya diharapkan tidak membebani APBN