Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Menko Maritim: Pulau Nipa dan Pulau Tolop Tidak untuk Disewakan

By 11 Mar 2017 12:17Artikel
image

Batam – Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan Pemerintah tidak berniat menyewakan Pulau Tolop dan Nipa kepada asing.

“Kami hanya melihat potensi apa yang bisa dikembangkan pada kedua pulau ini, tidak ada pikiran ke situ (untuk menyewakan kepada asing),” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di Bandar Udara Hang Nadim, Batam sebelum kembali ke Jakarta setelah melakukan kunjungan satu hari ke Batam dan Pulau Tolop pada Jumat (10/3).

“Menko Luhut mengatakan Pulau Nipa dan Pulau Tolop, yang letaknya tidak jauh dari Singapura harus dikembangkan dan memberi manfaat untuk pemerintah daerah. Kegiatan labuh jangkar ilegal di Pulau Tolop yang ia saksikan dari atas helikopter dalam perjalanan ke pulau tersebut bisa menjadi potensi pendapatan pemerintah daerah.

Menurutnya studi tentang hal ini sedang dibuat oleh Port of Rotterdam apakah peruntukannya bisa untuk storage tank atau area lego jangkar, untuk menerima kelebihan (spill over) kapal-kapal dari Singapura.

“Kalau itu bisa ditata dengan baik tentu akan jadi pendapatan untuk Batam, maupun pusat. Saat ini kapal-kapal yang berlabuh di Singapura sudah padat, kita bisa melakukan kerja sama (dengan Singapura) ,” kata Luhut. Menko Kemaritiman akan menggelar rapat dengan instansi dan lembaga terkait menyangkut kedua pulau tersebut.

Produk lokal
Dalam pertemuan dengan pengusaha lokal, Menko Luhut menekankan industri dalam negeri wajib meningkatkan penggunakan barang dan jasa lokal atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam operasional mereka.

“Lokal konten sesuai aturan harus dilaksanakan. Kami akan melihat di lapangan, harus pakai produk dalam negeri. Kalau kita sudah membuat di dalam negeri kenapa musti impor?” ujarnya saat bertemu dengan pengusaha lokal di Kawasan Industri Kabil, Nongsa, Batam pada Jumat (10/3).

Pada kesempatan tersebut Menko Luhut juga melakukan kunjungan ke beberapa industri manufaktur di kawasan industri tersebut seperti pabrik pipa offshore dan ban pembatas pengaman antar kapal (fender). Para pengusaha mengeluhkan kepada Menko Luhut sulitnya menembus pasar dalam negeri.

“Iya tadi pak Archandra (Tahar) mengatakan pada saya, dari pengalamannya bekerja di luar negeri, apa yang dihasilkan di pabrik-pabrik ini tidak kalah kualitasnya dengan produk luar negeri, malah lebih bagus dari yang pernah ia lihat di Houston (AS). Nah, saya minta operator-operator dalam negeri kita itu untuk menggunakan produk-produk yang bagus ini jangan impor terus,” katanya.

Ia meminta para operator untuk membuka kesempatan untuk produk lokal karena pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi ekspor komoditas mentah (raw material).

“Jangan ada alasan seolah-olah produk kita yang sudah baik ini dianggap tidak memenuhi syarat dan sebagainya,” ujar Menko Luhut mendengar dan menerima keluhan-keluhan yang disampaikan pengusaha di Batam, ia menyadari kekurangan yang dilakukan pemerintah selama ini adalah inkonsistensi, adanya peraturan yang saling bertentangan, lamanya pengurusan lahan dan izin usaha, tumpang tindih kewenangan pengawasan yang menimbulkan keresahan para investor, ada pula yang mempertanyakan relevansi dari Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) setelah dideklarasikannya Pasar Bebas ASEAN Januari lalu.

Menko Luhut berjanji akan datang lagi ke Batam untuk melihat perkembangan masalah-masalah yang telah disampaikan.

“Saya kesini memang untuk belanja masalah, mendengarkan keluhan, dan mengidentifikasi masalah yang masih ada. Jadi spiritnya memang mencari solusi. Kita sekarang sedang melakukan transformasi ke periode yang lebih transparan dan terbuka dalam menyelesaikan masalah. Percayalah kepada pemerintah, persoalan akan terus ada tapi saya bisa jamin bahwa kami dengan sekuat tenaga dan dengan transparan akan menyelesaikan itu.,” katanya.

Freeport
Menjawab pertanyaan tentang perkembangan isu Freeport, Menko Luhut mengatakan pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, masih mencari dan merumuskan cara terbaik yang tidak merugikan pihak-pihak terkait.

“Tiga hal yang sudah jelas yaitu divestasi 51% harus dilakukan, diskusi dan negosiasi sedang dilakukan tentang tahapan-tahapannya. Yang ke dua, menyangkut smelter yang bersangkutan dengan UU Minerba tahun 2009. Yang ke tiga mengenai pajak, Bu Sri Mulyani mengatakan kalau mau flat 35% ya silakan, tapi mereka (Freeport) masih mikir. Di dunia ini, setahu saya tidak ada negara yang memberlakukan pajak flat, semua negara memberlakukan pajak yang cenderung menurun,” jawabnya.

Digital Park
Menko Maritim juga berkesempatan mengunjungi Nongsa Digital Park, di kawasan seluas 10 hektar tersebut ia bertemu dengan ratusan anak-anak muda yang berasal dari hampir seluruh Indonesia yang bekerja di bidang grafis, animasi, dan film.

Menko menyapa dan berdialog dengan para pekerja yang rata-rata masih berusia remaja.

“Bagus sekali, saya senang bahwa anak-anak muda ini bisa berkreasi dan mengembangkan ide-ide mereka di studio animasi ini,” katanya kepada para pekerja kreatif studio tersebut.

Pengelola studio Mike Wiluan menjelaskan bahwa tempatnya menyediakan program belajar animasi gratis dengan menerima peserta dari seluruh Indonesia dan tenaga pengajar dari dalam negeri dan dari Singapura.

Film animasi studio ini, menurutnya telah masuk nominasi penghargaan Emmy Awards and Festival Film Cannes.

Menko Luhut menyampaikan kebanggaannya bahwa hasil karya pemuda Indonesia telah diakui masyarakat internasional.

Pada kesempatan itu Menko Luhut dan rombongan sempat menyaksikan proses pengambilan gambar untuk sebuah film layar lebar.***

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Berita Deputi Foto Siaran Pers Berita Reformasi Birokrasi Informasi
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menko Maritim: Pulau Nipa dan Pulau Tolop Tidak untuk Disewakan